Jakarta, M-Nusantara.com – Ada kejahatan yang merampas uang negara. Ada kejahatan yang merampas hak rakyat. Namun, jika dugaan korupsi menyentuh dana kebencanaan, persoalannya jauh lebih brutal secara moral: uang yang disiapkan untuk menyelamatkan manusia justru diduga terseret dalam perkara korupsi.
Di sinilah hukum seharusnya berdiri tanpa kompromi.
Menarik Dibaca. . .
Dana kebencanaan bukan anggaran biasa. Di balik setiap rupiah yang dialokasikan, ada kemungkinan korban yang membutuhkan pertolongan, keluarga yang kehilangan rumah, warga yang menunggu makanan, pengungsi yang membutuhkan tempat berlindung, dan orang-orang yang berharap negara hadir ketika hidup mereka dihantam bencana.
Karena itu, apabila benar terjadi penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan sebagaimana diberitakan dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), persoalan ini tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai urusan administrasi anggaran. Dugaan tersebut menyentuh inti tanggung jawab negara: melindungi keselamatan dan martabat manusia.
Bencana alam adalah tragedi. Jika dana untuk menanganinya ikut dikorupsi, itu berpotensi menjadi tragedi kedua yang lahir dari tangan manusia sendiri.
JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK JABATAN, JANGAN BERLINDUNG DI BALIK NAMA KELUARGA
Pemberitaan mengenai penetapan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana kebencanaan BNPB, termasuk kabar mengenai seseorang yang disebut sebagai adik Kepala BNPB, memunculkan pertanyaan publik yang wajar: apakah kekuasaan, kedekatan, dan hubungan keluarga masih menjadi bayang-bayang dalam pengelolaan uang negara?
Pertanyaan itu sah diajukan. Namun, jawabannya tidak boleh dibangun berdasarkan prasangka.
Ketua KPK, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan, menyampaikan bahwa pertanggungjawaban diarahkan kepada subjek yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Pernyataan tersebut mengandung prinsip penting: yang harus diuji adalah perbuatan, peran, bukti, dan tanggung jawab hukum setiap orang, bukan silsilah keluarganya.
Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh memperoleh perlindungan atau keistimewaan hanya karena hubungan keluarga, jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Hukum pidana tidak mengenal dosa turunan. Tetapi hukum juga tidak menyediakan kekebalan turunan.
Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana, penyidik harus membuktikannya berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur yang berlaku. Jika tidak terbukti, ia harus diperlakukan sesuai hukum. Jika terbukti bersalah melalui proses peradilan, pertanggungjawaban harus dijatuhkan tanpa memandang siapa keluarganya.
Inilah ukuran negara hukum: bukan siapa yang dikenal oleh seorang tersangka, melainkan apakah hukum berani memeriksa perkara secara objektif, transparan, dan setara.
KORUPSI DANA BENCANA: KETIKA PENDERITAAN RAKYAT DIDUGA MENJADI KESEMPATAN
Korupsi selalu merugikan kepentingan publik. Namun, korupsi yang diduga menyasar anggaran penanggulangan bencana memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat serius.
Mengapa?
Karena penanganan bencana sering membutuhkan kecepatan. Korban tidak dapat menunggu birokrasi yang berbelit-belit. Logistik harus tersedia, kebutuhan dasar harus dipenuhi, dan keputusan penyelamatan harus diambil berdasarkan urgensi di lapangan.
Keadaan darurat memang dapat menuntut prosedur yang lebih cepat. Tetapi kecepatan bukan izin untuk menghilangkan akuntabilitas. Diskresi bukan tiket untuk menyalahgunakan kewenangan. Kebutuhan mendesak bukan alasan untuk mengubah uang publik menjadi keuntungan pribadi.
Justru karena dana kebencanaan harus digunakan secara cepat, pengawasannya harus dirancang agar setiap pengeluaran dapat ditelusuri, setiap penerima manfaat dapat diverifikasi, setiap kontrak dapat diperiksa, dan setiap penyimpangan dapat diungkap.
Jika dana yang semestinya digunakan untuk meringankan penderitaan justru disalahgunakan, kerugiannya tidak hanya dapat dihitung dalam angka rupiah. Dampaknya juga dapat menyentuh kualitas bantuan, ketepatan waktu penanganan, dan kepercayaan masyarakat kepada negara.
Anggaran bencana bukan kesempatan emas bagi pemburu rente. Ia adalah mandat kemanusiaan yang harus dipertanggungjawabkan.
KPK HARUS MEMBUKTIKAN, BUKAN SEKADAR MEMPERTONTONKAN PENANGKAPAN
OTT dapat menjadi pintu masuk penting untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengenakan rompi tahanan atau banyaknya tersangka yang dibawa ke mobil tahanan.
Rompi tahanan bukan putusan pengadilan. Penetapan tersangka bukan vonis bersalah. Sorotan kamera bukan pengganti pembuktian.
KPK harus melanjutkan penanganan perkara dengan mengungkap konstruksi kasus secara terang: bagaimana dugaan penyimpangan terjadi, siapa yang diduga berperan, bagaimana aliran dana berlangsung, siapa yang memperoleh manfaat, berapa nilai kerugian apabila dapat dibuktikan, dan apakah ada pihak lain yang terlibat.
Pemeriksaan juga harus menjangkau sistem yang memungkinkan dugaan penyimpangan itu terjadi. Apakah pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Apakah kewenangan pejabat digunakan sebagaimana mestinya? Apakah dokumen dan pembayaran sesuai dengan barang atau jasa yang benar-benar diterima? Apakah mekanisme pengawasan berjalan atau justru gagal mendeteksi penyimpangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui bukti, bukan spekulasi.
Pemberantasan korupsi yang serius tidak berhenti pada penangkapan pelaku yang terlihat. Ia harus menelusuri rangkaian perbuatan, aliran manfaat, dan kelemahan tata kelola yang relevan, tanpa memaksakan kesimpulan sebelum fakta terungkap.
Publik berhak memperoleh informasi yang akurat. Tersangka tetap berhak atas proses hukum yang adil. Kedua prinsip ini tidak bertentangan. Justru keduanya merupakan fondasi penegakan hukum yang berintegritas.
UNDANG-UNDANG HARUS MENJADI PEDANG KEADILAN, BUKAN PAYUNG KEISTIMEWAAN
Indonesia telah memiliki perangkat hukum untuk memberantas korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penanganan perkara tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana yang relevan, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Dalam perspektif konstitusional, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini menolak dua bentuk ketidakadilan sekaligus: menghukum seseorang tanpa pembuktian dan melindungi seseorang dari pertanggungjawaban karena status atau kedekatannya dengan kekuasaan.
Maka, jika perkara dana kebencanaan ini berkembang menjadi perkara yang terbukti melibatkan penyalahgunaan jabatan, penyelewengan anggaran, atau tindak pidana korupsi, penanganannya harus tegas berdasarkan hukum. Jika terdapat kerugian negara dan syarat hukum untuk pemulihan aset terpenuhi, pemulihan tersebut juga perlu diupayakan melalui mekanisme yang sah.
Tetapi jangan pula menjadikan pemberantasan korupsi sebagai panggung untuk menghakimi orang sebelum waktunya. Keadilan tidak lahir dari kemarahan semata. Keadilan lahir ketika kemarahan publik diterjemahkan menjadi proses hukum yang benar, pembuktian yang kuat, dan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum yang tegas tanpa keadilan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Hukum yang penuh prosedur tetapi takut menyentuh kepentingan kuat dapat kehilangan keberanian moralnya.
Negara membutuhkan penegakan hukum yang sekaligus berani, cermat, dan tidak pilih kasih.
KORUPSI BUKAN SEKADAR SOAL UANG, MELAINKAN PENGKHIANATAN TERHADAP KEPERCAYAAN
Setiap anggaran negara bersumber dari mandat publik. Ketika anggaran itu diselewengkan, yang dikhianati bukan hanya aturan keuangan, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang menyerahkan sebagian sumber dayanya kepada negara untuk dikelola demi kepentingan bersama.
Terlebih lagi jika anggaran tersebut disiapkan untuk menghadapi bencana.
Pejabat yang mengelola dana publik memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menandatangani dokumen. Mereka memegang amanat untuk memastikan bahwa uang negara sampai kepada tujuan yang ditetapkan. Kewenangan tersebut harus disertai integritas, transparansi, dan kesediaan untuk diperiksa.
Jabatan bukan hak untuk menguasai anggaran. Jabatan adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.
Dan jika ada yang terbukti menyalahgunakan amanat itu, status sosial, pangkat, jaringan, maupun hubungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari konsekuensi hukum.
Negara tidak boleh kalah oleh orang-orang yang diduga menjadikan kewenangan sebagai alat mencari keuntungan. Tetapi negara juga tidak boleh mengalahkan asas keadilan demi memuaskan amarah publik.
JANGAN SAMPAI KORBAN BENCANA KALAH DUA KALI
Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan penindakan yang hanya ramai pada hari penangkapan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa dana kebencanaan benar-benar digunakan untuk kepentingan korban, bahwa pengawasan diperbaiki, dan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan korupsi dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Jika dugaan korupsi ini terbukti, kerusakannya melampaui angka dalam laporan keuangan. Ia mencederai kepercayaan rakyat kepada lembaga yang dibentuk untuk melindungi keselamatan mereka.
Karena itu, perkara ini harus diusut secara profesional, transparan, dan tuntas. Bukan untuk memburu nama keluarga tertentu. Bukan untuk menciptakan sensasi politik. Melainkan untuk memastikan bahwa uang negara tidak menyimpang dari tujuan kemanusiaannya.
Ada satu prinsip yang seharusnya tidak boleh ditawar: dana untuk menyelamatkan korban bencana harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan.
Jangan biarkan bencana menjadi ladang korupsi. Jangan biarkan jabatan menjadi tameng. Dan jangan biarkan hukum hanya tampak garang kepada yang lemah, tetapi kehilangan taring ketika berhadapan dengan mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukanlah seberapa banyak rompi tahanan dipertontonkan, melainkan seberapa jauh hukum mampu membuktikan kebenaran, memulihkan kerugian, memperbaiki sistem, dan memastikan bahwa penderitaan rakyat tidak pernah menjadi komoditas bagi siapa pun.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
