Lolak, Bolaang Mongondow, M-Nhsantara.com— Di 7sorotan publik terhadap maraknya kasus korupsi di tataran pemerintah daerah, Kabuopaten Bolaang Mongondow justru mengambil langkah maju yang patut dicatat.
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan keseriusannya dalam merombak wajah birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Komitmen itu terwujud nyata melalui partisipasi aktif jajaran eksekutif daerah dalam Sesi Konsultasi Daring Pariwara Antikorupsi 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (21/7/2026).
Menarik Dibaca. . .
Kegiatan konsultasi virtual yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA itu diikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai III Kantor Bupati Bolaang Mongondow.
Agenda penting ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Bolmong untuk menyelaraskan visi pemberantasan korupsi dengan arahan langsung dari lembaga antirasuah nasional. Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., yang bertindak mewakili Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., mengindikasikan bahwa forum ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan agenda prioritas yang mendapat perhatian penuh dari pucuk pimpinan daerah.
Sesi konsultasi yang diprakarsai KPK RI tersebut dirancang sebagai wahana penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program Pariwara Antikorupsi 2026.
Melalui forum ini, KPK memberikan pendalaman materi teknis mengenai mekanisme pencegahan penyelewengan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, serta pembangunan kesadaran integritas di lingkungan birokrasi. Narasi yang selama ini menganggap bahwa upaya pemberantasan korupsi hanya menjadi tugas KPK semata, kini dibongkar tuntas melalui kolaborasi konstruktif antara lembaga antirasuah dan pemerintah daerah.
Pemkab Bolmong tidak lagi berada pada posisi pasif sebagai objek pengawasan, melainkan tampil sebagai subjek yang proaktif dalam membangun benteng antikorupsi di wilayahnya.
Untuk memastikan efektivitas pencegahan korupsi menjangkau seluruh sendi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah, agenda konsultasi ini melibatkan secara langsung jajaran pimpinan Perangkat Daerah strategis di lingkungan Pemkab Bolmong.
Keterlibatan para pimpinan OPD ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya penciptaan pemerintahan bersih tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh lini birokrasi.
Mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan administrasi kependudukan—semua sektor kini berada dalam radar pengawasan integritas yang terintegrasi. Langkah ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi yang kerap menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi Pemkab Bolaang Mongondow dalam konsultasi daring bersama KPK ini diharapkan menjadi katalis bagi percepatan reformasi birokrasi di tingkat kabupaten.
Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta beserta jajaran OPD yang hadir tidak hanya berperan sebagai peserta, melainkan sebagai agen perubahan yang akan mentransformasikan pengetahuan dan arahan dari KPK menjadi kebijakan konkret di lapangan.
Harapan besar disematkan agar seluruh perangkat daerah dapat terus meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal, mematuhi setiap regulasi yang berlaku, serta menanamkan budaya antikorupsi sebagai nilai fundamental dalam setiap tahapan program pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan langkah terobosan ini, Bolaang Mongondow perlahan namun pasti mengukuhkan diri sebagai daerah yang serius memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bermartabat.
(Stenly Wulur)
Sumber : Pemkab Bolmong
