Jakarta, M-Nusantara.com – Dalam banyak keluarga, sengketa harta tidak selalu dimulai setelah orang tua meninggal dunia. Tidak jarang, persoalan justru muncul ketika orang tua masih hidup, sehat, dan secara sadar memutuskan menghibahkan tanah, rumah, atau aset lainnya kepada salah seorang anak. Anak yang menerima hibah menganggap pemberian itu sebagai hak yang sah karena berasal dari pemiliknya. Sebaliknya, saudara-saudaranya merasa diperlakukan tidak adil, terlebih ketika aset yang dihibahkan merupakan hampir seluruh kekayaan orang tua.
Di sinilah persoalan hukum bertemu dengan persoalan moral. Apakah orang tua bebas memberikan hartanya kepada seorang anak tanpa meminta persetujuan anak-anak yang lain? Apakah hibah tersebut otomatis batal karena saudara kandung tidak dilibatkan? Ataukah pemberian itu tetap sah sekalipun menimbulkan kecemburuan dan konflik keluarga?
Menarik Dibaca. . .
Jawaban hukumnya tidak dapat disederhanakan dengan mengatakan bahwa semua anak harus menyetujui hibah, tetapi juga tidak tepat apabila setiap hibah dianggap sah hanya karena pemberiannya dilakukan oleh orang tua sendiri. Penilaian harus dimulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: siapa pemilik sah harta tersebut, apakah pemberi hibah berwenang mengalihkannya, apakah kehendaknya benar-benar bebas, apakah prosedur hukumnya dipenuhi, dan apakah pemberian itu melanggar hak pihak lain yang dilindungi undang-undang.
Kebebasan pemilik dan batas-batas hukum
Bagi keluarga non-Muslim yang tunduk pada hukum waris perdata Barat, ketentuan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi salah satu landasan penting, dengan tetap memperhatikan kemungkinan berlakunya hukum adat atau ketentuan lain berdasarkan keadaan konkret keluarga dan objek hartanya.
Pasal 1666 KUHPerdata pada pokoknya mendefinisikan hibah sebagai persetujuan ketika seseorang, selama hidupnya, memberikan suatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah. Rumusan ini menunjukkan bahwa hibah merupakan perbuatan hukum semasa hidup, bukan pembagian warisan yang baru berlaku setelah kematian. Selama seseorang merupakan pemilik sah atas harta pribadinya, hukum pada dasarnya mengakui kewenangannya untuk mengalihkan harta itu melalui hibah, sepanjang syarat dan batas hukum dipenuhi.
Konsekuensinya, persetujuan anak-anak yang lain bukan syarat umum yang secara otomatis menentukan sah atau tidaknya hibah atas harta pribadi orang tua. Anak tidak serta-merta memiliki hak kepemilikan atas harta orang tua yang masih hidup hanya karena kelak berpotensi menjadi ahli waris. Harapan memperoleh warisan pada masa mendatang berbeda secara hukum dari hak milik yang sudah ada sekarang.
Namun, kebebasan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Seseorang hanya dapat menghibahkan harta yang memang berada dalam kekuasaannya secara sah. Ia tidak dapat menghibahkan bagian milik orang lain, mengalihkan harta bersama tanpa memperhatikan persetujuan yang diwajibkan hukum, atau menggunakan hibah sebagai sarana menyamarkan transaksi yang sesungguhnya melanggar hak pihak lain.
Dengan demikian, persoalan pertama dalam sengketa hibah bukanlah apakah semua anak telah menandatangani persetujuan, melainkan apakah orang tua benar-benar berwenang menghibahkan objek yang dipersoalkan.
Harta pribadi berbeda dari harta bersama
Pembedaan ini sangat penting, terutama apabila objek hibah berupa tanah atau rumah yang diperoleh selama perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dari harta bawaan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.
Pasal 36 ayat (1) undang-undang yang sama menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Karena itu, apabila tanah yang dihibahkan merupakan harta bersama suami-istri, hibah yang dilakukan hanya oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya dapat menimbulkan persoalan hukum yang serius.
Sebaliknya, jika objek tersebut merupakan harta pribadi pemberi hibah, misalnya tanah warisan yang secara hukum menjadi miliknya sendiri, analisisnya berbeda. Status harta harus dibuktikan melalui dokumen perolehan, riwayat kepemilikan, waktu perolehan, dan keadaan perkawinan. Nama yang tercantum pada sertifikat merupakan bukti penting, tetapi dalam keadaan tertentu tidak selalu menutup pemeriksaan mengenai asal-usul dan status harta tersebut.
Artinya, seorang anak yang hendak menggugat hibah tidak cukup hanya mengatakan bahwa dirinya tidak pernah dimintai persetujuan. Ia harus menunjukkan dasar hukum mengapa persetujuan itu diperlukan atau hak apa yang sebenarnya telah dilanggar.
Akta hibah bukan sekadar formalitas
Keabsahan hibah juga tidak dapat dilepaskan dari bentuk dan tata cara pembuatannya. Pasal 1682 KUHPerdata mengatur bentuk akta untuk penghibahan, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Pasal 1683 pada pokoknya mensyaratkan penerimaan hibah secara tegas, sedangkan Pasal 1686 mengatur bahwa peralihan hak atas benda yang dihibahkan tetap harus dilakukan menurut tata cara penyerahan yang berlaku.
Khusus untuk tanah, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada prinsipnya mensyaratkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar pendaftaran peralihan hak melalui hibah. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada surat pernyataan keluarga, kuitansi, atau dokumen yang dibuat secara sepihak. Harus diteliti apakah akta dibuat oleh pejabat yang berwenang, apakah para pihak hadir dan memenuhi syarat, apakah penerimaan hibah dilakukan dengan benar, apakah objeknya jelas, serta apakah peralihan hak didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberadaan akta autentik tentu mempunyai nilai pembuktian yang penting. Namun, akta tidak seharusnya diperlakukan sebagai tameng mutlak terhadap setiap keberatan. Apabila terdapat bukti yang memadai mengenai pemalsuan, ketidakcakapan, paksaan, kekhilafan yang relevan secara hukum, penyalahgunaan keadaan, atau tidak adanya kewenangan atas objek yang dialihkan, persoalan tersebut tetap dapat diuji melalui proses hukum yang sesuai.
Dalam praktik, pemeriksaan terhadap keadaan pemberi hibah saat penandatanganan dapat menjadi krusial, khususnya jika pemberi hibah sudah lanjut usia, sedang sakit berat, mengalami gangguan kemampuan mengambil keputusan, atau sangat bergantung kepada anak yang menerima hibah. Usia lanjut saja tidak otomatis membuat seseorang tidak cakap hukum. Yang harus dibuktikan adalah keadaan konkret yang memengaruhi kecakapan atau kebebasan kehendaknya ketika perbuatan hukum dilakukan.
Bagaimana jika seluruh harta diberikan kepada satu anak?
Di sinilah persoalan menjadi lebih rumit. KUHPerdata mengenal konsep legitime portie atau bagian mutlak, yakni bagian tertentu dari harta peninggalan yang menurut undang-undang dicadangkan bagi ahli waris tertentu dalam garis lurus. Pasal 913 KUHPerdata memberikan dasar mengenai bagian mutlak tersebut. Ketentuan ini berhubungan dengan perlindungan ahli waris terhadap tindakan pewaris yang mengurangi bagian yang secara hukum dilindungi.
Akan tetapi, legitime portie tidak boleh dipahami sebagai larangan mutlak bagi orang tua untuk memberikan hibah kepada salah seorang anak semasa hidup. Persoalan bagian mutlak pada umumnya harus dinilai dengan memperhitungkan keadaan harta peninggalan, nilai hibah, siapa ahli waris yang berhak, dan ketentuan hukum yang berlaku ketika warisan terbuka. Pasal 920 dan Pasal 924 KUHPerdata relevan dalam pembahasan mengenai pengurangan pemberian yang melanggar bagian mutlak serta keadaan ketika harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhinya.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara dua keadaan. Pertama, hibah yang dipersoalkan ketika pemberi hibah masih hidup, saat hak waris anak-anak pada prinsipnya belum terbuka. Kedua, keadaan setelah pemberi hibah meninggal dunia, ketika komposisi harta peninggalan dan kemungkinan pelanggaran bagian mutlak dapat dihitung berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. Kedua keadaan ini tidak selalu melahirkan dasar gugatan yang sama.
Karena itu, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa setiap hibah kepada satu anak yang nilainya besar pasti batal. Yang harus diuji ialah apakah hibah itu melanggar ketentuan yang berlaku dan, jika demikian, apa akibat hukum serta upaya pemulihan yang tersedia. Hukum tidak bekerja berdasarkan rasa tidak puas semata, tetapi berdasarkan hak yang diakui dan pelanggaran yang dapat dibuktikan.
Ilustrasi: tanah diwariskan secara emosional, dipersoalkan secara hukum
Bayangkan seorang ayah non-Muslim mempunyai tiga orang anak. Semasa hidup, ia menghibahkan sebidang tanah dan rumah kepada anak sulung. Akta hibah dibuat melalui PPAT dan peralihan hak didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Dua anak lainnya baru mengetahui pemberian itu beberapa tahun kemudian. Mereka menilai tindakan ayahnya tidak adil karena tanah tersebut merupakan aset terbesar keluarga dan mereka tidak pernah dimintai persetujuan.
Jika tanah itu benar-benar merupakan harta pribadi sang ayah, ayah masih cakap hukum, memberikan hibah secara sadar dan sukarela, serta seluruh persyaratan hukum dipenuhi, ketiadaan tanda tangan kedua anak lainnya tidak dengan sendirinya membatalkan hibah. Ketidakadilan menurut persepsi keluarga tidak otomatis sama dengan ketidakabsahan menurut hukum.
Namun, hasil analisis dapat berbeda jika ditemukan bahwa tanah tersebut sesungguhnya merupakan harta bersama ayah dan ibu, sedangkan ibu tidak pernah menyetujui hibah. Persoalannya bukan lagi sekadar kecemburuan antarsaudara, melainkan kewenangan pemberi hibah atas harta bersama.
Hasilnya juga dapat berbeda apabila terdapat bukti bahwa ketika akta dibuat, sang ayah tidak mampu memahami konsekuensi tindakannya, atau terdapat pemalsuan tanda tangan maupun dokumen yang menjadi dasar peralihan. Dalam keadaan demikian, pihak yang dirugikan harus mengidentifikasi cacat hukumnya, mengumpulkan bukti yang relevan, dan memilih upaya hukum berdasarkan sifat pelanggaran tersebut.
Jika sang ayah kemudian meninggal dunia dan nilai hibah dipersoalkan karena diduga mengurangi bagian mutlak ahli waris yang dilindungi KUHPerdata, analisisnya harus beralih pada perhitungan harta peninggalan, nilai pemberian, kedudukan para ahli waris, serta penerapan ketentuan legitime portie. Tidak cukup hanya membandingkan luas tanah yang diterima setiap anak atau menyatakan bahwa semua anak harus memperoleh bagian yang sama.
Ilustrasi ini menunjukkan bahwa satu fakta—hibah hanya kepada seorang anak—dapat menimbulkan konsekuensi hukum berbeda bergantung pada asal-usul harta, keadaan pemberi hibah, bentuk perbuatan hukum, dan waktu sengketa diajukan.
Di mana sengketa harus diperiksa?
Pemilihan forum penyelesaian juga tidak boleh dilakukan secara serampangan. Dalam sengketa hibah di antara pihak-pihak non-Muslim yang tunduk pada hukum perdata umum, gugatan mengenai keabsahan perbuatan hukum, hak kepemilikan, atau perbuatan melawan hukum pada umumnya menjadi ranah Pengadilan Negeri, dengan memperhatikan kompetensi absolut dan relatif berdasarkan pokok sengketanya.
Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar tuntutan perbuatan melawan hukum apabila penggugat mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Namun, pasal ini tidak boleh digunakan hanya sebagai label untuk setiap konflik keluarga. Harus diterangkan tindakan mana yang melanggar hukum, siapa yang bertanggung jawab, hak apa yang dilanggar, dan kerugian apa yang benar-benar timbul.
Apabila keberatan justru diarahkan terhadap tindakan atau keputusan administrasi pertanahan, perlu dianalisis tersendiri apakah terdapat objek sengketa administrasi yang dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara. Tidak semua sengketa sertifikat otomatis menjadi perkara PTUN, dan tidak semua persoalan hibah tanah harus dibawa ke pengadilan yang sama. Penentuan forum harus mengikuti substansi tuntutan, karakter objek sengketa, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.
Langkah awal yang lebih terukur ialah memperoleh salinan akta hibah, sertifikat dan riwayat pendaftarannya, dokumen asal-usul kepemilikan, bukti status harta perkawinan, serta dokumen medis atau bukti lain apabila kecakapan pemberi hibah dipersoalkan. Keterangan saksi dan kronologi komunikasi keluarga dapat membantu, tetapi harus dinilai bersama bukti tertulis dan bukti lain yang relevan. Tanpa pemeriksaan dokumen, gugatan berisiko dibangun di atas asumsi yang tidak cukup untuk membatalkan perbuatan hukum.
Filosofi hukum: keadilan bukan sekadar membagi sama rata
Dalam kehidupan keluarga, keadilan sering diukur melalui kesamaan jumlah. Jika satu anak menerima tanah, rumah, dan aset bernilai besar, sementara anak lain tidak menerima apa pun, muncul anggapan bahwa orang tua telah bertindak tidak adil. Perasaan itu dapat dimengerti, tetapi hukum harus memisahkan penilaian moral dari penilaian yuridis.
Kesetaraan tidak selalu berarti setiap anak harus memperoleh bagian yang identik dalam setiap pemberian semasa hidup. Orang tua mungkin mempunyai alasan yang dapat dipahami, misalnya salah seorang anak merawatnya selama bertahun-tahun, membiayai kebutuhan keluarga, atau membantu membangun aset tersebut. Alasan demikian dapat menjelaskan keputusan orang tua, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus syarat hukum yang harus dipenuhi.
Sebaliknya, kebebasan pemilik juga tidak sepatutnya dijadikan dalih untuk menutup mata terhadap manipulasi, tekanan, atau pengalihan harta yang bukan sepenuhnya miliknya. Hukum melindungi otonomi seseorang untuk menentukan penggunaan hartanya, tetapi sekaligus menuntut agar otonomi itu dijalankan secara sah dan tidak merampas hak orang lain.
Filosofi yang perlu dijaga adalah bahwa harta keluarga bukan hanya soal nilai ekonomis. Di dalamnya ada kerja, pengorbanan, kepercayaan, dan sejarah antargenerasi. Namun, hukum tidak dapat memaksakan kerukunan melalui pembagian yang tidak mempunyai dasar yuridis, sebagaimana hukum tidak boleh membiarkan ketidakadilan yang nyata berlindung di balik formalitas dokumen.
Penyelesaian yang bijaksana karena itu harus dimulai dengan menguji fakta, bukan membenarkan pihak yang paling keras bersuara. Musyawarah keluarga patut diupayakan selama masih mungkin, tetapi musyawarah tidak berarti seorang ahli waris harus melepaskan hak yang sah. Apabila penyelesaian damai gagal, proses pengadilan harus ditempuh dengan argumentasi hukum dan alat bukti yang memadai.
Pada akhirnya, jawaban terhadap pertanyaan apakah hibah orang tua kepada salah satu anak tanpa persetujuan anak-anak lainnya sah atau tidak, tidak dapat diberikan secara mutlak tanpa mengetahui fakta perkara. Dalam hukum perdata, tidak adanya persetujuan saudara kandung bukan alasan pembatalan yang berdiri sendiri. Namun, hibah dapat dipersoalkan apabila terdapat cacat kewenangan, pelanggaran syarat dan tata cara, cacat kehendak atau kecakapan yang terbukti, pelanggaran hak atas harta bersama, atau persoalan bagian mutlak yang memenuhi ketentuan hukum.
Ukuran hukumnya bukan semata-mata siapa yang menerima paling banyak dan siapa yang merasa paling dirugikan. Ukurannya adalah apakah harta itu sah dimiliki pemberi hibah, apakah pemberian dilakukan secara sah, dan apakah akibat hukumnya melanggar hak yang benar-benar dilindungi undang-undang.
Keluarga yang baik tidak selalu bebas dari perbedaan. Namun, keluarga yang bijaksana memahami bahwa keputusan mengenai harta harus dibuat dengan tanggung jawab, sementara sengketa harus diselesaikan dengan akal sehat dan bukti. Sebab, ketika harta diwariskan tanpa kejelasan, yang berpindah bukan hanya aset, melainkan juga potensi perselisihan yang dapat memutus hubungan saudara selama bertahun-tahun.
Oleh : REINHARD WOWILING, S.H., C.Med., CPLA.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
