Jakarta, M-Nusantara.com – Di atas podium kekuasaan, retorika sering kali melesat jauh melampaui kenyataan di lapangan. Pada akhir April 2026 di Cilacap, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan sebuah klaim yang terdengar begitu megah dan meneduhkan dada: banyak negara luar berbondong-bondong belajar kepada Indonesia mengenai pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG), terpesona oleh keajaiban logistik menyajikan puluhan juta porsi makanan setiap harinya.
Namun, sejarah administrasi publik rupanya memiliki rasa humor yang tinggi. Belum genap lima bulan berlalu dari sesumbar tersebut, September 2026 mencatat kenyataan yang menggelikan sekaligus getir. Badan Gizi Nasional (BGN) justru tampak sibuk merapat ke Japan International Cooperation Agency (JICA) demi berguru bagaimana caranya mengelola central kitchen, menata SOP, dan memastikan piring-piring anak sekolah tidak berubah menjadi amunisi keracunan masal.
Menarik Dibaca. . .
Ironi ini sejatinya bukan terletak pada keputusan BGN untuk berguru ke negeri orang. Belajar adalah tindakan mulia, bahkan wajib bagi birokrasi yang sadar akan ketimpangan kapasitasnya. Ironi mematikan itu lahir dari narsisisme politik yang terburu-buru memproklamasikan diri sebagai “Mualim Dunia” sebelum sistem paling mendasar selesai dibangun.
Kita terlena merayakan angka-angka statistik jumbo, tetapi lupa bahwa di balik kalkulasi porsi dan anggaran triliunan rupiah, ada realitas biologis yang sangat dingin: bakteri tidak pernah membaca pidato presiden. E. coli, Salmonella, atau Staphylococcus tidak punya partai, tidak mengenal nama kabinet, dan sama sekali tidak bisa ditenangkan oleh tepuk tangan riuh para pejabat di atas panggung.
Ketika data BGN mengonfirmasi bahwa 80 hingga 90 persen kasus insiden keracunan MBG bersumber dari pelanggaran standar operasional prosedur (SOP)—mulai dari manajemen suhu, higienitas dapur, hingga batas waktu distribusi—kita disadarkan pada kebenaran hukum administrasi negara yang fundamental.
Masalah MBG hari ini bukan sekadar perihal masakan yang menguning atau lauk yang basi, melainkan cermin runtuhnya tata kelola publik. Negara tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab konstitusional cukup dengan mengibarkan lembar sertifikat atau menunjukkan dokumen SOP di atas kertas.
Dalam tradisi Good Governance, sertifikat yang diterbitkan secara ugal-ugalan tanpa pengawasan lapangan substantif hanyalah selembar jimat birokrasi yang mati rasa.
Krisis MBG hari ini sejatinya sedang memasak dua hal di dalam dua panci yang berbeda. Panci pertama adalah Panci Makanan di mana nyawa dan kesehatan anak-anak ditaruh di atas taruhan. Ketika Panci Makanan bermasalah, anak-anak sekolah yang menjadi korban. Namun, yang tidak kalah berbahaya adalah Panci Anggaran.
Ketika penyidik Kejaksaan Agung menetapkan deretan eks pejabat BGN hingga mendalami peran oknum PPK dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan barang, penunjukan yayasan boneka, hingga mark-up anggaran, kita menyaksikan bagaimana uang rakyat bisa “matang” dan dilahap oleh segelintir elit jauh sebelum makanan itu sendiri sampai ke piring anak-anak.
Di sinilah letak kedangkalan respons birokrasi kita yang kerap kali menggelikan. Setiap kali badai keracunan atau penyelewengan mencuat, narasi defensif yang dibangun sering kali menyenggol teori konspirasi, tuduhan sabotase, atau permainan tangan-tangan jahat dari luar.
Dalam tradisi legal reasoning, logika panik semacam ini adalah manifestasi sesat pikir (logical fallacy). Hukum tidak bergerak berdasar halusinasi politik, melainkan bukti material, kausalitas, dan pertanggungjawaban kewenangan.
Jika dapur sekolah kotor dan makanan disimpan dalam suhu berbahaya, musuh utamanya bukanlah “konspirasi gelap”, melainkan kelalaian pejabat, nihilnya pengawasan, serta mentalitas birokrasi “asal bapak senang” yang membiarkan pelanggaran berjalan berulang.
Belajar ke Jepang tentu bukan sebuah kehinaan, namun membawa pulang oleh-oleh berupa album foto kunjungan kerja, prasasti Benchmark, atau jargon baru central kitchen tanpa mengadopsi disiplin hukum pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk pemborosan negara yang baru.
Bangsa Jepang tidak dianugerahi bakteri yang lebih beretika atau hukum alam yang lebih ramah daripada Indonesia. Yang membuat sistem mereka disegani adalah ketaatan mutlak pada prosedur, tiadanya Imunitas bagi pejabat yang lalai, serta absennya kecenderungan menyembunyikan kegagalan sistemik di balik slogan nasionalisme yang murah.
Negara harus berhenti menjadikan jutaan anak sekolah sebagai objek uji coba dalam eksperimen ambisi administrasi. Hak atas kesehatan dan hidup layak yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tidak boleh ditukar dengan perlombaan memamerkan angka porsi yang dibagikan.
Ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik bukanlah pada seberapa keras kita berteriak sebagai yang terbaik di dunia, melainkan pada seberapa presisi integritas anggaran dikawal dan seberapa aman makanan yang masuk ke mulut anak-anak bangsa.
Sungguh memalukan bila kita terus berpura-pura menjadi guru bagi dunia, sementara di dalam negeri, panci anggaran kita bocor digerogoti korupsi dan panci makanan kita tercemar oleh kelalaian yang tak berujung.
Sudah saatnya panggung sandiwara ini ditutup: periksa kelaikan dapurnya, audit aliran uangnya, seret para penyalahguna kewenangannya, dan buang jauh-jauh kesombongan retoris yang tidak mengenyangkan siapa pun kecuali ego para penguasa.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
