Persoalan ex tunc, ex nunc, kepastian hukum, dan mekanisme konstitusional pemberhentian Wakil Presiden
Jakarta, M-Nusantara.com – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengenai Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 telah membuka persoalan hukum yang tidak sederhana. MA dikabarkan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, mengadili sendiri, dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dalam amar yang diberitakan, surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya guna dimusnahkan.
Menarik Dibaca. . .
Peristiwa hukum ini tentu tidak boleh dibaca sekadar sebagai polemik mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat negara. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana hukum administrasi negara memperlakukan suatu keputusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, bagaimana akibatnya terhadap tindakan hukum yang pernah didasarkan pada dokumen tersebut, dan sejauh mana putusan itu mempunyai hubungan dengan persyaratan konstitusional seorang Wakil Presiden.
Namun, sejak awal ada satu hal yang harus ditegaskan. Sampai dengan informasi yang tersedia pada 2 November 2026, Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyatakan belum menerima salinan lengkap putusan tersebut sehingga belum dapat memberikan penjelasan utuh mengenai perkara itu. Artinya, masyarakat telah mengetahui amar yang diberitakan, tetapi belum dapat membaca secara menyeluruh ratio decidendi, fakta hukum, dan dasar pertimbangan majelis hakim. Dalam tradisi hukum, amar putusan memang penting, tetapi pertimbangan hukum adalah kunci untuk memahami mengapa amar itu dijatuhkan dan bagaimana akibat hukumnya harus diterapkan.
Karena itu, tulisan ini bukan hendak menggiring opini mengenai sah atau tidaknya seseorang menduduki jabatan Wakil Presiden. Tulisan ini justru ingin mengajak publik memahami bahwa dalam negara hukum, setiap putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, tidak boleh dikurangi, tetapi juga tidak boleh diperluas melampaui apa yang sebenarnya diputus.
Persoalan pertama: sejak kapan surat keterangan itu tidak sah?
Dalam hukum administrasi negara dikenal dua konstruksi mengenai akibat waktu suatu pembatalan atau pernyataan tidak sah, yakni ex tunc dan ex nunc. Keduanya bukan sekadar istilah Latin untuk memperindah argumentasi hukum. Keduanya menjelaskan konsekuensi temporal dari suatu tindakan atau keputusan hukum.
Ex tunc berarti akibat hukum ditarik kembali ke saat keputusan atau tindakan itu semula diterbitkan. Dalam konstruksi ini, apabila suatu keputusan dinyatakan tidak sah karena cacat yang menurut hukum menyebabkan keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal, maka akibat hukumnya dapat dipandang berlaku sejak keputusan itu ditetapkan. Sebaliknya, ex nunc berarti akibat hukum berlaku sejak pembatalan atau penetapan tertentu dilakukan, sedangkan keadaan hukum sebelumnya pada prinsipnya tetap dipertahankan.
Di Indonesia, persoalan ini tidak boleh hanya diselesaikan dengan teori umum atau perdebatan terminologi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan pengaturan yang lebih konkret.
Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa keputusan dan/atau tindakan pemerintahan tidak sah apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, melampaui kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Pasal 70 ayat (2) kemudian menegaskan akibat hukumnya: keputusan atau tindakan tersebut tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada.
Di sisi lain, Pasal 71 mengatur keputusan dan/atau tindakan yang dapat dibatalkan karena kesalahan prosedur atau kesalahan substansi. Pasal 71 ayat (2) menyatakan bahwa akibat hukumnya tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan, dan berakhir setelah pembatalan dilakukan.
Perbedaan kedua norma ini sangat penting. Hukum administrasi negara tidak menyamakan semua cacat keputusan sebagai satu jenis ketidakabsahan dengan akibat yang identik. Ada keputusan yang sejak awal tidak sah, ada pula keputusan yang tetap berlaku sampai dibatalkan. Dengan demikian, pertanyaan mengenai ex tunc atau ex nunc harus dijawab dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jenis cacat hukum yang ditemukan pengadilan, bukan sekadar membaca satu frasa dalam amar putusan.
Dalam perkara Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019, publik perlu mengetahui apakah majelis hakim menemukan cacat kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, kesalahan prosedur, kesalahan substansi, atau bentuk pelanggaran administrasi lainnya. Apakah persoalannya terletak pada pejabat yang menerbitkan, dasar hukum penerbitan, dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan, atau prosedur yang ditempuh?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan konstruksi akibat hukumnya. Frasa “tidak sah dan batal demi hukum” memang mempunyai bobot hukum yang serius, tetapi penerapannya tetap harus dibaca bersama pertimbangan hakim dan ketentuan undang-undang yang relevan. Tidak tepat apabila seluruh konsekuensi hukum langsung disimpulkan hanya dari istilah tersebut tanpa memeriksa alasan pembatalannya.
Di sinilah pentingnya membaca putusan secara utuh. Jangan sampai masyarakat diminta menghormati putusan pengadilan, tetapi pada saat yang sama justru diajak menarik kesimpulan sebelum mengetahui dasar pertimbangan pengadilan itu sendiri.
Persoalan kedua: apakah pembatalan Suket otomatis membatalkan pencalonan dan jabatan Wakil Presiden?
Di sinilah batas antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara harus dipahami dengan cermat.
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa kesederajatan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Norma ini berbicara tentang persyaratan pendidikan calon, bukan semata-mata tentang keberadaan selembar surat keterangan. Surat keterangan merupakan dokumen administratif yang dapat digunakan untuk membuktikan terpenuhinya suatu persyaratan. Karena itu, ketika dokumen tersebut dinyatakan tidak sah, persoalan berikutnya adalah apakah persyaratan pendidikan yang hendak dibuktikan melalui dokumen itu memang tidak terpenuhi.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Surat keterangan yang tidak sah tidak serta-merta membuktikan bahwa orang yang namanya tercantum di dalamnya sama sekali tidak mempunyai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Bisa saja persoalannya menyangkut kewenangan penerbitan, prosedur penyetaraan, atau substansi dokumen. Bisa pula ternyata terdapat persoalan mendasar mengenai dasar pendidikan yang digunakan. Semua kemungkinan itu harus diuji berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan, bukan berdasarkan asumsi.
Sebaliknya, juga tidak tepat jika pembatalan dokumen dianggap tidak memiliki arti apa-apa terhadap proses pencalonan. Apabila dokumen tersebut merupakan bukti yang menentukan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, maka keabsahannya mempunyai relevansi langsung terhadap penilaian administrasi pencalonan. Pertanyaan mengenai bagaimana KPU menerima dan memverifikasi dokumen tersebut merupakan pertanyaan hukum yang sah dan layak dijawab secara terbuka.
Dengan demikian, terdapat beberapa lapisan hukum yang harus dipisahkan. Pertama, keabsahan surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi pemerintahan. Kedua, pemenuhan persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan UU Pemilu. Ketiga, keabsahan keputusan KPU yang menetapkan pasangan calon. Keempat, kedudukan pejabat yang telah dilantik berdasarkan hasil pemilihan umum. Keempatnya saling berkaitan, tetapi bukan satu objek hukum yang otomatis gugur hanya karena satu dokumen administrasi dinyatakan tidak sah.
Putusan MA dalam perkara TUN yang objeknya adalah surat keterangan tidak dengan sendirinya merupakan putusan yang membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon. Terlebih lagi, putusan tersebut tidak secara langsung merupakan putusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden. Ruang lingkup amar, para pihak, objek sengketa, dan kompetensi pengadilan harus dihormati.
Persoalan ketiga: jika berlaku ex tunc, apakah seluruh tindakan Wakil Presiden sejak pelantikan menjadi tidak sah?
Menurut saya, kesimpulan demikian terlalu jauh dan tidak mempunyai dasar hukum yang otomatis.
Sekalipun suatu dokumen administrasi dinyatakan tidak sah sejak awal, akibat hukum yang dianggap tidak pernah ada berdasarkan Pasal 70 UU Administrasi Pemerintahan pada prinsipnya harus dihubungkan dengan keputusan atau tindakan yang menjadi objek pengujian serta akibat hukum yang secara langsung ditimbulkannya.
Tidak berarti seluruh tindakan hukum yang pernah dilakukan oleh orang yang kemudian dipersoalkan persyaratan jabatannya otomatis menjadi tidak sah. Apalagi jika tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara yang telah ditetapkan melalui rangkaian proses konstitusional dan pemilihan umum.
Bayangkan seorang pejabat pemerintahan menerbitkan keputusan berdasarkan suatu dokumen administrasi yang kemudian dinyatakan tidak sah. Tidak setiap tindakan pejabat yang pernah berhubungan dengan dokumen itu otomatis kehilangan kekuatan hukum. Harus diperiksa apakah tindakan tersebut mempunyai ketergantungan langsung terhadap dokumen yang dibatalkan, apakah ada dasar hukum lain yang menopangnya, dan apakah tindakan itu telah melahirkan hak atau kewajiban pihak ketiga.
Dalam hukum administrasi, kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik juga harus diperhitungkan. Pemerintahan tidak dapat berjalan dengan asumsi bahwa setiap cacat pada satu dokumen akan menghapus seluruh tindakan negara yang pernah terjadi setelahnya. Negara membutuhkan kesinambungan tindakan pemerintahan, tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan akuntabilitas.
Prinsip ini semakin penting ketika persoalannya menyangkut jabatan konstitusional. Kedudukan Wakil Presiden bukan semata-mata akibat dari diterbitkannya satu surat keterangan. Ia berkaitan dengan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik, verifikasi persyaratan oleh penyelenggara pemilu, penetapan pasangan calon, pemungutan suara, penetapan hasil pemilu, serta pelantikan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Maka, apabila hendak menyatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden tidak sah sejak awal, harus ada konstruksi hukum yang menjelaskan bagaimana cacat dokumen administrasi itu memengaruhi seluruh rangkaian proses konstitusional tersebut. Kesimpulan sebesar itu tidak dapat dibangun hanya dengan mengutip istilah ex tunc.
Begitu pula sebaliknya. Apabila akibat pembatalan dinilai berlaku sejak putusan, bukan berarti semua persoalan sebelumnya otomatis selesai dan tidak perlu diperiksa. Penilaian terhadap pemenuhan syarat pencalonan pada saat pendaftaran tetap dapat menjadi persoalan hukum yang harus dijawab berdasarkan mekanisme yang berwenang.
Persoalan keempat: bagaimana mekanisme konstitusional apabila ternyata Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat?
Konstitusi tidak membiarkan persoalan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden ditentukan oleh opini publik, tekanan politik, ataupun kesimpulan sepihak dari lembaga mana pun.
Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 7B UUD 1945. DPR tidak dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden. DPR terlebih dahulu harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau keadaan tidak lagi memenuhi syarat tersebut.
Pasal 7B ayat (3) menentukan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR. Mahkamah Konstitusi kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permintaan tersebut paling lama 90 hari sejak diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (4).
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul tersebut sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945.
Dengan demikian, DPR memiliki peran konstitusional untuk melakukan pengawasan dan mengambil sikap apabila terdapat dasar hukum yang cukup. MK memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pendapat DPR. MPR memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir mengenai usul pemberhentian sesuai prosedur konstitusi.
Namun, perlu diperhatikan pula rumusan Pasal 7A yang menggunakan frasa “tidak lagi memenuhi syarat”. Persoalan apakah cacat dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pada saat pencalonan dapat menjadi dasar untuk menyatakan seorang Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat dalam masa jabatannya harus dianalisis secara konstitusional. Ini bukan persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan menyamakan pembatalan surat keterangan dengan pemberhentian pejabat.
Yang harus diuji adalah apakah persyaratan konstitusional dan undang-undang yang menjadi dasar pencalonan memang tidak terpenuhi, apakah fakta tersebut terbukti, dan apakah keadaan itu dapat dikualifikasikan dalam kerangka Pasal 7A UUD 1945. Penilaian tersebut tidak boleh dilakukan dengan asumsi, melainkan melalui mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.
Persoalan kelima: di mana letak tanggung jawab lembaga negara?
Putusan MA ini juga menyisakan pertanyaan kelembagaan yang patut dijawab secara terbuka. Jika surat keterangan tersebut dinyatakan tidak sah, bagaimana proses penerbitannya dahulu? Apa dasar kewenangan pejabat yang menerbitkan? Bagaimana prosedur penyetaraan pendidikan dilakukan? Dokumen apa yang menjadi dasar penerbitannya? Bagaimana dokumen tersebut kemudian dipergunakan dalam proses administrasi pencalonan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan kepada lembaga tertentu. Justru merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas pemerintahan.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 24 ayat (1) menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalam kerangka tersebut, lembaga pemerintahan wajib menghormati putusan pengadilan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum. Pasal 72 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan juga mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan.
Ketaatan terhadap putusan pengadilan bukan pilihan politik. Ia merupakan kewajiban hukum. Pemerintah tidak boleh memilih putusan mana yang disukai dan mana yang diabaikan. Namun, pelaksanaan putusan juga harus dilakukan sesuai amar, pertimbangan, dan ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga.
Dalam filsafat hukum, Lon L. Fuller mengingatkan pentingnya kesesuaian antara hukum yang diumumkan dan tindakan nyata penyelenggara kekuasaan. Hukum kehilangan wibawa apabila negara menuntut warga menaati aturan, tetapi penyelenggara negara sendiri tidak konsisten melaksanakan hukum. Sementara itu, gagasan negara hukum menghendaki agar kekuasaan tidak berdiri di atas hukum, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh hukum.
Di sinilah makna sesungguhnya dari kepastian hukum. Kepastian bukan berarti melindungi pejabat dari pemeriksaan. Kepastian juga bukan berarti setiap putusan harus ditafsirkan untuk menghasilkan konsekuensi politik tertentu. Kepastian hukum berarti setiap persoalan diselesaikan melalui norma yang tepat, oleh lembaga yang berwenang, dengan prosedur yang benar, dan berdasarkan fakta yang dapat diuji.
Jangan biarkan hukum menjadi alat pembenaran, tetapi jangan pula menjadikannya alat pembiaran.
Putusan MA No. 742 K/TUN/2026 harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, penghormatan terhadap putusan tidak berarti publik harus menerima semua tafsir yang berkembang di media sosial. Sebaliknya, kehati-hatian dalam menafsirkan putusan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan hukum yang serius.
Ada perbedaan antara membatalkan suatu dokumen administrasi, menyatakan seseorang tidak memenuhi persyaratan pencalonan, membatalkan penetapan pasangan calon, dan memberhentikan Wakil Presiden. Keempatnya mempunyai objek, dasar hukum, serta mekanisme yang berbeda. Menggabungkan semuanya menjadi satu kesimpulan instan justru merupakan bentuk penyederhanaan hukum yang berbahaya.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya keabsahan sebuah surat keterangan. Yang sedang diuji adalah konsistensi negara dalam menegakkan prinsip legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan supremasi konstitusi.
Jika memang terdapat cacat hukum dalam penerbitan dokumen, negara wajib menjelaskan dan menindaklanjutinya. Jika cacat tersebut mempunyai pengaruh terhadap pemenuhan syarat pencalonan, persoalan itu harus diuji melalui mekanisme yang berwenang. Jika terdapat dasar konstitusional untuk menyatakan seorang pejabat tidak lagi memenuhi syarat, DPR tidak boleh mengabaikan fungsi pengawasannya. Namun, seluruh proses harus berjalan dalam koridor UUD 1945, bukan berdasarkan tekanan opini.
Pertanyaan “apakah DPR berani memulai?” sesungguhnya bukan pertanyaan tentang keberanian politik semata. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah DPR bersedia menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya secara objektif, berdasarkan fakta, dan tanpa standar ganda.
DPR tidak boleh menjadikan politik sebagai alasan untuk menghindari hukum. Tetapi DPR juga tidak boleh menjadikan hukum sebagai panggung untuk kepentingan politik.
Sebab, dalam negara hukum, keberanian yang paling penting bukan keberanian menjatuhkan seseorang, melainkan keberanian menguji kekuasaan dengan standar hukum yang sama, siapa pun orangnya.
Putusan pengadilan harus dihormati. Konstitusi harus ditegakkan. Dan tidak seorang pun, setinggi apa pun jabatannya, boleh ditempatkan di atas hukum.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H., C.MED., CPLA., CLI
(Advokat dan Praktisi Hukum)
