Gorontalo, M-Nusantara.com — Fenomena antrean panjang kendaraan, khususnya angkutan kota (angkot), untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Gorontalo menjadi perhatian serius kepolisian.
Antrian kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan dinilai tidak hanya menghambat pelayanan di SPBU, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Selasa (15/9/2026)
Menarik Dibaca. . .
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Gorontalo Kombes Lukman Cahyono, S.I.K., M.H., mengatakan persoalan antrean BBM tersebut saat ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup meresahkan masyarakat.
“Memang ini menjadi permasalahan yang saat ini cukup meresahkan di masyarakat. Karena memang antreannya cukup panjang, mengular sampai ke depan pom bensin, mengganggu arus lalu lintas,” ujar Kombes Lukman Cahyono.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Sejumlah pihak, mulai dari kepolisian, Pertamina, pengelola SPBU hingga pemerintah daerah, perlu duduk bersama untuk mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM yang terjadi.
Ia menilai BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat sehingga ketersediaan dan penyalurannya harus mendapatkan perhatian serius.
“Memang ini permasalahan yang cukup serius, karena BBM ini merupakan kebutuhan yang cukup vital bagi masyarakat. Di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan, namun walaupun sudah diberikan kuota oleh Pertamina, masih terdapat antrian yang cukup panjang sehingga mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.
Polisi Telusuri Penyebab Antrian
Dirlantas Polda Gorontalo menyebut pihaknya bersama instansi terkait masih berupaya mencari akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang tersebut.
Menurutnya, perlu ditelusuri apakah persoalan terjadi karena faktor distribusi, peningkatan kebutuhan masyarakat, maupun kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Ini tentu sedang dicari permasalahan penyebabnya apa? Apakah distribusi BBM ini ada penyalahgunaan, ataukah pihak masyarakat yang memanipulasi dengan cara mungkin mereka memalsukan identitas kendaraannya dan lain sebagainya,” katanya.
Kombes Lukman juga mengungkapkan adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan nomor polisi (Nopol) yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan sebenarnya.
Informasi tersebut menjadi perhatian kepolisian karena penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai diduga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh BBM bersubsidi.
“Memang ada beberapa informasi penggunaan Nopol ini tidak sesuai dengan identitas asli kendaraan. Mungkin mereka bermaksud untuk bisa mengisi dengan BBM subsidi. Ini yang ada beberapa laporan dari masyarakat yang ini terjadi,” ungkapnya.
Namun demikian, informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan. Kepolisian tidak serta-merta menyimpulkan telah terjadi pelanggaran sebelum ditemukan fakta dan bukti yang mendukung.
Dirlantas : Kendaraan Mencurigakan Akan Diperiksa
Sebagai langkah awal, jajaran lalu lintas akan meningkatkan patroli dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dinilai mencurigakan, khususnya yang diduga memiliki ketidaksesuaian antara nomor polisi dengan identitas kendaraan.
“Dari kami dari lalu lintas, yang pertama kami akan melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang mencurigakan,” tegasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengungkap apakah terdapat praktik manipulasi identitas kendaraan yang berkaitan dengan pengisian BBM bersubsidi.
Di sisi lain, kepolisian juga mengingatkan agar penanganan persoalan BBM tidak hanya berorientasi pada ketersediaan bahan bakar, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
Antrian Jangan Mengganggu Badan Jalan
Dirlantas Polda Gorontalo meminta masyarakat yang sedang mengantre BBM untuk tetap memperhatikan keselamatan dan tidak menggunakan badan jalan secara berlebihan.
Menurutnya, antrian kendaraan di SPBU harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat masyarakat lain yang melintas di kawasan tersebut.
“Kami juga menghimbau kepada pemilik pom bensin dan juga kepada masyarakat pengantri yang akan mengisi BBM ini untuk sama-sama sadar akan pentingnya keselamatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat yang mengantre tetap diperbolehkan menunggu pelayanan, tetapi jangan sampai antrean tersebut mengganggu badan jalan maupun arus lalu lintas.
“Artinya mereka antri di pom bensin ini silakan, jangan sampai mengganggu badan jalan, mengganggu arus lalu lintas masyarakat lain yang melintas di depan pom bensin,” katanya.
Pengelola SPBU Diminta Aktif Mengatur Antrean
Tidak hanya masyarakat, pengelola SPBU juga diminta mengambil peran aktif dalam mengatur antrean kendaraan.
Menurut Kombes Lukman, SPBU sebagai tempat usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pelayanan berlangsung tertib dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
“Dari pihak SPBU bensin juga menempatkan petugasnya untuk mengatur,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa personel kepolisian, termasuk jajaran Polres, Bhabinkamtibmas dan personel lalu lintas, telah ikut membantu melakukan pengaturan di sejumlah lokasi.
Namun, kehadiran personel kepolisian tidak mungkin dilakukan selama 24 jam di setiap SPBU.
“Petugas dari Polres juga turun, dari Bhabinkamtibmas, dari Lantas, ini sering membantu pengaturan. Namun tentunya ini tidak bisa 24 jam,” jelasnya.
Karena itu, kesadaran dari masyarakat dan pengelola SPBU menjadi faktor penting agar persoalan antrean tidak berubah menjadi persoalan lalu lintas yang lebih besar.
Semua Pihak Diminta Bersama-sama Mencari Solusi
Kombes Lukman menekankan bahwa persoalan antrian BBM harus ditangani secara bersama-sama.
Kepolisian akan menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban lalu lintas, sementara pengelola SPBU diharapkan memastikan antrean kendaraan tetap terkendali.
Masyarakat yang membutuhkan BBM juga diminta mematuhi ketentuan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pengguna jalan lainnya.
“Jadi supaya tempat usahanya ini bisa tetap operasional dengan baik, pengantri kendaraan juga bisa terlayani dengan baik, tidak membahayakan pengguna jalan yang lain.
Tentunya harus ada kerja sama dari pemilik pom bensin dan juga masyarakat yang akan mengantri,” tuturnya.
Ia mengingatkan agar persoalan antrean BBM tidak dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Memang kebutuhan BBM ini memang vital, namun ini semua pihak sekarang juga sedang berusaha untuk mencari solusi, jangan sampai ini berlarut-larut sehingga merugikan kepentingan masyarakat yang lain,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya pengawasan di lapangan, masyarakat diharapkan ikut memberikan informasi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun ketidaksesuaian identitas kendaraan.
Setiap informasi tersebut tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dan prosedur yang berlaku agar penanganannya berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan.
Persoalan antrean solar di sejumlah SPBU Gorontalo kini menjadi pekerjaan bersama.
Ketersediaan BBM bagi masyarakat harus berjalan beriringan dengan ketertiban penyaluran, pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan, serta keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
(Yance Harun)
