Jakarta, M-Nusantara.com – Meskipun pemerintah dan DPR berkomitmen mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026 , muncul kritik mendasar dari kalangan advokat dan praktisi hukum.
Reinhard Wowiling, S.H., menilai konstruksi normatif RUU tersebut masih menyimpan kelemahan strategis dalam menjawab akar persoalan korupsi di Indonesia. Jumat (28/8/2026)
Menarik Dibaca. . .
Masyarakat menghendaki instrumen hukum yang secara efektif memburu dan merampas harta hasil korupsi, tidak hanya sekadar sebuah rezim perampasan aset untuk berbagai tindak pidana.
“Masyarakat berbicara tentang koruptor. Masyarakat ingin melihat uang negara yang dicuri dikembalikan. Masyarakat ingin harta koruptor disita dan dirampas. Tetapi draft RUU ini secara normatif bukanlah RUU Perampasan Aset Koruptor, melainkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana,” tegas Reinhard dalam analisisnya.
Ia menyoroti bahwa masyarakat menginginkan ‘senjata khusus’ untuk memukul pusat kekayaan korupsi, termasuk harta yang disembunyikan atas nama keluarga, nominee, maupun kroni. Sementara itu, draf RUU yang ada membangun mekanisme hukum yang bersifat umum.
Hal ini menjadi krusial karena korupsi modern tidak lagi sederhana. Kekayaan hasil kejahatan dapat dengan mudah bergerak melalui berbagai tangan dan bentuk, dialihkan ke rekening lain, diubah menjadi aset tanah, perusahaan, atau saham, dan dinikmati oleh jaringan yang dibangun pelaku.
“Karena itu, kalau benar yang hendak diperangi adalah korupsi, maka RUU harus mampu mengejar bukan hanya ‘harta yang ditemukan di tangan koruptor’, tetapi juga harta yang secara faktual dikendalikan, dinikmati atau diperoleh melalui jaringan koruptor. Kalau tidak, hukum hanya akan menangkap kulitnya, sementara daging kekayaannya tetap hidup di luar jangkauan hukum,” ujarnya.
Draf RUU ini memang memiliki karakter penting. Penjelasan Pasal 2 menyatakan rezim perampasan aset ini bersifat Civil Forfeiture (in rem), yaitu tindakan hukum diarahkan terhadap aset, bukan individu seperti perkara pidana (in personam) .
Ini adalah terobosan besar, tetapi juga berpotensi menjadi senjata kekuasaan yang berbahaya jika tidak dibatasi secara presisi.
Pasal 5 perlu dicermati karena memperluas jenis aset yang dapat dirampas, termasuk aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah .
Dari perspektif pemberantasan korupsi, ketentuan ini sangat potensial. Namun, ketidakseimbangan kekayaan tidak boleh otomatis dipersamakan dengan korupsi.
“Kecurigaan bukan pembuktian. Ketidakwajaran bukan otomatis kejahatan. Dan ketidakmampuan menjelaskan sesuatu secara administratif tidak boleh dengan sendirinya menghapus hak milik seseorang tanpa proses hukum yang adil,” kritik Reinhard.
Ia juga menyoroti Pasal 7 yang membuka peluang perampasan dalam keadaan tertentu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau perkaranya tidak dapat disidangkan . Meskipun mekanisme ini efektif untuk mencegah harta korupsi ‘lolos’, negara harus memberikan standar pembuktian yang sangat jelas agar logika ‘pelaku tidak dapat dihukum, maka asetnya dirampas’ tidak berubah menjadi ‘pemilik tidak mampu menjelaskan hartanya, maka negara mengambilnya’.
Menurut Reinhard, RUU ini harus memenuhi sembilan kriteria untuk bisa benar-benar berpihak pada pemberantasan korupsi, di antaranya: memiliki mekanisme asset tracing yang agresif, mampu menembus skema nominee dan beneficial ownership, mengejar aset di luar negeri, dan memastikan perlindungan yang kuat bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
“Jangan sampai karena masyarakat marah terhadap koruptor, negara kemudian memperoleh kewenangan yang terlalu luas dan sulit dikontrol.
Kemarahan publik terhadap korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi prinsip negara hukum,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan akhir pemberantasan korupsi bukan sekadar membuat koruptor kehilangan kebebasannya, tetapi membuat korupsi kehilangan keuntungannya.
Ketika korupsi tidak lagi menguntungkan, di situlah hukum mulai benar-benar mematikan daya tarik kejahatan.
Oleh : Reinhard Wowiling
Advokat dan Praktisi Hukum
