Menguji akibat hukum dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan penetapan tersangka mantan Kapolri serta dua perwira tinggi Polri
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada sesuatu yang sangat serius ketika instrumen negara yang dibentuk untuk melindungi masyarakat justru diduga digunakan untuk memasuki ruang komunikasi pribadi tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah. Persoalannya menjadi jauh lebih besar ketika sasaran penyadapan itu disebut mencakup Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, aktivis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Menarik Dibaca. . .
Kasus yang kini ditangani Bareskrim Polri bukan sekadar perkara teknis mengenai penyadapan telepon. Ini menyangkut batas kewenangan aparat, perlindungan hak konstitusional warga negara, integritas sistem intelijen dan penegakan hukum, serta pertanyaan mendasar tentang siapa yang mengawasi mereka yang diberi kewenangan untuk mengawasi orang lain.
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga personel Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Ketiganya disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Pemberitaan mengidentifikasi LSP sebagai Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri; sementara dua tersangka lainnya adalah perwira tinggi Polri Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso. Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa ketiganya telah ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri.
Perlu ditegaskan sejak awal, penetapan tersangka bukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku. Namun, asas tersebut juga tidak boleh dipakai untuk mengecilkan bobot persoalan yang sedang disidik. Justru karena yang diperiksa adalah dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan perwira tinggi kepolisian, proses penegakan hukumnya harus dilakukan secara terbuka, objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dari sistem penyadapan menuju dugaan penyalahgunaan kewenangan
Berdasarkan keterangan Kabareskrim yang diberitakan kepada publik, dugaan perbuatan itu berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Penyidik menyebut sejumlah nomor telepon diduga diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya. Penyadapan tersebut, menurut keterangan penyidik, tidak didasarkan pada surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi dan tidak berkaitan dengan proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.
Keterangan tersebut juga menyebut bahwa sekitar Oktober 2026 terdapat dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS. Tindakan itu diketahui oleh petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Setelah menerima laporan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi dan tiga orang ahli serta menyita sebelas unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk. Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka, sedangkan satu orang lain berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Yang membuat perkara ini semakin serius adalah keterangan bahwa sasaran penyadapan diduga bukan hanya Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis LSM, dan pengusaha. Dengan demikian, apabila konstruksi penyidikan tersebut terbukti, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran terhadap privasi satu orang. Ada kemungkinan penyalahgunaan suatu sistem yang memiliki kemampuan mengakses komunikasi banyak pihak.
Di sinilah penyidik harus menjelaskan secara terang siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang memberikan akses, bagaimana nomor-nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem, siapa yang mengetahui aktivitas tersebut, dan siapa yang memerintahkan penghapusan data. Harus dibedakan pula antara pihak yang mengambil keputusan, pihak yang menjalankan perintah, pihak yang memberikan bantuan teknis, dan pihak yang mungkin hanya mengetahui tanpa turut serta melakukan tindak pidana.
Jangan sampai penyidikan berhenti pada orang yang secara teknis mengoperasikan perangkat, sementara rantai komando yang sesungguhnya tidak pernah diperiksa. Sebaliknya, jangan pula seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena kedudukan atau jabatan yang pernah disandangnya. Pertanggungjawaban pidana harus dibangun dari perbuatan, kesalahan, hubungan kausal, dan alat bukti yang sah, bukan dari pangkat maupun persepsi publik.
Keterangan awal Bareskrim tersebut merupakan dasar untuk menguraikan perkara sebagaimana diumumkan kepada masyarakat, bukan pengganti pembuktian di persidangan. Sampai proses hukum selesai, motif penyadapan dan keseluruhan peran setiap tersangka tetap harus dibuktikan. Tidak tepat pula melompat pada kesimpulan bahwa perkara ini merupakan makar atau upaya menggulingkan pemerintahan. Dugaan penyadapan ilegal harus dibuktikan sebagai dugaan tindak pidana penyadapan dan tindak pidana lain yang relevan, sedangkan tuduhan makar membutuhkan unsur dan pembuktian tersendiri.
Penyadapan bukan kewenangan tanpa batas
Dalam negara hukum, penyadapan memang dapat menjadi instrumen yang sah untuk kepentingan penegakan hukum. Kejahatan tertentu dapat dilakukan secara tertutup, terorganisasi, dan menggunakan sarana komunikasi elektronik. Dalam keadaan demikian, penyadapan dapat membantu penyidik menemukan bukti dan mengungkap tindak pidana yang sulit dijangkau dengan cara biasa.
Namun, justru karena penyadapan merupakan tindakan yang sangat intrusif, kewenangannya tidak boleh dijalankan berdasarkan kehendak pribadi pejabat, kepentingan politik, rasa ingin tahu, atau instruksi informal yang tidak mempunyai dasar hukum. Penyadapan harus mempunyai landasan undang-undang, tujuan yang sah, prosedur yang dapat diuji, serta pembatasan yang jelas mengenai objek, ruang lingkup, dan penggunaannya.
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu rujukan yang disebut sendiri oleh pejabat Bareskrim dalam menjelaskan prosedur yang seharusnya dipatuhi. Aturan tersebut menempatkan penyadapan dalam kerangka kepentingan penegakan hukum dan mengharuskan pelaksanaannya memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, serta kerahasiaan.
Artinya, keberadaan fasilitas LIMS tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada setiap pejabat untuk memasukkan nomor telepon siapa pun ke dalam sistem. Sistem elektronik hanyalah sarana. Kewenangan tetap harus bersumber dari hukum. Orang yang memiliki akses teknis tidak otomatis memiliki kewenangan yuridis untuk melakukan penyadapan.
Di sinilah perbedaan antara lawful interception dan illegal tapping harus dipahami secara tegas. Penyadapan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang sah merupakan instrumen penegakan hukum. Sebaliknya, penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa tujuan penegakan hukum yang dibenarkan, atau dengan melampaui batas kewenangan dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum dan, apabila memenuhi unsur delik, menjadi tindak pidana.
Tidak ada jabatan yang dapat mengubah tindakan tanpa hak menjadi tindakan yang sah. Tidak ada pangkat yang dapat menggantikan dasar hukum. Dan tidak ada sistem teknologi yang dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur.
Presiden pun tidak berada di luar perlindungan hukum
Ketika sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, muncul pertanyaan konstitusional yang tidak boleh disederhanakan: apakah kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan membuat komunikasi pribadinya dapat diakses tanpa prosedur?
Jawabannya tidak.
Presiden memang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Namun, Presiden tetap merupakan subjek hukum yang hak konstitusionalnya dilindungi. Jabatan publik tidak menghapus hak seseorang atas kehormatan, martabat, rasa aman, dan perlindungan diri pribadi.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 28J UUD 1945, yang mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk tujuan yang sah, termasuk menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan demokratis.
Dengan demikian, negara dapat membatasi kerahasiaan komunikasi dalam keadaan yang dibenarkan undang-undang, tetapi pembatasan itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur, dan pengawasan.
Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah disahkan Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut melarang campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah, maupun korespondensi seseorang.
Perlindungan itu tidak hanya berlaku bagi Presiden. Ia berlaku bagi setiap warga negara. Justru seorang Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan harus menjadi contoh bahwa kekuasaan negara bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi pejabat.
Penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden, apabila terbukti, mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pelanggaran privasi individual. Komunikasi Presiden dapat berkaitan dengan urusan pemerintahan, kebijakan strategis, keamanan nasional, hubungan luar negeri, dan pengambilan keputusan kenegaraan. Karena itu, pengamanan komunikasi Presiden merupakan bagian dari perlindungan terhadap fungsi pemerintahan dan kepentingan negara.
Tetapi ada batas yang tidak boleh dilupakan: melindungi Presiden bukan berarti menempatkan Presiden di atas hukum. Melindungi komunikasi Presiden bukan berarti menutup ruang pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Pengawasan yang sah terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berlangsung melalui lembaga dan mekanisme yang ditentukan konstitusi. Yang tidak dibenarkan adalah menggunakan perangkat penyadapan negara tanpa dasar hukum untuk memantau seseorang secara sewenang-wenang.
Pasal pidana yang disangkakan dan persoalan pembuktiannya
Berdasarkan keterangan Bareskrim yang diberitakan ANTARA, para tersangka disangkakan dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Masing-masing pasal mempunyai unsur yang berbeda. Karena itu, penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu penyadapan pernah terjadi. Penyidik harus menguraikan perbuatan setiap tersangka dan menghubungkannya dengan unsur delik yang disangkakan.
Pasal 258 ayat (1) KUHP Nasional mengatur perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak kategori VI. Ayat (2) juga mengatur perbuatan menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman tersebut. Sementara ayat (3) memberikan pengecualian bagi orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 KUHP.
Ketentuan tersebut penting karena hukum tidak melarang seluruh bentuk penyadapan. Yang dilarang adalah penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian, pengujian unsur melawan hukum menjadi pusat pembuktian. Penyidik harus membuktikan apakah terdapat kewenangan yang sah, apakah prosedur yang diwajibkan dipenuhi, apakah terdapat tujuan penegakan hukum yang dibenarkan, dan apakah tindakan yang dilakukan masih berada dalam batas perintah jabatan yang sah.
Tidak cukup bagi seseorang untuk mengatakan bahwa ia menjalankan perintah atasan. Pasal 32 KUHP mengenai perintah jabatan harus dibaca bersama Pasal 44 KUHP. Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang pada dasarnya tidak menghapus pidana, kecuali terdapat keadaan yang memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur undang-undang. Dengan kata lain, perintah atasan bukan cek kosong yang membebaskan pelaksana dari tanggung jawab hukum.
Pasal 332 KUHP Nasional mengatur akses terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Ayat (1) mengancam perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ayat (2) mengatur akses tanpa hak yang bertujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, dengan ancaman penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (3) mengatur akses dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dengan ancaman penjara paling lama delapan tahun.
Dalam perkara ini, penyidik harus menjelaskan secara spesifik bagaimana sistem LIMS diakses, siapa yang mempunyai hak akses, apakah akses dilakukan sesuai otorisasi, apakah ada penggunaan kewenangan yang melampaui batas, dan apakah tujuan memperoleh informasi elektronik dapat dibuktikan. Jangan mencampuradukkan kepemilikan akun atau akses teknis dengan kewenangan hukum untuk menggunakan data yang tersedia di dalam sistem.
Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 mengatur perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 48 ayat (1) UU ITE mengatur ancaman pidananya, yaitu penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Ketentuan ini menjadi relevan terhadap dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada sistem LIMS. Namun, pembuktian tidak boleh berhenti pada ditemukannya file yang hilang. Harus dibuktikan apakah penghapusan itu dilakukan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, siapa yang melakukan atau memerintahkannya, data apa yang dihapus, bagaimana status kepemilikan atau penguasaan data tersebut, serta apa kaitannya dengan rangkaian perbuatan penyadapan.
Penyidik juga harus berhati-hati dalam menerapkan ketentuan pidana secara kumulatif. Setiap pasal harus mempunyai dasar faktual dan unsur yang dapat dibuktikan. Jangan sampai beberapa pasal hanya dicantumkan untuk memperberat kesan perkara, padahal unsur masing-masing delik tidak dijelaskan secara memadai.
Persoalan waktu terjadinya perbuatan: asas legalitas tidak boleh diabaikan
Ada satu persoalan hukum yang sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus. Bareskrim menyebut dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun 2025 sampai 2026. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Konsekuensinya, penyidik dan penuntut umum harus menguraikan secara cermat kapan setiap perbuatan dilakukan. Apakah penyadapan terjadi sebelum 2 Januari 2026, setelah tanggal tersebut, atau merupakan rangkaian perbuatan yang berlangsung secara berkelanjutan? Apakah dugaan penghapusan data terjadi sebelum atau sesudah KUHP Nasional berlaku? Pertanyaan ini menentukan hukum pidana mana yang dapat diterapkan.
Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan asas legalitas: tidak ada perbuatan yang dapat dikenai pidana kecuali berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 1 ayat (2) juga melarang penggunaan analogi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.
Pasal 3 KUHP mengatur perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan terjadi, termasuk penerapan ketentuan baru yang lebih menguntungkan pelaku apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, penyidik tidak boleh begitu saja menerapkan KUHP Nasional terhadap seluruh tindakan yang diduga terjadi sejak 2025 tanpa terlebih dahulu menguji tempus delicti dan ketentuan peralihan hukum pidananya.
Hal ini bukan upaya mencari celah agar seseorang terbebas dari pertanggungjawaban. Ini adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana. Negara tidak boleh menghukum seseorang dengan menggunakan ketentuan yang belum berlaku ketika perbuatan dilakukan. Bahkan dalam perkara yang menyangkut pejabat tinggi sekalipun, asas legalitas harus tetap dihormati.
Justru apabila penyidikan dilakukan dengan cermat terhadap waktu terjadinya perbuatan, dasar penerapan pasal, dan hubungan antarperistiwa, hasilnya akan lebih kuat dan tidak mudah dipatahkan dalam proses praperadilan maupun pemeriksaan pokok perkara.
Penghapusan data: upaya menghilangkan jejak atau tindakan yang mempunyai alasan lain?
Dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026 merupakan bagian yang tidak boleh dipandang sebagai persoalan tambahan semata. Dalam penyidikan tindak pidana berbasis elektronik, data digital dapat menjadi bukti penting untuk menjelaskan siapa yang mengakses sistem, kapan akses dilakukan, perintah apa yang diberikan, perangkat apa yang digunakan, dan bagaimana komunikasi antarorang yang terlibat.
Jika penghapusan data itu terbukti dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menghilangkan atau menyembunyikan informasi elektronik, perbuatan tersebut dapat mempunyai konsekuensi pidana tersendiri sesuai ketentuan yang disangkakan. Namun, motif menghilangkan jejak juga tetap harus dibuktikan. Penghapusan data tidak boleh otomatis dianggap sebagai tindakan menghalangi penyidikan sebelum ditemukan hubungan faktual dan unsur pidananya.
Karena itu, pemeriksaan forensik digital harus dilakukan secara independen, metodologis, dan dapat diuji. Penyidik perlu mengamankan salinan forensik perangkat, metadata, log akses, catatan autentikasi, jejak perintah sistem, riwayat perubahan, serta data cadangan yang mungkin masih tersedia. Integritas barang bukti harus dijaga melalui dokumentasi dan rantai penguasaan barang bukti atau chain of custody yang jelas.
Apabila file telah dihapus, pertanyaan berikutnya adalah apakah data tersebut masih dapat dipulihkan, apakah terdapat salinan di server lain, siapa yang mempunyai kewenangan melakukan penghapusan, dan apakah terdapat perintah tertulis maupun komunikasi elektronik yang berkaitan dengan tindakan tersebut.
Dalam perkara seperti ini, bukti digital tidak cukup hanya ditampilkan dalam bentuk tangkapan layar atau cetakan percakapan. Keaslian, integritas, cara memperoleh, dan relevansinya harus dapat diuji. Jika bukti diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum, legalitas perolehannya juga patut dipersoalkan dalam proses pembuktian. Namun, konsekuensi terhadap dapat atau tidaknya suatu bukti digunakan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara dan hukum pembuktian yang berlaku, bukan dengan menganggap setiap bukti yang berkaitan dengan penyadapan otomatis gugur tanpa pemeriksaan.
Akibat hukum tidak berhenti pada pertanggungjawaban pidana
Apabila dugaan penyadapan ilegal tersebut terbukti, akibat hukumnya tidak hanya berupa ancaman pidana terhadap orang-orang yang terlibat. Ada beberapa lapisan pertanggungjawaban yang harus diperiksa secara bersamaan.
Pertama adalah pertanggungjawaban pidana individual. Orang yang terbukti melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, atau membantu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya dan ketentuan penyertaan dalam KUHP. Penentuan tanggung jawab tidak boleh hanya didasarkan pada jabatan struktural, tetapi juga tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis jika bukti menunjukkan adanya pihak yang memberi perintah atau mengendalikan rangkaian tindakan.
Kedua adalah pertanggungjawaban etik dan disiplin kepolisian. Dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan oleh personel Polri merupakan persoalan integritas profesi. Proses pidana dan proses etik mempunyai dasar serta tujuan yang berbeda. Pemeriksaan etik tetap perlu berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dan tidak mengganggu independensi penyidikan pidana.
Ketiga adalah pertanggungjawaban administratif dan kelembagaan. Harus diperiksa bagaimana sistem LIMS dikelola, siapa yang memiliki kewenangan memberikan akses, bagaimana prosedur persetujuan diterapkan, siapa yang melakukan pengawasan, dan mengapa dugaan penyimpangan dapat berlangsung. Apabila ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal, institusi tidak cukup hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan oknum. Pernyataan bahwa perbuatan dilakukan oleh oknum tidak menghapus kewajiban institusi untuk mengevaluasi sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.
Keempat adalah kemungkinan pertanggungjawaban perdata apabila terdapat kerugian dan unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan. Pihak yang dirugikan dapat menempuh mekanisme hukum sesuai dasar dan syarat yang berlaku. Namun, siapa yang bertanggung jawab, bentuk kerugian, hubungan sebab akibat, serta dasar tuntutannya harus dibuktikan secara tersendiri.
Kelima adalah konsekuensi terhadap penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Apabila hasil penyadapan diperoleh tanpa kewenangan atau dengan melanggar prosedur yang diwajibkan undang-undang, legalitas dan keabsahan penggunaannya harus diuji. Tidak boleh ada praktik penegakan hukum yang membenarkan pelanggaran prosedur hanya karena informasi yang diperoleh dianggap berguna. Hukum tidak dapat membiarkan aparat melanggar aturan untuk membuktikan bahwa orang lain telah melanggar aturan.
Kekuasaan harus dibatasi agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan
Dalam teori negara hukum, kewenangan negara bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri tanpa batas. Kekuasaan diberikan untuk mencapai tujuan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kewenangan harus memiliki dasar, tujuan, batas, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Montesquieu melalui gagasan pemisahan kekuasaan mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Prinsip tersebut tidak hanya relevan bagi hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia juga relevan dalam struktur lembaga penegak hukum. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada aparat, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus menyertainya.
Dalam perspektif rule of law A.V. Dicey, hukum harus menjadi pengendali kekuasaan, bukan sekadar instrumen yang digunakan oleh pemegang kekuasaan. Tidak boleh ada orang yang ditempatkan di atas hukum hanya karena memiliki jabatan, pengaruh, atau akses terhadap instrumen negara.
Filsafat hukum Gustav Radbruch juga memberikan pelajaran bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan kepastian hukum. Ketika prosedur diabaikan oleh pihak yang justru bertugas menegakkannya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan terkikis. Hukum kehilangan kewibawaannya bukan karena tidak memiliki aturan, melainkan karena mereka yang diberi kewenangan untuk menjalankannya diduga tidak mematuhi aturan itu sendiri.
Penyadapan tanpa dasar hukum, apabila terbukti, adalah gambaran nyata dari bahaya kekuasaan yang kehilangan batas. Teknologi yang seharusnya menjadi alat penegakan hukum dapat berubah menjadi alat pengawasan yang sewenang-wenang. Negara yang seharusnya melindungi privasi masyarakat justru dapat menjadi sumber ancaman terhadap privasi itu sendiri.
Di sinilah adagium power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely menemukan relevansinya. Kekuasaan yang tidak diawasi cenderung menyalahgunakan dirinya. Karena itu, pengawasan terhadap aparat bukan bentuk permusuhan terhadap institusi kepolisian. Justru pengawasan adalah syarat agar institusi kepolisian tetap dipercaya dan dihormati.
Jangan berlindung di balik istilah oknum
Pernyataan bahwa perkara ini merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi dapat dipahami sebagai penegasan bahwa Polri tidak membenarkan penyadapan di luar prosedur. Namun, pernyataan tersebut tidak boleh menjadi jawaban akhir sebelum pemeriksaan kelembagaan dilakukan.
Jika sistem LIMS merupakan fasilitas resmi kepolisian, harus ada penjelasan mengenai standar operasional, mekanisme pemberian hak akses, pengawasan, pencatatan aktivitas, dan prosedur audit. Jika beberapa nomor telepon dapat dimasukkan tanpa verifikasi, siapa yang seharusnya mencegahnya? Jika file hasil penyadapan dapat dihapus, apakah sistem memiliki mekanisme pengamanan dan pencatatan perubahan yang memadai? Jika terdapat perintah dari pejabat tertentu, apakah struktur komando dan mekanisme persetujuan telah dijalankan sesuai aturan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan kalimat bahwa semuanya hanya ulah oknum. Sebuah institusi yang sehat tidak hanya menghukum orang yang melanggar, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi.
Sebaliknya, kita juga harus adil. Kesalahan individu tidak otomatis dapat dibebankan kepada seluruh institusi. Polri sebagai organisasi tidak boleh digeneralisasi sebagai pelaku hanya berdasarkan dugaan terhadap sejumlah personel. Yang harus dilakukan adalah membuktikan perbuatan individu sekaligus mengevaluasi tanggung jawab kelembagaan secara objektif.
Reformasi kepolisian tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat, rotasi jabatan, atau pernyataan komitmen. Reformasi harus terlihat dari transparansi prosedur, audit independen, pengawasan akses sistem, perlindungan pelapor, dan keberanian menindak siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan, tanpa memandang pangkat maupun kedekatan kekuasaan.
Ujian sesungguhnya adalah keberanian mengungkap seluruh rantai komando
Dalam perkara ini, publik berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai konstruksi peristiwa, tanpa harus mengganggu kepentingan penyidikan. Bareskrim harus memastikan apakah penyadapan benar dilakukan terhadap nomor Presiden Prabowo, siapa yang menjadi sasaran lainnya, berapa lama kegiatan itu berlangsung, apa tujuan sebenarnya, dan siapa saja yang terlibat.
Penyidik juga perlu menelusuri apakah terdapat instruksi tertulis, komunikasi elektronik, notulensi, dokumen permohonan, laporan polisi, catatan persetujuan, dan jejak akses yang membuktikan atau membantah adanya kewenangan. Pemeriksaan tidak boleh hanya mengandalkan pengakuan satu pihak. Setiap peran harus dikonfirmasi dengan bukti yang saling bersesuaian.
Apabila benar terdapat perintah penyadapan tanpa dasar hukum, harus dijelaskan siapa yang mengeluarkan perintah tersebut dan atas kepentingan apa. Apabila benar ada penghapusan data, harus dibuktikan siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, dan apakah tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan bukti. Jika ditemukan pihak lain yang turut serta, penyidikan harus berkembang berdasarkan bukti, bukan dihentikan karena yang bersangkutan memiliki jabatan atau pengaruh.
Penegakan hukum yang hanya menyentuh pelaksana teknis, tetapi tidak berani menguji pihak yang memberi perintah, akan melahirkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Sebaliknya, menetapkan seseorang sebagai pelaku hanya karena ia pernah menduduki jabatan tinggi juga merupakan penyimpangan dari prinsip pertanggungjawaban pidana individual.
Keadilan menuntut dua hal sekaligus: tidak ada orang yang kebal dari hukum, dan tidak ada orang yang boleh dihukum tanpa pembuktian yang sah.
Negara tidak boleh menjadi pengawas tanpa pengawasan
Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik ini harus menjadi momentum untuk menguji kembali batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi pengawasan. Jika benar penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur, maka persoalannya bukan semata-mata siapa yang disadap. Persoalannya adalah apakah negara telah membiarkan kewenangan penegakan hukum berubah menjadi instrumen pengawasan yang sewenang-wenang.
Presiden harus dilindungi, tetapi bukan karena ia memiliki kekuasaan. Presiden harus dilindungi karena konstitusi melindungi setiap orang dari campur tangan yang sewenang-wenang. Pejabat negara, jurnalis, aktivis, pengusaha, dan warga biasa memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum atas komunikasi dan kehidupan pribadinya.
Karena itu, jangan sampai perkara ini hanya menjadi drama penetapan tersangka yang ramai beberapa hari, kemudian selesai tanpa membuka persoalan mendasar mengenai tata kelola penyadapan, pengawasan sistem elektronik, dan pertanggungjawaban rantai komando. Publik tidak hanya membutuhkan nama tersangka. Publik membutuhkan kebenaran mengenai bagaimana kewenangan negara diduga digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kejadian serupa dicegah agar tidak terulang.
Ada prinsip yang harus dipegang teguh: aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk menjalankan tugas penegakan hukum. Jika negara menuntut rakyat patuh pada hukum, maka aparat negara harus menjadi pihak pertama yang tunduk pada hukum.
Jangan sampai alat negara yang dibentuk untuk melindungi rakyat justru berubah menjadi alat untuk mengawasi rakyat tanpa batas. Jangan sampai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang diperlakukan seolah-olah milik pribadi pejabat. Dan jangan sampai pangkat menjadi perisai ketika hukum mulai mengetuk pintu kekuasaan.
Pada akhirnya, ukuran negara hukum bukan terletak pada seberapa kuat aparat dapat mengawasi masyarakat, melainkan seberapa kuat hukum mampu mengawasi aparat yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi masyarakat.
Tidak ada penyadapan yang sah tanpa dasar hukum. Tidak ada perintah jabatan yang boleh melampaui undang-undang. Dan tidak ada seorang pun—mantan Kapolri, jenderal, pejabat negara, bahkan Presiden sekalipun—yang berada di atas hukum.
Hukum harus berdiri tegak, bukan mengikuti pangkat, jabatan, atau kepentingan politik. Sebab ketika aparat mulai merasa lebih tinggi daripada hukum, yang terancam bukan hanya hak seseorang, melainkan kepercayaan publik terhadap negara itu sendiri.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H., C.MED., CPLA., CLI.
