Jakarta, M-Nusantara.com — Gagasan menebarkan bahan pemadam berbasis singkong dari udara, yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Utama Satuan Tugas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (24/8/2026), menjadi perbincangan nasional.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta agar inovasi bahan pemadam berbahan baku ubi atau singkong itu segera dikembangkan dan diuji coba dalam skala besar. Kepala Negara bahkan menyebut metode alternatif dari water bombing itu sebagai “ubi bombing”.
Menarik Dibaca. . .
“Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita bukan waterbomb, ubi bombing,” ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers, Senin (24/8/2026) .
Gagasan ini berawal dari temuan anggota Babinsa di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan inovasi bahan berbentuk tepung yang disebut efektif untuk mencegah dan memadamkan api pada tahap awal.
Cara kerjanya, menurut penjelasan Kapolri, adalah dengan memisahkan unsur-unsur yang mendukung proses pembakaran .
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis melaporkan bahwa inovasi tersebut sebenarnya berbentuk gel atau jelly, bukan tepung kering.
Kapasitas produksinya saat ini masih terbatas, namun dinilai berpotensi untuk dikembangkan . Presiden pun meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengkaji material tersebut, menguji efektivitasnya dalam skala besar, serta mengajukan kebutuhan anggaran .
Di tengah antusiasme, muncul pula sorotan kritis. Seorang advokat dan praktisi hukum, Reinhard Wowiling, S.H., dalam catatan hukum dan kebijakan publiknya, mengingatkan bahwa publik mendengar kata “ubi” atau “tepung” dan membayangkan adonan, bukan sains. Ia menekankan bahwa kebijakan publik yang serius tidak boleh menjadi bahan olok-olok karena cara penyampaiannya .
Wowiling menyoroti bahwa narasi publik terbentuk dari kata “tepung”, padahal yang dimaksud adalah “gel”. Perbedaan ini sangat penting secara fisik, kimia, dan perilakunya terhadap api. Ia juga mengingatkan bahwa bahan tepung atau pati dalam bentuk debu halus justru memiliki risiko mudah terbakar dalam kondisi tertentu, dan dapat membentuk campuran eksplosif dengan udara .
“Ini alasan mengapa pengujiannya harus jauh lebih serius. Jangan sampai kita menemukan bahan yang disebut ‘pemadam’, tetapi dalam kondisi tertentu justru mempunyai karakteristik sebagai bahan yang combustible,” tulisnya.
Lebih jauh, catatan hukum tersebut menyoroti sejumlah pertanyaan ilmiah yang harus dijawab pemerintah sebelum memproduksi massal bahan tersebut :
1. Mekanisme kerja: Apakah bahan tersebut bekerja sebagai oxygen displacement, thermal barrier, fuel coating, atau mekanisme lainnya? Bagaimana perilakunya pada api gambut yang membara di bawah permukaan?
2. Karakteristik partikel : Berapa ukuran partikelnya? Bagaimana konsentrasi debu di udara? Bagaimana perilakunya ketika dilepaskan dari ketinggian dan apakah berpotensi menimbulkan dust cloud?
3. Dampak ekologis: Bagaimana toksisitas, biodegradabilitas, dan dampaknya terhadap tanah, air, serta organisme perairan? Bahan alami tidak otomatis berarti aman bagi lingkungan .
Dari sisi hukum, ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menempatkan asas kecermatan. Artinya, setiap keputusan atau tindakan pemerintah harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta dipersiapkan secara cermat .
Pertanyaan hukum yang muncul antara lain: apakah kajian teknisnya tersedia? Apakah hasil uji dapat diaudit? Apakah biaya per hektare sudah dihitung? Apakah dampak lingkungan sudah dikaji?
Hingga 23 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan mencapai 1.926 hektare. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Alisyahbana, melaporkan bahwa jumlah titik panas (hotspot) di provinsi tersebut meningkat sangat drastis pada Agustus 2026, mencapai 8.044 titik .
Presiden Prabowo benar meminta terobosan. Kapolri dan TNI benar menyampaikan temuan lapangan. BRIN tepat apabila diminta menguji secara ilmiah. Namun, setelah itu, ilmu pengetahuan dan akuntabilitas harus mengambil alih.
“Kalau ‘ubi bombing’ berhasil, Indonesia patut bangga. Kalau gagal, jangan sampai rakyat diberi alasan bahwa ‘setidaknya sudah dicoba’. Karena uang APBN bukan uang untuk membeli eksperimen tanpa ukuran keberhasilan.
Dan hutan Indonesia bukan laboratorium yang bisa dibakar ulang hanya untuk menguji apakah resep pemadam berikutnya lebih ampuh,” tegas Wowiling.
Silakan cari terobosan. Silakan berani mencoba. Namun, negara hukum memiliki standar kecermatan, akuntabilitas, dan kepastian. Keselamatan rakyat dan lingkungan tidak boleh dipertaruhkan hanya karena sebuah gagasan terdengar menarik di ruang rapat.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
