Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, M-Nusantara.com – Sebuah kasus yang bermula dari laporan dugaan perundungan di lingkungan pendidikan kini berbalik menjadi laporan dugaan pencemaran nama baik.orang tua dari DP, salah satu siswa yang dituduh sebagai pelaku perundungan, resmi melaporkan balik dua anak yang sebelumnya mengaku sebagai korban ke Polres Minahasa Selatan.
Laporan yang terdaftar dengan nomor ADUAN / 2711 / VIII / 2026 / SPKT / RES MINSEL / POLDA SULUT ini menandai babak baru dalam perseteruan yang melibatkan pihak sekolah, pemerintah desa, dan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Pemkab Minsel.
Menarik Dibaca. . .
Kronologi berawal ketika tim PPA Pemkab Minsel turun ke lapangan menindaklanjuti pengaduan dari dua anak yang mengaku tidak nyaman bersekolah karena tindakan perundungan.
Dalam pertemuan yang dihadiri perangkat pemerintah Desa Motoling 2 Pala Jaga 6,Salah Satu Aparat Desa (VM), kedua anak tersebut mengaku bahwa pelaku perundungan adalah (DP).
Menanggapi hal itu, pihak PPA meminta aparat desa untuk menegur siswa bernama DP. Namun permintaan ini mendapat catatan, karena DP bersekolah di SMA yang berada di wilayah Motoling 2. Pihak sekolah pun turut diberi tahu untuk memberikan teguran kepada siswa tersebut.
Puncak kejadian terjadi pada tanggal 3 Agustus 2026. Saat DP sedang mengikuti kegiatan istirahat latihan Paskibra sekitar pukul 12.00 WITA, perangkat desa VM mendatanginya. Di hadapan teman-temannya, DP ditegur di depan umum dengan ucapan, “Jangan buli-buli ini nama I dengan A”
DP yang merasa tidak bersalah kemudian membela diri, “Kita gak pernah membuli dorang.” Ia bahkan mengaku tidak pernah bertemu dengan pihak yang menuduhnya. “Semenjak dorang so nda ba gereja deng torang, kita so nda pernah baku dapa deng dorang ,” ujarnya saat itu.
Namun, teguran di lapangan tidak berhenti di situ. Kepala Sekolah juga memanggil DP dan menyampaikan peringatan keras bahwa jika terbukti melakukan perundungan untuk kedua kalinya, ia akan dikeluarkan dari sekolah.
DP kembali membantah tuduhan tersebut, menyebutkan adanya permasalahan gereja yang melibatkan gembala mereka yang difitnah.
Sang ibu yang mengetahui kejadian itu melalui pesan suara dari anaknya yang matanya terlihat berkaca-kaca langsung bertindak.
Keesokan harinya, orang tua DP menemui Kepala Sekolah dan menyampaikan keberatan atas pernyataan yang dianggap terlalu keras. Kepala Sekolah pun menjelaskan bahwa pernyataan tersebut adalah bentuk pembelaan terhadap anak didiknya, namun konsekuensi akan tetap berlaku jika terbukti bersalah.
Pertemuan selanjutnya dilakukan di Kantor Desa bersama Hukum Tua dan perangkat desa. Orang tua DP menyampaikan keberatan atas cara peneguran yang dilakukan di lapangan tanpa menghadirkan orang tua. “Janganlah begitu, kalau misalnya mau menyelesaikan, panggil di kantor desa, panggil kita sebagai orang tua, panggil itu anak yang menuduh. Kasih ketemu lah tuh orang,” ujar ibu DP.
Namun permintaan ini mendapatkan tanggapan yang kurang memuaskan. Hukum Tua dinilai cenderung membela stafnya. Bahkan ketika orang tua DP mengancam akan melaporkan dua anak yang dituding memfitnah, Hukum Tua menyatakan bahwa kepolisian akan menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah desa.
Setelah mempertimbangkan berbagai hal dan hingga saat ini belum ada surat panggilan dari pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah, orang tua DP memutuskan untuk melapor ke Unit PPA Pemkab Minsel dan bertemu dengan petugas insial (WS)
Mereka mengadu bahwa meskipun PPA bertugas melindungi anak-anak yang menjadi korban, anak mereka sendiri kini terkena dampak negatif dari tuduhan yang belum terbukti.
Tim kuasa hukum dari Cowboy Lawyer yang dipimpin Ketua Tim Jantje Chris Noya serta anggota Malingkonor Legio Mario Hein dan Yermi Pedro Pandoh turut memonitor jalannya proses hukum. “Mereka Jual Kita Beli,” demikian pernyataan tim kuasa hukum yang mengapresiasi kinerja Polres Minsel yang dianggap tidak pilih kasih dalam memproses laporan dari masyarakat.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik Minahasa Selatan dan sekitarnya. Sementara itu, pihak Polres Minsel, baik Kepala Unit maupun Kasat Reskrim, hingga berita ini dipublikasikan belum memberikan keterangan resmi kepada media. (Tim/Red)
