Jakarta, M-Nusantara.com – Indonesia, negara yang secara geografis terhampar di atas cincin api Pasifik dengan ancaman bencana hidrometeorologi dan tektonik yang mengintai saban detik, kembali dihadapkan pada ironi dalam pengelolaan anggaran negara.
Di tengah ancaman nyata yang dapat menerjang tanpa peringatan, lembaga-lembaga vital seperti Basarnas dan BMKG justru bergulat dengan jurang yang dalam antara kebutuhan operasional dan pagu anggaran yang tersedia.
Menarik Dibaca. . .
Jumat (21/8/2026), sorotan tajam tertuju pada kesenjangan fiskal yang mengancam keselamatan publik. Berdasarkan data yang terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pagu indikatif untuk Basarnas pada Tahun Anggaran 2027 hanya dipatok sebesar Rp 1,25 triliun.
Angka ini sangat jauh dari kebutuhan riil yang diajukan mencapai Rp 3,86 triliun, sehingga menimbulkan defisit atau backlog anggaran yang fantastis hingga Rp 2,6 triliun. Sektor belanja modal, yang krusial untuk peremajaan sarana dan prasarana SAR yang telah uzur, bahkan tidak mendapat alokasi sama sekali dalam pagu awal tersebut.
Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii dalam pemaparannya mengungkapkan bahwa untuk menjaga kesiapan alat utama (alut) SAR di seluruh Indonesia, pihaknya mengusulkan tambahan anggaran prioritas sebesar Rp 2,24 triliun.
Dana ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan vital, termasuk Rp 1,61 triliun khusus untuk pemenuhan sarana dan prasarana SAR serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menuju standar internasional kelas berat (Heavy Class).
Senada dengan itu, BMKG juga diperkirakan akan menghadapi pagu indikatif sekitar Rp 2,16 triliun dari kebutuhan riil Rp 4,64 triliun, menciptakan defisit alokasi sebesar Rp 2,48 triliun.
Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menyoroti minimnya anggaran Basarnas yang hanya berkisar Rp 1,4 triliun dalam dua tahun terakhir.
Ia mengingatkan bahwa besaran itu adalah hasil pemangkasan dari usulan ideal yang mencapai Rp 2,085 triliun. Dengan kondisi cuaca ekstrem yang kian masif, evaluasi dan penambahan anggaran bagi lembaga penyelamat jiwa dinilai sudah mendesak.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan pihaknya memahami kebutuhan anggaran tersebut dan sepakat mengupayakan penambahan alokasi dalam RAPBN 2027 sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, fluktuasi kebijakan ini dinilai membuktikan betapa rentannya posisi lembaga kebencanaan di mata perencana fiskal.
Di sisi lain, pemerintah kerap berargumen bahwa negara menyediakan mekanisme dana siap pakai (on-call budget) hingga triliunan rupiah yang dapat dicairkan saat tanggap darurat ditetapkan.
Namun, mengandalkan dana pascabencana sembari memangkas investasi mitigasi dinilai sebagai kekeliruan mendasar.
Praktisi hukum Reinhard Wowiling, S.H., dalam analisisnya mengingatkan bahwa APBN adalah instrumen pengelola keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa hakikat kemakmuran bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan jaminan keselamatan jiwa. Ketika negara memilih memotong anggaran mitigasi atas nama efisiensi, pertanyaan mendasarnya adalah berapa harga nyawa yang dikorbankan demi menyelamatkan selembar angka di tabel Kementerian Keuangan?” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan menempatkan operasi SAR dan mitigasi sebagai kewajiban negara dalam melindungi hak atas hidup (right to life) sebagaimana dijamin konstitusi.
“Efisiensi rasional harus menyasar pada pemangkasan fasilitas dinas berlebihan dan kemewahan birokrasi, bukan menebas otot keselamatan publik,” tegasnya.
Dengan kapasitas sumber daya yang terbatas, Basarnas sepanjang Januari hingga November 2025 saja telah menggelar 2.292 operasi SAR dan menyelamatkan 7.772 jiwa manusia.
Kinerja luar biasa ini terjadi di tengah keterbatasan peralatan, menggarisbawahi bahwa anggaran mitigasi bencana bukanlah beban biaya administrasi, melainkan premi asuransi jiwa bagi seluruh rakyat Indonesia yang wajib dilunasi tanpa syarat.
Oleh : Reinhard Wowiling
Advokat dan Praktisi Hukum
