Jakarta, M-Nusantara.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan ribuan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbuntut panjang.
Pernyataan kepala negara yang menyamakan kelompok kritis, termasuk jurnalis, pengamat, ekonom, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan sebutan historis “londo ireng” memicu gelombang kecaman dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi pers hingga lembaga hak asasi manusia internasional.
Menarik Dibaca. . .
Frasa “londo ireng” yang dalam bahasa Jawa berarti “Belanda hitam” tersebut dilontarkan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026) malam.
Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi yang terbuka terhadap kritik. Namun, ia menyayangkan adanya pihak yang dinilainya sengaja mengabdi pada kepentingan asing demi melemahkan bangsa sendiri.
“Ingat, dulu waktu zaman penjajahan ada. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Ia juga mempertanyakan sumber pendanaan LSM dengan pernyataan, “Yang gaji lo siapa? Yang bayar listrik lo siapa?”.
Pernyataan tersebut sontak menuai reaksi keras. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana, mendesak Presiden Prabowo untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Bayu menilai ucapan presiden merupakan tuduhan serius karena istilah “londo ireng” secara historis digunakan untuk menyebut pengkhianat bangsa, yaitu orang Indonesia yang membela Belanda pada masa perang kemerdekaan.
“Itu tuduhan serius. ‘Londo ireng’ adalah frasa yang digunakan untuk menyebut pengkhianat bangsa, orang Indonesia yang membela Belanda ketika perang,” kata Bayu.
Ia mengingatkan bahwa jurnalis dan media merupakan salah satu pilar penting demokrasi dan elemen penting bangsa Indonesia.
Kritik serupa disampaikan oleh Amnesty International Indonesia. Juru bicara organisasi tersebut, Haeril Halim, menilai penggunaan istilah “londo ireng” merupakan bentuk pelabelan “antek asing” yang bertujuan melemahkan suara-suara kritis dari masyarakat sipil.
Haeril menilai retorika semacam itu berbahaya karena dapat menghambat demokrasi dan memicu sentimen kebencian.
Lebih lanjut, Haeril menilai pernyataan presiden mencerminkan ketidakmampuan dalam menerima pengawasan dan kritik publik.
Ia menyebut pola mencari kambing hitam menjadi tameng untuk menutupi kegagalan sebagai kepala negara. “Dengan sisa masa jabatan hingga 2029 seharusnya dia (Prabowo) manfaatkan untuk sungguh-sungguh bekerja dan menjawab kritik lewat kinerja nyata, bukan dengan narasi-narasi kebencian yang bisa memecah-belah masyarakat,” ujar Haeril.
Amnesty bahkan telah mendokumentasikan pola serupa dalam laporan berjudul “Membangun Musuh Khayalan” yang dirilis pada Mei lalu.
Dewan Pers juga angkat bicara. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menilai ucapan Prabowo berlebihan dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar.
Menurutnya, memberi label “londo ireng” kepada pihak yang kerap mengkritik sama saja menuding mereka tidak nasional dan bekerja untuk kepentingan asing.
“Presiden tidak melihat kritik dan semacamnya itu sebagai ekspresi wajar dari warga negara yang punya hak menyoroti kinerja pejabat publik,” kata Manan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pernyataan presiden merupakan serangan personal (ad hominem) yang tidak menjawab substansi kritik.
Bhima menyayangkan Prabowo justru menuding tanpa bukti ketika banyak pihak mengkritik pemerintahannya dengan data valid.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana Kepresidenan terkait desakan permintaan maaf yang disampaikan oleh berbagai organisasi tersebut. (Red)
(Sumber : Reinhard Wowiling )
