Jakarta, M-Nusantara.com — Wacana peningkatan kesejahteraan hakim melalui rumah dinas dan tunjangan kerap dikaitkan dengan upaya pencegahan suap di peradilan.
Namun, advokat sekaligus pengamat hukum, Reinhard Wowiling, S.H., menilai narasi itu mengandung kekeliruan logika berbahaya.
Menurutnya, integritas hakim adalah amanat sumpah jabatan di hadapan Tuhan dan konstitusi, bukan komoditas yang muncul sebagai imbalan fasilitas negara.
Menarik Dibaca. . .
Di tengah sorotan publik, Reinhard menyoroti bahwa fasilitas dan tunjangan memang menjadi hak hakim yang wajib dipenuhi negara, tetapi kejujuran adalah kewajiban mutlak tanpa syarat. “Tidak ada satu klausul pun dalam kode etik yang menyatakan bahwa kewajiban berlaku jujur bersifat bersyarat pada luasnya rumah dinas atau besarnya tunjangan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima awak media, Sabtu.
Reinhard memaparkan sejumlah data yang justru menunjukkan bahwa korupsi peradilan tidak berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan. Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tersangka penerima suap senilai Rp 60 miliar untuk menjatuhkan vonis lepas dalam kasus ekspor CPO.
Ketiganya adalah hakim karir yang telah menikmati fasilitas dan tunjangan negara. Bahkan, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat pun terlibat dalam kasus yang sama dan dituntut 15 tahun penjara.
Komisi Yudisial (KY) juga mencatat, sepanjang 2025, lembaga tersebut menerima 2.715 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim dan merekomendasikan sanksi kepada 124 hakim. Dari jumlah itu, 12 hakim dikenai sanksi berat, mulai dari pencabutan hak memutus perkara hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Fakta-fakta ini, kata Reinhard, menunjukkan bahwa persoalan utama adalah integritas personal dan lemahnya sistem pengawasan, bukan semata-mata tingkat kesejahteraan.
Secara normatif, Reinhard merujuk pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan kehakiman merdeka, serta UU No. 48 Tahun 2009 dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mewajibkan hakim berlaku jujur tanpa kecuali. Ia menilai, mengaitkan kemauan menolak suap dengan pemberian fasilitas adalah kekeliruan metodologis dalam kebijakan publik.
“Fasilitas negara seharusnya menjadi instrumen pendukung kelancaran tugas, bukan ‘uang tebusan’ agar hakim tidak melakukan kejahatan jabatan,” tegasnya.
Lebih jauh, Reinhard mengingatkan dimensi keadilan distributif. Negara memiliki beban moral terhadap jutaan guru di daerah 3T, tenaga kesehatan di pelosok, serta prajurit TNI dan Polri yang bertaruh nyawa dengan kesejahteraan minim.
Catatan yang menggambarkan hakim memerlukan perlakuan khusus agar tidak tergoda kejahatan dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan sosial, tetapi juga merendahkan martabat hakim yang selama ini bekerja jujur di tengah keterbatasan.
Menurut Reinhard, wibawa peradilan tidak diukur dari banyaknya rumah dinas atau tebalnya tunjangan, melainkan dari keberanian hakim memutus perkara secara adil, objektif, dan tidak terpikat godaan materi.
“Rumah dan kendaraan dinas dapat disediakan negara. Tetapi integritas hanya tumbuh dari moralitas, rasa takut pada Tuhan, dan ketaatan mutlak pada Konstitusi,” pungkasnya.
Ia menutup dengan pernyataan bahwa dalam negara hukum yang sejati, rakyat menilai kualitas keadilan dari kepastian bahwa hukum tidak dapat dibeli dan berlaku sama bagi semua orang tanpa kecuali. (**)
