Ketika Pintu Pengawasan Ditutup, yang Harus Dibuka Bukan Sekadar Blok Lapas, Melainkan Pertanggungjawaban di Atasnya
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada ironi yang sulit ditertawakan dari peristiwa Lapas Kelas IIA Cibinong.
Menarik Dibaca. . .
Ombudsman datang melakukan pengawasan. Petugas lapas justru menolak masuk ke blok. Lalu dari pemeriksaan itu muncul temuan bangunan menyerupai cluster atau hunian dengan fasilitas lengkap, lebih dari sepuluh bangunan, fasilitas kebugaran, pembangunan simulator golf, celah keamanan yang disebut terhubung ke hutan bambu, serta laporan dugaan pungutan Rp 150.000 per minggu..Senin (28/9/2026)
Ombudsman juga menyebut adanya hambatan ketika hendak berkomunikasi dengan salah satu penghuni yang mengaku sebagai warga binaan.
Semua temuan tersebut tentu masih harus diverifikasi dan diproses sesuai mekanisme hukum.
Kemudian pada 26 September 2026, lima pejabat struktural Lapas Cibinong dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan: Kalapas, KPLP, Kasibinadik, Kasikamtib, dan Kaur Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memerintahkan pemeriksaan internal.
Secara administratif, tindakan itu dapat disebut sebagai respons. Tetapi pertanyaan publik belum selesai. Justru baru dimulai.
Sebab kalau yang bermasalah hanya satu orang, mencopot satu orang mungkin cukup. Tetapi kalau yang terbuka adalah masalah sistem, mencopot lima orang tanpa membongkar sistemnya hanya akan menghasilkan satu hal: kursi berganti, tetapi cara kerja tetap.
Ombudsman Ditolak, Kemudian Baru Semua Panik
Inilah bagian yang paling satir.
Ombudsman bukan wartawan yang datang membawa kamera. Bukan influencer yang mencari konten. Bukan aktivis yang masuk tanpa dasar kewenangan. Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
UU No. 37 Tahun 2008 memberikan Ombudsman tugas menerima laporan, memeriksa, menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, dan melakukan pencegahan maladministrasi. Bahkan dalam konteks investigasi atas prakarsa sendiri, Ombudsman memang memiliki dasar kewenangan yang jelas berdasarkan Pasal 7 huruf d UU No. 37 Tahun 2008.
Maka ketika petugas lapas menghalangi proses pengawasan, persoalannya bukan sekadar: “Petugas tidak sopan kepada Ombudsman.”
Ini jauh lebih serius. Pertanyaannya: Mengapa sebuah lembaga pemasyarakatan merasa memiliki alasan untuk menghalangi lembaga pengawas negara menjalankan fungsi pengawasannya?
Kalau pengawasan dianggap sebagai musuh, maka ada yang keliru dalam budaya organisasinya. Sebab institusi yang sehat seharusnya berpikir: “Silakan periksa. Kalau kami benar, pemeriksaan akan membuktikan kami benar.” Bukan: “Jangan masuk. Nanti ada yang kelihatan.”
Dan Jangan Salah Kutip Pasal
Ada satu hal yang perlu diluruskan dari narasi awal.
Sanksi pidana terhadap pihak yang menghalangi Ombudsman bukan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2008. Ketentuan tersebut berada dalam Pasal 44, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ombudsman sendiri pernah menegaskan ketentuan ini dalam kasus lain.
Mengapa koreksi kecil ini penting? Karena kritik hukum harus lebih akurat daripada objek yang dikritiknya. Jangan sampai kita mengkritik aparat karena tidak teliti, tetapi kita sendiri salah membaca undang-undang.
Masalahnya Bukan Hanya “Vila Napi”
Temuan Ombudsman menjadi jauh lebih serius karena bukan hanya soal bangunan dengan sofa, televisi, kulkas, atau fasilitas olahraga.
Ada dugaan perlakuan khusus. Ada dugaan hunian yang berbeda dari standar warga binaan lainnya. Ada fasilitas yang tidak lazim. Ada celah keamanan. Ada dugaan pungutan. Ada pula pertanyaan mengenai bagaimana semua itu dapat berlangsung di dalam kawasan lapas.
Ombudsman secara resmi menyebut menemukan lebih dari sepuluh bangunan dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar, televisi, dan kulkas; fasilitas kebugaran; serta pembangunan simulator golf.
Ombudsman juga menemukan akses keluar yang disebut tidak terkunci dan terhubung ke area luar. Untuk dugaan pungutan Rp150.000 per minggu, Ombudsman menyatakan memperoleh laporan dari keluarga warga binaan dan masih melakukan pendalaman.
Maka jangan buru-buru menyimpulkan: “Ini pasti korupsi.” Belum tentu. Tetapi juga jangan buru-buru mengatakan: “Ini cuma kelalaian Kalapas.” Itu juga terlalu sederhana.
Yang diperlukan adalah pemeriksaan: siapa penghuni bangunan tersebut; siapa yang memberikan izin; siapa yang membangun; siapa yang membiayai; siapa yang mengawasi; siapa yang mengetahui; siapa yang memperoleh manfaat; siapa yang menerima uang jika pungutan terbukti; dan sejak kapan semuanya berlangsung.
Di situlah hukum bekerja.
WBK dan WBBM: Predikat atau Cincin Sakti?
Ada ironi lain. Ombudsman menyebut Lapas Cibinong telah memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ketika menemukan dugaan pungutan tersebut.
Tentu predikat tersebut tidak otomatis berarti setiap pegawai di dalamnya bersih atau tidak mungkin terjadi pelanggaran. Sertifikasi dan predikat bukan jaminan bahwa pelanggaran mustahil terjadi.
Tetapi justru karena ada predikat tersebut, pertanyaannya menjadi lebih tajam: Apakah predikat integritas hanya berhenti pada dokumen dan papan nama?
Kalau iya, maka reformasi birokrasi telah berubah menjadi dekorasi birokrasi. Papan bertuliskan “Wilayah Bebas dari Korupsi” tidak boleh menjadi semacam jimat. Kalau di bawah papan itu terjadi pungutan, fasilitas istimewa, atau penyimpangan, maka papan tersebut justru berubah menjadi pertanyaan besar: Bebas dari korupsi menurut siapa, berdasarkan apa, dan diawasi bagaimana?
Menteri Tidak Boleh Menjadi “Petugas Pemadam Kebakaran”
Di sinilah persoalan kepemimpinan harus dibicarakan secara serius.
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara—yang telah diubah, antara lain, melalui UU No. 61 Tahun 2024—menempatkan menteri sebagai pemimpin kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur kementerian juga menempatkan unsur pengawas melalui inspektorat.
Maka Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak harus dianggap secara otomatis bersalah hanya karena terjadi dugaan pelanggaran di satu lapas. Itu kesimpulan yang terlalu jauh. Tetapi seorang menteri memang wajar dimintai pertanggungjawaban politik dan administratif mengenai kualitas sistem pengawasan yang berada di bawah kepemimpinannya.
Pertanyaannya bukan: “Apakah Menteri sendiri yang membangun simulator golf?” Tentu bukan itu persoalannya. Pertanyaannya: “Bagaimana mekanisme pengawasan kementerian sehingga temuan seperti ini baru terlihat setelah Ombudsman datang secara mendadak?”
Itulah pertanyaan kepemimpinan.
Kalau Menteri Hanya Turun Setelah Masalah Meledak, Namanya Reaksi, Bukan Pencegahan
Turun ke lapangan tentu baik. Memeriksa anak buah tentu perlu. Menonaktifkan pejabat yang diduga bermasalah juga dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan.
Tetapi negara tidak boleh membangun sistem yang bekerja dengan algoritma: masalah muncul → media ramai → menteri turun → pejabat dicopot → konferensi pers → selesai.
Itu bukan sistem pengawasan. Itu sistem pemadam kebakaran.
Pemerintahan modern seharusnya bekerja dengan algoritma: risiko dipetakan → pengawasan berjalan → pelanggaran dideteksi → koreksi dilakukan → sistem diperbaiki → pelanggaran dicegah.
Perbedaan keduanya sangat besar. Yang pertama menunggu asap. Yang kedua mencari sumber api sebelum kebakaran.
Kalapas Bisa Salah, Tetapi Jangan Berhenti pada Kalapas
Kalapas adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap operasional lapas. Karena itu pemeriksaan terhadap Kalapas sangat wajar.
Namun hukum administrasi mengenal prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan, tugas, perbuatan, kelalaian, dan hubungan kausal—bukan semata-mata berdasarkan jabatan tertinggi di lokasi.
Jadi jangan pula terjadi collective blame. Kalau ternyata seorang pejabat tidak mengetahui dan tidak mempunyai kewenangan terhadap suatu tindakan tertentu, jangan dipaksakan bersalah hanya karena jabatannya.
Sebaliknya, kalau ditemukan bahwa seseorang mengetahui, membiarkan, memerintahkan, memperoleh manfaat, atau lalai menjalankan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, maka pertanggungjawaban harus mengikuti bukti.
Hukum tidak boleh mencari kambing hitam. Hukum harus mencari siapa melakukan apa, dengan kewenangan apa, mengetahui apa, mendapatkan manfaat apa, dan melanggar norma apa.
Jangan Ubah Maladministrasi Menjadi Korupsi Sebelum Ada Bukti
Ini juga penting.
UU No. 37 Tahun 2008 mendefinisikan maladministrasi sebagai antara lain perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil.
Maladministrasi dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan persoalan yang lebih serius. Tetapi maladministrasi bukan otomatis tindak pidana korupsi. Begitu pula pungutan liar yang dilaporkan Ombudsman harus diperiksa untuk menentukan siapa pelakunya, apa bentuk pungutannya, apakah ada keuntungan pribadi, bagaimana aliran uangnya, dan apakah unsur pidana terpenuhi.
Jangan hukum bekerja berdasarkan headline. Headline boleh keras. Pembuktian harus dingin.
Kalau Setiap Masalah Cukup Diselesaikan dengan “Nonaktifkan”, Buat Saja Kementerian dari Tombol Delete
Ini tentu satire. Tetapi ada logikanya.
Kalau setiap kali terjadi masalah solusinya hanya: copot, nonaktifkan, ganti, tanpa audit sistem, maka kementerian akan terus berganti manusia tetapi mempertahankan penyakit yang sama.
Hari ini Kalapas. Besok pejabat lain. Lusa kepala unit lain. Tetapi kalau sistem pengawasannya tidak diperbaiki, masalah akan mencari pejabat baru untuk menjadi korban berikutnya.
Karena mencopot orang tidak sama dengan memperbaiki sistem.
Lalu Apa yang Harus Diperiksa?
Pertama, seluruh rantai kewenangan terhadap bangunan dan fasilitas tersebut. Kedua, status hukum dan fungsi masing-masing bangunan. Ketiga, sumber dana pembangunan dan pengadaan fasilitas. Keempat, siapa yang memberi izin dan siapa yang mengawasi. Kelima, identitas serta status para penghuni. Keenam, standar perlakuan terhadap warga binaan dan kemungkinan diskriminasi. Ketujuh, sistem pengamanan dan akses keluar-masuk. Kedelapan, dugaan pungutan dan aliran uangnya. Kesembilan, rekam pengawasan internal selama beberapa tahun terakhir. Kesepuluh, apakah pernah ada laporan sebelumnya dan bagaimana tindak lanjutnya.
Dan yang paling penting: mengapa mekanisme pengawasan internal tidak menemukan persoalan tersebut sebelum Ombudsman datang?
Pertanyaan terakhir inilah yang menentukan apakah kita sedang berhadapan dengan oknum atau kegagalan sistem.
Menteri Tidak Harus Otomatis Mundur—Tetapi Pertanggungjawaban Politik Tidak Boleh Dilarang
Di sinilah posisi yang lebih tepat secara hukum.
Tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa karena terjadi dugaan pelanggaran di Lapas Cibinong, maka Menteri secara otomatis secara hukum wajib mengundurkan diri. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, dan mekanisme pemberhentian menteri berada dalam kerangka konstitusional serta UU Kementerian Negara.
Tetapi dalam demokrasi, publik tentu dapat mempertanyakan pertanggungjawaban politik seorang menteri ketika masalah dalam bidang yang dipimpinnya menunjukkan kelemahan tata kelola.
Bentuk pertanggungjawaban politik itu dapat berupa: evaluasi terbuka; audit menyeluruh; pemeriksaan independen; perbaikan sistem; pencopotan pejabat jika terbukti; atau, sebagai pilihan politik, pengunduran diri.
Yang tidak boleh adalah menganggap kursi menteri sebagai wilayah yang kebal dari pertanyaan publik. Karena jabatan publik bukan hak milik pribadi. Jabatan adalah amanah.
Kalau Mau Menyelamatkan Kepercayaan Publik, Jangan Hanya Copot Orang—Buka Sistemnya
Menteri Agus Andrianto telah mengambil langkah pemeriksaan internal setelah temuan Ombudsman. Itu perlu diapresiasi sebagai langkah awal, tetapi hasil pemeriksaannya harus transparan sejauh tidak mengganggu proses hukum dan hak-hak yang dilindungi.
Lima pejabat struktural telah dinonaktifkan untuk pemeriksaan. Namun publik berhak menunggu lebih dari sekadar daftar pejabat yang dinonaktifkan.
Publik perlu mengetahui: apa yang sebenarnya terjadi; siapa yang bertanggung jawab; apakah ada tindak pidana; berapa lama berlangsung; siapa yang memperoleh manfaat; mengapa pengawasan internal gagal; dan apa yang akan dilakukan agar tidak terulang di lapas lain.
Kalau hanya nama pejabat yang diumumkan, publik memperoleh drama. Kalau sistemnya dibuka dan diperbaiki, publik memperoleh pemerintahan.
Jangan Biarkan “Oknum” Menjadi Tempat Pembuangan Semua Dosa Birokrasi
Kata “oknum” sering menjadi kata paling nyaman dalam birokrasi.
Ketika masalah muncul: “Itu oknum.” Ketika pungli terbukti: “Itu oknum.” Ketika pengawasan gagal: “Itu oknum.” Ketika sistem jebol: “Itu oknum.”
Akhirnya negara memiliki ribuan oknum tetapi tidak pernah memiliki sistem yang salah. Padahal kalau oknum bisa bekerja bertahun-tahun tanpa terdeteksi, mungkin persoalannya bukan hanya oknum. Mungkin sistem pengawasannya yang tidur.
Dan kalau Ombudsman harus datang secara mendadak untuk menemukan sesuatu yang seharusnya dapat dideteksi oleh pengawasan internal, pertanyaan paling penting bukan lagi: “Siapa yang harus dicopot?” Tetapi: “Siapa yang bertanggung jawab memastikan hal seperti ini tidak terjadi?”
Itulah inti accountability.
Menteri tidak boleh diposisikan sebagai orang yang otomatis bersalah hanya karena bawahannya diduga melakukan pelanggaran. Tetapi Menteri juga tidak boleh diposisikan sebagai orang yang selalu cukup mengatakan, “Saya sudah perintahkan pemeriksaan.”
Karena kepemimpinan bukan sekadar kemampuan memerintah pemeriksaan setelah masalah ditemukan. Kepemimpinan adalah kemampuan membangun sistem yang mampu menemukan masalah sebelum masyarakat, Ombudsman, atau kamera media yang menemukannya terlebih dahulu.
Maka satirnya sederhana: Kalau setiap kebakaran hanya dijawab dengan mencopot penjaga pintu, mungkin yang perlu diperiksa berikutnya bukan penjaga pintunya—tetapi mengapa alarm kebakarannya tidak pernah berbunyi.
Dan untuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pertanyaan publik yang paling sah bukan semata: “Apakah Menteri harus mundur?”
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: “Apakah Menteri bersedia mempertanggungjawabkan secara terbuka kegagalan sistem pengawasan di bawah kepemimpinannya—dan apakah hasil evaluasi nantinya menunjukkan bahwa kepemimpinan tersebut masih layak dipercaya?”
Jawabannya harus datang bukan dari slogan, bukan dari konferensi pers, dan bukan dari sekadar pencopotan bawahan. Jawabannya harus datang dari audit, bukti, perbaikan sistem, dan pertanggungjawaban yang nyata.
Jangan jadikan Kalapas sebagai kambing hitam untuk menutup kegagalan sistem. Tetapi jangan pula lindungi jabatan jika bukti menunjukkan kepemimpinan memang gagal.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H. (Advokat dan Praktisi Hukum)
