Jaringan Kekuasaan Lama, Penetapan Tersangka Listyo Sigit, dan Ujian Independensi Pemerintahan Prabowo
Tulisan Kritis tentang Relasi Kekuasaan, Akuntabilitas Aparat, dan Supremasi Hukum Pasca-Penetapan Tersangka
Menarik Dibaca. . .
Jakarta, M-Nusantara.com -Ada satu hal menarik dari perkara dugaan penyadapan ilegal melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan hanya menjadi persoalan hukum individual. Perkara ini berpotensi membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap hubungan kekuasaan, pola kedekatan elite, dan kesinambungan pengaruh politik yang terbentuk selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, sejak awal perlu ditegaskan bahwa analisis politik tidak boleh berubah menjadi tuduhan pidana. Kedekatan seseorang dengan mantan presiden bukan bukti keterlibatan dalam suatu kejahatan. Riwayat jabatan, hubungan profesional, dan jaringan politik boleh menjadi bahan analisis, tetapi pertanggungjawaban hukum hanya dapat dibangun melalui bukti yang sah.
Justru karena itu, perkara LIMS perlu dibaca secara jernih. Kita tidak sedang membicarakan siapa kawan dan siapa lawan politik. Kita sedang membicarakan dugaan penggunaan instrumen negara untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur yang dibenarkan hukum. Jika dugaan itu terbukti, persoalannya menyentuh integritas aparat, keamanan komunikasi pemerintahan, perlindungan hak konstitusional, dan prinsip bahwa tidak seorang pun boleh menempatkan dirinya di atas hukum.
Listyo Sigit dan sejarah hubungan dengan Jokowi
Riwayat hubungan profesional Listyo Sigit dengan Jokowi bukan sesuatu yang perlu ditebak-tebak. Profil resmi Polri mencatat Listyo pernah menjabat Kapolresta Solo pada 2011. Pada 2014, ia mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo hingga 2016. Setelah itu, kariernya berlanjut melalui sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Pada Januari 2021, Presiden Jokowi mengusulkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR, sebelum akhirnya dilantik pada 27 Januari 2021.
Rangkaian tersebut merupakan fakta perjalanan jabatan dan hubungan profesional. Tetapi kita harus berhenti pada batas fakta itu. Hubungan profesional tidak otomatis berarti hubungan kepentingan. Pernah menjadi ajudan seorang Presiden tidak menjadikan seseorang selamanya sebagai pelaksana kehendak politik mantan atasannya.
Di sinilah persoalan harus ditempatkan secara proporsional. Dalam politik Indonesia, istilah “Grup Solo” dan “Jokowi Men” sering digunakan untuk menggambarkan figur-figur yang mempunyai hubungan historis, profesional, politik, atau kedekatan dengan Jokowi. Akan tetapi, istilah tersebut bukan nomenklatur organisasi resmi. Tidak terdapat dasar untuk memperlakukan keduanya sebagai satu kelompok formal dengan struktur komando, daftar anggota, atau mekanisme pengendalian yang telah terbukti.
Keduanya lebih tepat dipahami sebagai istilah analisis politik untuk membaca jaringan relasi dan pengaruh. Karena itu, ketika istilah tersebut digunakan, harus jelas bahwa yang sedang dibicarakan adalah fenomena jejaring kekuasaan, bukan organisasi yang telah terbukti melakukan tindakan tertentu.
Meski demikian, fenomena jaringan kekuasaan berdasarkan kedekatan personal bukan hal yang asing dalam politik. Hubungan yang terbentuk melalui jabatan, penugasan, kerja sama, dukungan politik, dan perjalanan karier dapat bertahan melampaui masa jabatan seorang pemimpin. Pengaruh semacam itu bisa tetap ada, tetapi bentuk, kekuatan, dan konsekuensinya harus dibuktikan melalui fakta, bukan sekadar dugaan.
Pertanyaannya kemudian menjadi relevan: setelah pemerintahan berganti, apakah seluruh pola pengaruh lama ikut berakhir, atau sebagian relasi tetap mempunyai posisi dalam struktur pemerintahan yang baru?
Pertanyaan ini sah untuk diajukan dalam analisis politik. Tetapi jawabannya tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan kedekatan masa lalu.
Skandal LIMS: perkara hukum yang membuka pertanyaan politik
Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Satu orang lainnya, berinisial SU, disebut masih berstatus saksi.
Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa dugaan perbuatan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Beberapa nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa proses verifikasi dan tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sah. Sekitar Oktober 2026, penyidik juga mengungkap dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan dan jejak log sistem. Laporan polisi kemudian dibuat pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan awal, Bareskrim menyebut telah memeriksa sepuluh saksi dan tiga ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik.
Menurut keterangan penyidik yang diberitakan kepada publik, sasaran dugaan penyadapan meliputi Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Para tersangka disangkakan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Semua itu merupakan konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, bukan putusan pengadilan yang telah menyatakan para tersangka bersalah. Motif, penerima hasil penyadapan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih harus dibuktikan.
Tetapi ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: jika benar sejumlah nomor telepon dari berbagai kalangan dimasukkan ke dalam sistem penyadapan tanpa prosedur yang sah, informasi apa sebenarnya yang hendak diperoleh? Siapa yang membutuhkan informasi tersebut? Untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan? Dan apakah hasil penyadapan pernah diserahkan kepada pihak lain?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengetahui siapa yang mengoperasikan perangkat atau siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem.
Sebab, dalam perkara pengumpulan informasi, pihak yang mengakses sistem belum tentu merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kepentingan. Harus dibedakan antara pemberi perintah, pelaksana teknis, pengendali sistem, penerima informasi, dan pihak yang mungkin memperoleh manfaat dari informasi tersebut.
Apabila penyidikan hanya berhenti pada tindakan teknis tanpa menelusuri tujuan, penerima, dan penggunaan informasi, maka gambaran perkara akan menjadi tidak utuh.
Apakah perkara LIMS dapat mengguncang jaringan kekuasaan lama?
Inilah bagian yang membuat perkara LIMS menarik dari perspektif politik.
Listyo memiliki sejarah hubungan profesional dengan Jokowi. Ia pernah bertugas di Solo ketika Jokowi menjadi wali kota, kemudian menjadi ajudan Presiden, dan akhirnya diusulkan menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi. Kini, setelah masa jabatannya sebagai Kapolri berakhir, namanya kembali menjadi perhatian publik karena penetapan tersangka dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Rangkaian peristiwa tersebut tentu menimbulkan konsekuensi politik. Bukan karena hubungan masa lalu itu membuktikan adanya kejahatan, melainkan karena posisi dan perjalanan karier seorang figur penting dapat memengaruhi cara publik membaca dinamika kekuasaan.
Penetapan tersangka terhadap seseorang yang pernah menduduki jabatan strategis dan memiliki hubungan profesional dengan mantan Presiden dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan pengaruh elite. Apakah jaringan relasi yang terbentuk pada pemerintahan sebelumnya masih mempunyai posisi strategis? Apakah hubungan personal dan profesional masih memengaruhi dinamika pengambilan keputusan? Apakah pergantian pemerintahan telah diikuti perubahan nyata dalam pola pengelolaan kekuasaan?
Semua pertanyaan itu layak menjadi bahan kajian politik.
Namun, jangan membuat kesalahan dengan menganggap bahwa setiap orang yang pernah bekerja bersama Jokowi otomatis menjadi bagian dari suatu operasi politik. Negara tidak boleh dibaca dengan logika pertemanan semata. Hubungan masa lalu adalah konteks, bukan alat bukti tindak pidana.
Jika terdapat dugaan hubungan perkara LIMS dengan jaringan politik tertentu, penyidik harus membuktikannya melalui komunikasi, perintah, aliran informasi, penggunaan hasil penyadapan, dan hubungan kausal yang relevan. Tidak cukup hanya menunjukkan bahwa seseorang pernah bekerja di Solo atau pernah menjadi ajudan Presiden.
Satirnya sederhana: pernah berada di lingkaran kekuasaan bukan berarti selamanya menjadi bagian dari lingkaran kejahatan. Tetapi kedekatan dengan kekuasaan juga tidak boleh dijadikan alasan agar seseorang tidak pernah diperiksa apabila bukti memang mengarah kepadanya.
Jokowi tidak boleh dituduh tanpa bukti, tetapi relasi kekuasaan juga tidak boleh ditutup dari pemeriksaan
Pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan Jokowi dengan perkara LIMS harus diletakkan secara hati-hati. Sampai informasi yang disampaikan penyidik kepada publik pada 3 November 2026, belum ada keterangan yang membuktikan bahwa Jokowi memerintahkan, mengetahui, atau menerima hasil penyadapan tersebut.
Karena itu, tidak bertanggung jawab apabila seseorang langsung menyimpulkan bahwa Jokowi merupakan pihak yang berada di balik operasi penyadapan. Tuduhan demikian membutuhkan bukti tersendiri.
Namun, tidak berarti seluruh pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan dengan pihak lain harus ditutup. Jika ditemukan bukti bahwa hasil penyadapan pernah disampaikan kepada pihak di luar kewenangan, penyidik wajib menelusuri penerima dan tujuan penggunaannya. Siapa pun pihak tersebut, baik pejabat aktif, mantan pejabat, tokoh politik, maupun pihak swasta, harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kedekatan politik. Tetapi juga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif karena seseorang mempunyai hubungan dengan pemerintahan sebelumnya.
Dalam negara hukum, seseorang tidak boleh menjadi tersangka hanya karena ia pernah berada di sekitar kekuasaan. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh memperoleh kekebalan hanya karena pernah berada di sekitar kekuasaan.
Inilah ukuran persamaan di hadapan hukum yang sesungguhnya.
Posisi Gibran dan hubungan politik Prabowo-Jokowi
Dimensi lain yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik saat ini adalah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan mantan Presiden Jokowi.
Gibran merupakan putra Jokowi sekaligus Wakil Presiden dalam pemerintahan Prabowo. Posisi tersebut membuat hubungan politik antara pemerintahan sekarang dan lingkungan kekuasaan sebelumnya memiliki karakter yang tidak sederhana.
Namun, harus dibedakan antara hubungan keluarga, hubungan politik, dan keterlibatan dalam tindak pidana. Tidak ada dasar untuk menyatakan Gibran atau lingkungan keluarganya terlibat dalam dugaan penyadapan hanya karena terdapat hubungan politik dengan pihak-pihak yang sedang menjadi perhatian publik.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah penyidik menemukan bukti bahwa sasaran penyadapan mencakup komunikasi yang berkaitan dengan hubungan Presiden dan Wakil Presiden, dinamika kabinet, atau hubungan antarelite pemerintahan. Jika ada, apa tujuan pengumpulan informasi tersebut dan siapa yang menerima hasilnya?
Sampai ada penjelasan dan bukti yang dapat diuji, semua itu tetap merupakan pertanyaan investigatif, bukan kesimpulan.
Jangan sampai ruang publik dipenuhi tuduhan yang bergerak lebih cepat daripada pembuktian. Kritik politik boleh keras, tetapi fakta tidak boleh dipaksa mengikuti kepentingan politik.
Ujian bagi Prabowo: jangan sampai penegakan hukum menjadi alat pergantian lingkaran kekuasaan
Bagi Presiden Prabowo, perkara ini mempunyai dimensi yang sangat penting. Presiden disebut menjadi salah satu sasaran dugaan penyadapan ilegal. Namun, sebagai kepala pemerintahan, Prabowo juga mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan berdasarkan hukum.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tindakan pemerintah dan seluruh aparat negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak pribadi atau kepentingan politik.
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Fungsi tersebut kemudian ditegaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 4 UU Kepolisian mengarahkan Polri untuk mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta perlindungan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 menegaskan kedudukan Polri sebagai alat negara, sedangkan Pasal 13 menetapkan tugas pokoknya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih penting lagi, Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Norma ini harus menjadi pegangan. Kepolisian bukan alat kelompok politik, bukan perangkat untuk menjaga kepentingan mantan pejabat, dan bukan instrumen untuk memantau lawan politik. Polri adalah alat negara yang harus bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan demikian, apabila dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan terbukti, penyelesaiannya tidak boleh berhenti pada pergantian figur. Harus ada evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan, prosedur pemberian akses, dan mekanisme pertanggungjawaban sistem LIMS.
Prabowo juga harus berhati-hati. Jangan sampai perkara ini menjadi kesempatan untuk mengganti satu kelompok pengaruh dengan kelompok pengaruh lainnya. Negara tidak membutuhkan pergantian penguasa bayangan. Negara membutuhkan sistem yang memastikan tidak ada penguasa bayangan.
Jika pemerintahan baru hanya menggunakan perkara ini untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menyingkirkan kelompok yang diasosiasikan dengan pemerintahan sebelumnya, maka substansi reformasi justru akan hilang. Yang berubah hanya siapa yang berada di pusat pengaruh, sedangkan pola penyalahgunaan kekuasaan tetap hidup.
Netralitas Polri dan bahaya loyalitas personal
Ada norma penting yang sering dilupakan ketika membahas hubungan antara aparat dan elite politik. Pasal 23 UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat sumpah atau janji anggota Polri untuk menaati peraturan perundang-undangan, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung kehormatan negara dan pemerintah, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan.
Kalimat terakhir ini sangat penting.
Seorang anggota Polri tidak boleh menempatkan loyalitas kepada individu atau kelompok di atas kepentingan negara. Loyalitas kepada atasan dalam organisasi harus selalu dibatasi oleh hukum. Perintah jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.
Pasal 28 ayat (1) juga mengharuskan Polri netral dalam kehidupan politik. Karena itu, apabila penyidikan LIMS kelak menemukan bahwa fasilitas negara digunakan untuk kepentingan politik tertentu, persoalannya tidak hanya menyangkut tindak pidana penyadapan. Akan ada pertanyaan serius mengenai pelanggaran prinsip netralitas, integritas jabatan, dan penyalahgunaan fasilitas negara.
Tentu saja, semua itu harus dibuktikan. Jangan menyatakan adanya operasi politik sebelum penyidik menemukan hubungan antara tindakan, tujuan, pihak yang memerintahkan, dan penerima informasi.
Namun, prinsipnya jelas: aparat negara bekerja untuk konstitusi dan kepentingan publik, bukan untuk menjaga kelangsungan pengaruh seseorang.
Jabatan boleh berganti, atasan boleh berganti, pemerintahan boleh berganti. Tetapi sumpah jabatan tidak boleh berganti mengikuti arah angin politik.
Akibat hukum dan tanggung jawab tidak boleh berhenti pada tiga nama
Dari perspektif hukum, perkara LIMS harus diuji dalam beberapa lapisan. Pertanggungjawaban pidana individual harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan masing-masing orang. Pihak yang terbukti melakukan, menyuruh melakukan, turut serta, atau membantu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana yang relevan.
Pasal 258 dan Pasal 332 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan ketentuan yang disebut dalam konstruksi sangkaan Bareskrim. Unsur setiap pasal harus dibuktikan secara tersendiri. Penetapan tersangka tidak berarti seluruh unsur delik telah terbukti secara final.
Ada pula aspek pertanggungjawaban etik dan kelembagaan. Pasal 34 dan Pasal 35 UU Kepolisian mengatur keterikatan anggota Polri pada kode etik profesi serta mekanisme pemeriksaan pelanggaran etik. Pemeriksaan etik tidak boleh dijadikan pengganti proses pidana, dan proses pidana tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan evaluasi kelembagaan.
Dalam hal terdapat penggunaan kewenangan pemerintahan yang menyimpang, prinsip-prinsip UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga relevan untuk menguji tindakan pejabat. Pasal 10 mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang.
Pemeriksaan harus diarahkan untuk mengetahui apakah sistem LIMS digunakan sesuai tujuan dan batas kewenangannya. Siapa yang mempunyai hak akses? Siapa yang memberikan otorisasi? Apakah ada dokumen permohonan penyadapan? Apakah ada laporan polisi? Apakah terdapat hubungan dengan proses penyelidikan atau penyidikan? Siapa yang mengawasi? Dan mengapa file serta jejak log diduga diperintahkan untuk dihapus?
Pertanyaan itu tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis. Jika terdapat bukti mengenai pemberi perintah atau penerima hasil penyadapan, penyidik harus menelusurinya sesuai hukum.
Namun, prinsip yang sama berlaku ke arah sebaliknya. Jangan menetapkan orang lain sebagai tersangka hanya karena hubungan politik atau hubungan profesionalnya dengan seseorang yang telah lebih dahulu menjadi tersangka.
Hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban berdasarkan pertemanan. Hukum pidana mengenal pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan pembuktian.
Pengaruh politik tidak otomatis hilang ketika jabatan berakhir
Pergantian pemerintahan pada Oktober 2024 secara konstitusional mengakhiri masa jabatan Jokowi sebagai Presiden. Tetapi berakhirnya jabatan tidak otomatis menghapus seluruh hubungan politik, profesional, dan sosial yang terbentuk selama sepuluh tahun pemerintahan.
Dalam politik, pengaruh dapat bertahan melalui jaringan partai, hubungan antarelite, kepentingan ekonomi, dukungan politik, dan kesinambungan kebijakan. Akan tetapi, pengaruh politik bukan berarti seseorang masih mempunyai kewenangan pemerintahan. Kewenangan formal hanya dapat dijalankan oleh pejabat yang secara hukum menduduki jabatan tersebut.
Di sinilah pentingnya membedakan antara political influence dan constitutional authority. Pengaruh politik dapat berlangsung secara informal, tetapi tidak boleh menggantikan kewenangan konstitusional. Mantan Presiden tetap mempunyai hak politik sebagai warga negara, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan pemerintahan baru di luar mekanisme yang diberikan konstitusi.
Sebaliknya, Presiden yang sedang menjabat tidak boleh memperlakukan seluruh hubungan politik pemerintahan sebelumnya sebagai ancaman yang harus disingkirkan.
Negara tidak boleh menjadi arena balas jasa dan balas dendam politik. Pemerintahan baru mempunyai kewenangan menjalankan kebijakan, tetapi kewenangan itu harus digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk menghukum lawan atau melindungi kawan.
Karena itu, skandal LIMS dapat menjadi momentum untuk menguji apakah hubungan politik lama masih mempunyai pengaruh terhadap lembaga negara. Tetapi pengujian itu harus dilakukan melalui transparansi, audit, dan bukti, bukan melalui pelabelan kelompok.
Efek psikologis bagi elite: mulai berhitung atau sekadar membaca keadaan?
Penetapan Listyo sebagai tersangka tentu berpotensi menimbulkan efek psikologis di kalangan elite yang mempunyai hubungan historis dengan pemerintahan Jokowi. Mereka mungkin mulai mengevaluasi posisi, relasi, dan risiko politik masing-masing.
Namun, tidak ada dasar untuk menyatakan bahwa seluruh figur yang diasosiasikan dengan Jokowi sedang panik, melakukan konsolidasi, atau menjauhkan diri dari mantan Presiden. Itu merupakan klaim mengenai keadaan dan tindakan orang lain yang membutuhkan bukti.
Yang lebih masuk akal untuk dianalisis adalah kemungkinan terjadinya penyesuaian sikap politik. Dalam setiap pergantian pemerintahan, elite akan membaca arah kebijakan, komposisi kekuasaan, dan prioritas pemerintahan baru. Perkara LIMS dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kalkulasi tersebut.
Namun, jangan terlalu cepat menganggap setiap perubahan sikap sebagai tanda adanya ketakutan. Dalam politik, ada yang memang sedang berhitung, ada yang sedang menunggu, dan ada pula yang hanya berusaha menjaga kepentingannya.
Ketika kekuasaan berganti, sebagian orang mendadak mengaku tidak pernah terlalu dekat dengan penguasa lama. Padahal, foto, jabatan, dan riwayat kerja sama tidak pernah mengenal fitur penghapusan otomatis.
Tetapi sekali lagi, kritik semacam itu adalah sindiran terhadap perilaku politik secara umum, bukan tuduhan bahwa orang-orang tertentu telah melakukan tindak pidana.
Negara tidak boleh dikelola seperti lingkaran pertemanan
Ada pelajaran yang lebih besar dari perkara ini. Negara demokratis tidak boleh dikelola berdasarkan kedekatan personal. Jabatan publik bukan hadiah untuk orang yang paling loyal kepada pemimpin. Aparat penegak hukum bukan penjaga kepentingan kelompok. Sistem keamanan negara bukan milik pribadi pejabat.
Konstitusi telah memberikan batas yang jelas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 27 ayat (1) menegaskan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Pasal 30 ayat (4) menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.
Norma-norma tersebut tidak boleh hanya menjadi hiasan dalam pidato kenegaraan. Ia harus terlihat dalam praktik.
Apabila seorang mantan pejabat tinggi diduga menyalahgunakan kewenangan, proses hukum harus berjalan. Apabila terdapat pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perkara, pihak tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti. Apabila tidak ditemukan bukti, tidak boleh ada pemaksaan kesimpulan. Itulah negara hukum yang sehat.
Kita tidak membutuhkan kepolisian yang loyal kepada mantan presiden ataupun presiden yang sedang menjabat secara personal. Kita membutuhkan kepolisian yang loyal kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Kita juga tidak membutuhkan pemerintahan yang sibuk menginventarisasi siapa orangnya Jokowi dan siapa orangnya Prabowo. Yang harus diperiksa adalah apakah seseorang menjalankan kewenangannya secara sah, profesional, dan bertanggung jawab.
Negara bukan perusahaan keluarga. Jabatan bukan warisan politik. Dan institusi penegak hukum bukan perkumpulan orang-orang yang harus membalas jasa kepada siapa pun.
Bayang-bayang kekuasaan boleh ada, tetapi hukum tidak boleh berada di bawah bayang-bayang siapa pun
Skandal LIMS berpotensi menjadi salah satu perkara penting dalam membaca hubungan kekuasaan pascapemerintahan Jokowi. Bukan semata-mata karena Listyo pernah menjadi Kapolresta Solo, ajudan Presiden Jokowi, dan kemudian Kapolri yang diusulkan oleh Jokowi. Lebih dari itu, perkara ini menyangkut dugaan penggunaan instrumen negara untuk mengakses komunikasi sejumlah figur strategis, termasuk Presiden yang sedang menjabat.
Kita belum mengetahui motif sebenarnya. Kita juga belum mengetahui apakah hasil penyadapan pernah diserahkan kepada pihak lain, siapa penerimanya, dan apakah terdapat kepentingan politik atau kepentingan lain di balik kegiatan tersebut.
Karena itu, penyidikan harus menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh. Jangan berhenti pada tiga nama yang telah diumumkan sebagai tersangka jika bukti menunjukkan adanya pihak lain yang terlibat. Tetapi jangan pula menyeret nama mantan Presiden, keluarga, atau jaringan politik tertentu hanya karena hubungan historis dengan salah satu tersangka.
Kedekatan politik bukan bukti kejahatan. Namun, kedekatan politik juga bukan alasan untuk menutup pemeriksaan apabila ditemukan bukti yang relevan.
Bagi Jokowi, masa jabatan Presiden telah berakhir, tetapi hak politiknya sebagai warga negara tetap dihormati. Bagi Prabowo, jabatan Presiden memberikan kewenangan konstitusional, tetapi bukan hak untuk menggunakan hukum sebagai alat menyingkirkan kelompok politik sebelumnya. Bagi Listyo dan para tersangka lainnya, status tersangka harus diuji melalui proses hukum yang adil. Dan bagi Polri, perkara ini merupakan ujian serius terhadap komitmen profesionalisme dan netralitas institusi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukan apakah Grup Solo akan melemah, apakah Jokowi Men akan bertahan, atau apakah lingkaran Prabowo akan semakin kuat.
Pertanyaan yang sesungguhnya adalah: apakah negara sudah benar-benar bebas dari praktik pengelolaan kekuasaan berdasarkan loyalitas personal?
Sebab, jika satu lingkaran kekuasaan digantikan oleh lingkaran kekuasaan lain tanpa memperbaiki sistem, maka yang berubah hanya orang-orangnya. Cara lama tetap hidup, hanya seragam dan wajahnya yang berbeda.
Kekuasaan boleh berganti. Relasi politik boleh berubah. Tetapi hukum tidak boleh ikut berpindah loyalitas.
Jangan sampai kita terlalu sibuk mencari siapa orangnya Jokowi dan siapa orangnya Prabowo, sampai lupa bahwa semua pejabat dan aparat itu sesungguhnya adalah orangnya negara, yang bekerja untuk rakyat dan wajib tunduk kepada konstitusi.
Itulah ukuran sebenarnya dari negara hukum. Bukan siapa yang paling dekat dengan Presiden, bukan siapa yang paling lama berada di lingkaran kekuasaan, dan bukan siapa yang paling kuat jaringan politiknya.
Dalam negara demokrasi, tidak ada grup yang memiliki negara. Tidak ada mantan penguasa yang memiliki pemerintahan baru. Dan tidak ada pejabat yang berhak menjadikan kewenangan negara sebagai milik pribadi.
Hukum harus tetap berdiri di atas kepentingan kelompok, karena ketika hukum mulai melayani lingkaran kekuasaan, yang kehilangan perlindungan bukan hanya lawan politik, melainkan seluruh rakyat.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H., C.MED., CPLA., CLI
(Advokat dan Praktisi Hukum)
