Hak atas Pendampingan Advokat, Keabsahan BAP, dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum dalam Perspektif KUHAP Baru
Hukum tidak boleh hanya mengejar kesalahan, tetapi wajib menaati cara yang benar
Menarik Dibaca. . .
Jakarta, M-Nusantara.com – Dalam proses peradilan pidana, ada satu prinsip yang sering kali terlupakan ketika aparat penegak hukum terlalu berorientasi pada keberhasilan mengungkap dan membuktikan tindak pidana: tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan cara yang keliru.
Negara memang mempunyai kewajiban mengungkap tindak pidana, menghadirkan pelaku ke hadapan hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan keadilan kepada korban. Akan tetapi, seluruh kewenangan tersebut hanya dapat dijalankan melalui tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penyidik tidak boleh mengabaikan prosedur karena merasa telah mengetahui siapa pelakunya. Penuntut Umum tidak boleh menganggap setiap berkas yang diserahkan penyidik otomatis layak dibawa ke pengadilan. Bahkan pengadilan tidak boleh membenarkan pelanggaran hukum acara hanya karena perkara yang sedang diperiksa menyangkut tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan masyarakat.
Inilah esensi negara hukum. Kekuasaan untuk menegakkan hukum sekaligus dibatasi oleh hukum.
Peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Marisa pada 3 November 2026 memberikan pelajaran penting mengenai prinsip tersebut. Dalam perkara pidana Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar, majelis hakim menerima perlawanan dari Advokat terdakwa dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Salah satu persoalan mendasar yang diperiksa adalah tidak adanya pendampingan Advokat yang sebelumnya telah ditunjuk dalam pemeriksaan tersangka pada 2 Maret 2026. Dalam BAP tersebut tidak terdapat tanda tangan maupun paraf Advokat yang ditunjuk, sementara penyidik pembantu yang tercatat ikut melakukan pemeriksaan juga tidak menandatangani berita acara.
Pemberitaan resmi Dandapala menjelaskan bahwa majelis hakim menilai cacat tersebut berpengaruh terhadap kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan surat dakwaan. BAP tambahan yang dibuat pada 14 Juli 2026 dan telah ditandatangani Advokat serta penyidik pembantu tidak dianggap menghapus persoalan pada BAP pertama yang tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Majelis juga menegaskan bahwa putusan tersebut bukan putusan bebas atas pokok perkara. Berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. (Dandapala, 4 November 2026).
Perkara ini menarik bukan semata-mata karena dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Hal yang lebih penting adalah pesan konstitusional dan filosofis di baliknya: hak seseorang untuk memperoleh pembelaan tidak boleh dikorbankan atas nama percepatan penegakan hukum.
Pendampingan Advokat bukan formalitas, melainkan jaminan perlindungan hukum
Dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan pandangan yang menempatkan Advokat seolah-olah hanya diperlukan ketika perkara telah memasuki persidangan. Pandangan demikian sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum acara pidana, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pemeriksaan pada tahap penyidikan justru merupakan salah satu fase paling menentukan dalam proses pidana. Pada tahap inilah keterangan tersangka dikumpulkan, kronologi peristiwa dibangun, dugaan tindak pidana dirumuskan, dan alat bukti mulai disusun untuk menentukan arah penuntutan.
Apa yang disampaikan seseorang ketika diperiksa penyidik dapat memiliki pengaruh besar terhadap konstruksi perkara. Keterangan yang tidak dicatat secara tepat, pertanyaan yang bersifat menjerat, tekanan psikologis, kekeliruan memahami pertanyaan, atau ketidakmampuan tersangka menjelaskan suatu peristiwa dapat menimbulkan konsekuensi serius.
Seseorang yang sedang diperiksa sebagai tersangka tidak selalu memahami konstruksi hukum yang sedang dihadapkan kepadanya. Ia mungkin tidak mengetahui perbedaan antara keterangan, pengakuan, petunjuk, dan alat bukti. Ia juga mungkin tidak memahami konsekuensi dari setiap pernyataan yang dituangkan ke dalam BAP.
Karena itulah kehadiran Advokat diperlukan sejak proses pemeriksaan berlangsung.
Pasal 31 UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan Advokat sebelum pemeriksaan dimulai.
Lebih tegas lagi, Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan terhadap tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Pasal 32 ayat (2) memberikan hak kepada Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum untuk menyatakan keberatan apabila penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat. Keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara sebagaimana diatur dalam ayat (3).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan Advokat sebagai pihak yang hanya hadir untuk membacakan pembelaan di persidangan. Advokat merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hak dalam proses peradilan pidana.
Dengan demikian, pemeriksaan tersangka bukanlah ruang yang sepenuhnya dikuasai penyidik. Di dalamnya terdapat hak tersangka dan kewajiban penyidik yang harus berjalan secara seimbang.
Pendampingan Advokat bukan berarti menghalangi penyidikan. Sebaliknya, pendampingan justru membantu memastikan bahwa keterangan diperoleh secara benar, tidak melalui tekanan, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika diuji di pengadilan.
Di sinilah letak pentingnya prinsip equality of arms, yaitu keseimbangan kesempatan antara pihak yang berhadapan dalam proses peradilan. Negara memiliki aparat, kewenangan, fasilitas, dan sumber daya penyidikan. Sementara itu, tersangka harus memperoleh kesempatan yang layak untuk memahami dan mempertahankan hak hukumnya.
Tanpa pendampingan yang efektif, keseimbangan tersebut berpotensi berubah menjadi ketimpangan antara kekuasaan negara dan individu yang sedang berhadapan dengannya.
KUHAP Baru dan penguatan kedudukan Advokat
Berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2025 sejak 2 Januari 2026 membawa pembaruan penting dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan memperkuat pengaturan mengenai hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, serta peran Advokat dalam proses peradilan pidana.
Salah satu dasar pentingnya terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan bahwa acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.
Ketentuan tersebut mengandung prinsip legalitas prosedural. Artinya, kewenangan penyidik, Penuntut Umum, maupun hakim tidak dapat dijalankan menurut kehendak pribadi atau kebiasaan internal semata. Setiap tindakan harus mempunyai dasar dan mengikuti prosedur yang ditentukan.
Pasal 2 ayat (2) juga menempatkan Advokat dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi pemberian jasa hukum dan bantuan hukum secara profesional dan proporsional.
Selanjutnya, Pasal 150 huruf d secara eksplisit memberikan hak kepada Advokat untuk mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan. Ini merupakan penegasan bahwa pendampingan hukum bukan hak yang baru muncul ketika perkara telah disidangkan.
Dalam keadaan tertentu, kewajiban menunjuk Advokat juga diatur secara tegas. Pasal 155 ayat (1) mengatur kewajiban pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk Advokat bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 tahun atau lebih. Pasal 155 ayat (2) mengatur kewajiban serupa bagi tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri.
Ketentuan tersebut harus dibaca secara utuh bersama Pasal 31, Pasal 32, dan ketentuan lain mengenai bantuan hukum. Jangan sampai hak pendampingan direduksi hanya menjadi kewajiban administratif untuk menunjuk nama Advokat dalam surat tertentu.
Ada perbedaan antara menunjuk Advokat di atas kertas dan memastikan Advokat benar-benar hadir serta menjalankan fungsi pendampingan ketika pemeriksaan berlangsung.
Surat penunjukan bukan bukti bahwa pendampingan telah dilaksanakan. Kehadiran yang sesungguhnya, kesempatan berkomunikasi dengan klien, keterlibatan selama pemeriksaan, serta dokumentasi proses merupakan hal yang harus dapat dibuktikan.
BAP bukan sekadar lembar administrasi penyidikan
Berita Acara Pemeriksaan mempunyai kedudukan penting dalam proses penyidikan. Dokumen ini merekam keterangan dan tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. BAP dapat menjadi bagian dari berkas perkara dan digunakan untuk membangun konstruksi pembuktian.
Oleh karena itu, pembuatan BAP harus memenuhi ketentuan formal dan menjamin kebenaran materiil dari keterangan yang dicatat.
Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 mengharuskan penyidik mencatat keterangan tersangka secara teliti sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pemeriksaan dan menuangkannya dalam BAP.
Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa BAP ditandatangani oleh penyidik, tersangka, dan/atau saksi setelah mereka membaca dan mengerti isinya. Sementara itu, Pasal 156 mengatur kewajiban pembuatan berita acara untuk tindakan-tindakan tertentu dalam proses penyelesaian perkara.
Secara khusus, Pasal 156 ayat (3) menyatakan bahwa selain ditandatangani oleh pejabat yang membuatnya, berita acara juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.
Ketentuan ini bukan sekadar urusan tanda tangan. Tanda tangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dituangkan dalam berita acara. Ia menunjukkan siapa yang melakukan, siapa yang terlibat, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas proses tersebut.
Namun demikian, perlu dibedakan antara setiap jenis cacat administrasi dan cacat prosedural yang mempunyai akibat hukum terhadap keabsahan proses. Tidak setiap kekurangan tanda tangan otomatis menyebabkan seluruh penyidikan atau seluruh alat bukti menjadi tidak sah. Penilaiannya harus memperhatikan ketentuan yang dilanggar, sifat pelanggaran, pihak yang berkepentingan, pengaruhnya terhadap hak tersangka, serta akibat hukumnya menurut undang-undang.
Dalam perkara PN Marisa, persoalannya tidak berdiri hanya pada ketiadaan tanda tangan. Persoalan yang lebih mendasar adalah pemeriksaan tersangka yang menurut pertimbangan majelis berlangsung tanpa pendampingan Advokat yang telah ditunjuk, kemudian diikuti dengan ketidaklengkapan dokumentasi pemeriksaan.
Dengan demikian, yang harus diuji bukan sekadar apakah ada kolom tanda tangan yang kosong, tetapi apakah hak pendampingan benar-benar diberikan dan apakah proses pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Mengapa BAP tambahan tidak otomatis menyembuhkan cacat BAP sebelumnya?
Salah satu persoalan menarik dalam perkara PN Marisa adalah keberadaan BAP tambahan tertanggal 14 Juli 2026 yang telah ditandatangani Advokat dan penyidik pembantu. Namun, menurut pemberitaan Dandapala, majelis hakim menilai BAP tambahan tersebut tidak menghapus kecacatan BAP pertama tertanggal 2 Maret 2026.
Secara hukum, pertimbangan ini patut diperhatikan.
Dokumen pemeriksaan yang dibuat kemudian tidak dengan sendirinya mengubah fakta historis mengenai bagaimana pemeriksaan sebelumnya berlangsung. Apabila pada tanggal 2 Maret 2026 tersangka diperiksa tanpa pendampingan Advokat, maka pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2026 tidak dapat secara otomatis mengubah pemeriksaan pertama seolah-olah telah dilaksanakan dengan pendampingan.
Ada perbedaan antara memperbaiki dokumentasi dan memperbaiki peristiwa hukum.
Memperbaiki dokumentasi berarti memperbaiki kesalahan pencatatan atau melengkapi administrasi berdasarkan fakta yang benar. Sementara itu, memperbaiki peristiwa hukum menuntut tindakan yang sah dan tidak boleh dilakukan dengan cara menciptakan kesan bahwa prosedur yang dahulu tidak dijalankan seolah-olah telah dipenuhi.
BAP tambahan dapat memiliki nilai apabila pemeriksaan tambahan tersebut benar-benar dilakukan secara sah, memberikan kesempatan yang cukup kepada tersangka untuk menjelaskan keterangannya, dan dilaksanakan dengan menghormati hak pendampingan. Akan tetapi, BAP tambahan tidak boleh dipakai untuk menghapus atau menutupi fakta bahwa pemeriksaan terdahulu dilakukan dengan prosedur yang dipersoalkan.
Di sinilah pentingnya integritas administrasi penyidikan. Dokumen perkara harus mencerminkan peristiwa yang sebenarnya, bukan disusun semata-mata untuk membuat berkas tampak lengkap.
Hukum tidak mengenal pembenaran retroaktif terhadap tindakan yang pada saat dilakukan telah melanggar ketentuan, kecuali undang-undang secara tegas memberikan mekanisme perbaikan dengan akibat hukum tertentu.
Surat dakwaan batal demi hukum: apa arti dan konsekuensinya?
Masyarakat perlu memahami bahwa istilah batal demi hukum sering kali disalahartikan sebagai pembebasan terdakwa.
Padahal, keduanya mempunyai pengertian dan konsekuensi yang berbeda.
Surat dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk membawa seseorang ke hadapan pengadilan dan menjelaskan perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dakwaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang agar terdakwa mengetahui secara jelas tuduhan yang harus dihadapinya dan dapat menyiapkan pembelaan secara efektif.
Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur muatan surat dakwaan, termasuk identitas tersangka, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, ketentuan undang-undang yang dilanggar, serta tanda tangan Penuntut Umum.
Pasal 75 ayat (3) menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan uraian tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
Selanjutnya, Pasal 75 ayat (4) memberikan kesempatan satu kali kepada hakim untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan yang batal demi hukum. Apabila dakwaan yang telah diperbaiki masih diajukan keberatan, Pasal 75 ayat (5) mengatur bahwa hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.
Dengan demikian, akibat hukum yang harus dibedakan adalah sebagai berikut.
Putusan bebas berkenaan dengan tidak terbuktinya kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan setelah pemeriksaan pokok perkara.
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
Sementara itu, dakwaan batal demi hukum berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan hukum yang menyebabkan surat dakwaan tidak dapat dipertahankan sebagaimana diajukan.
Karena itu, ketika pengadilan menyatakan dakwaan batal demi hukum, tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti tidak bersalah atau bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak pernah terjadi.
Sebaliknya, tidak tepat pula apabila putusan tersebut dianggap tidak penting karena perkara masih dapat dilanjutkan melalui mekanisme perbaikan dakwaan.
Putusan tersebut mempunyai makna serius: proses penuntutan harus memenuhi persyaratan hukum sebelum negara menggunakan kewenangan mengadili seseorang.
Studi kasus ilustratif: pemeriksaan tersangka tanpa pendampingan Advokat
Untuk memudahkan pemahaman, berikut contoh ilustratif dengan nama dan identitas fiktif.
Sebut saja seorang warga bernama AR, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik menerbitkan surat penunjukan Advokat bernama B untuk mendampingi AR selama pemeriksaan.
Namun, ketika pemeriksaan dilakukan, Advokat B tidak hadir. Penyidik tetap melanjutkan pemeriksaan dan membuat BAP. Dalam dokumen tersebut tidak terdapat tanda tangan atau paraf Advokat B. Tidak ditemukan pula dokumentasi yang dapat membuktikan bahwa Advokat B benar-benar hadir dan mendampingi pemeriksaan tersebut.
Beberapa bulan kemudian, penyidik membuat BAP tambahan. Kali ini Advokat B hadir dan menandatangani dokumen pemeriksaan.
Setelah berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan.
Dalam keadaan demikian, Advokat AR dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses penyidikan. Hal-hal yang harus diuji antara lain apakah AR telah diberitahu mengenai haknya untuk didampingi Advokat, apakah surat penunjukan Advokat benar-benar telah diterbitkan, apakah Advokat memperoleh pemberitahuan yang patut mengenai jadwal pemeriksaan, apakah pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadirannya, apakah terdapat rekaman CCTV pemeriksaan, apakah BAP ditandatangani oleh pihak yang diwajibkan undang-undang, dan apakah terdapat BAP tambahan yang digunakan untuk melengkapi atau menggantikan pemeriksaan sebelumnya.
Advokat juga harus memeriksa apakah tersangka pernah menyatakan menolak pendampingan. Apabila terdapat klaim penolakan, harus diuji apakah penolakan tersebut benar-benar dinyatakan secara bebas dan dibuktikan melalui berita acara sebagaimana mekanisme yang diatur dalam KUHAP.
Jika ditemukan pelanggaran, Advokat tidak cukup hanya menyampaikan keberatan secara lisan. Keberatan perlu disusun dengan argumentasi hukum yang jelas, didukung dokumen, kronologi, dan ketentuan undang-undang yang relevan.
Dalam proses persidangan, Advokat dapat mengajukan perlawanan atau keberatan sesuai dengan mekanisme yang tersedia dalam KUHAP, dengan menjelaskan hubungan antara pelanggaran prosedur, hak tersangka, dan akibat hukum yang dimohonkan kepada hakim.
Namun, harus dipahami bahwa tidak setiap pemeriksaan tanpa kehadiran Advokat otomatis menghasilkan dakwaan batal demi hukum. Hakim tetap harus menilai ketentuan yang berlaku, fakta konkret, jenis pelanggaran, dan hubungan antara pelanggaran tersebut dengan persyaratan dakwaan.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembelaan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan berargumentasi di ruang sidang. Kemampuan menelusuri dokumen penyidikan, menguji keabsahan BAP, memeriksa rekaman pemeriksaan, dan menyusun kronologi prosedural justru dapat menjadi faktor penentu.
Bagaimana jika tersangka sendiri menolak didampingi Advokat?
Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah pemeriksaan tetap dapat dilakukan apabila tersangka tidak menghendaki pendampingan Advokat.
KUHAP Baru memberikan pengaturan yang harus diperhatikan. Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa kewajiban menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban menyatakan menolak didampingi, yang dibuktikan dengan berita acara.
Ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara serampangan sebagai izin bagi penyidik untuk menganggap seseorang menolak pendampingan hanya karena Advokat tidak hadir.
Penolakan harus benar-benar berasal dari orang yang bersangkutan. Harus dapat dibuktikan bahwa ia memahami haknya, memperoleh penjelasan yang memadai, dan menyatakan penolakan tanpa tekanan.
Penolakan yang tidak terdokumentasi sesuai ketentuan tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai pengganti hak pendampingan.
Demikian pula, apabila tersangka telah menunjuk Advokat atau penyidik telah menerbitkan surat penunjukan, aparat harus memastikan bagaimana status penunjukan tersebut dan mengapa pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa pendampingan.
Prinsipnya sederhana: hak tidak boleh dianggap dilepaskan hanya karena aparat tidak melaksanakannya.
Keadilan bagi korban dan hak tersangka tidak boleh dipertentangkan
Salah satu bagian penting dari pertimbangan PN Marisa adalah pengakuan bahwa putusan tersebut berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau viktimisasi sekunder terhadap korban.
Hal ini merupakan persoalan yang harus diperhatikan secara serius.
Korban tindak pidana, terutama dalam perkara kekerasan seksual, dapat mengalami penderitaan berlapis. Setelah mengalami peristiwa pidana, korban harus menghadapi pemeriksaan, pengumpulan bukti, proses persidangan, tekanan sosial, dan kemungkinan harus kembali menceritakan pengalaman traumatisnya.
Apabila proses hukum kemudian terganggu akibat kelalaian aparat, korban berpotensi kembali mengalami penderitaan. Waktu, tenaga, biaya, dan harapan korban terhadap keadilan dapat kembali tergerus.
Karena itu, setiap aparat penegak hukum mempunyai kewajiban profesional untuk menghindari kesalahan prosedural yang sebenarnya dapat dicegah.
Namun, perlindungan korban tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak tersangka. Demikian pula, perlindungan hak tersangka tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penderitaan korban.
Keduanya bukan kepentingan yang harus saling mengalahkan.
Dalam negara hukum, korban berhak mendapatkan proses yang cepat, efektif, dan bermartabat. Tersangka berhak mendapatkan proses yang adil, bebas dari intimidasi, dan menghormati hak pembelaan. Penegak hukum berkewajiban memastikan kedua kepentingan tersebut berjalan secara seimbang.
Di sinilah letak makna fair trial. Peradilan yang adil bukan hanya peradilan yang mampu menghukum orang yang bersalah, tetapi juga peradilan yang tidak merampas hak siapa pun dalam proses mencari kebenaran.
Keadilan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan keadilan yang lain.
Kesalahan penyidikan tidak boleh diwariskan kepada korban dan terdakwa
Perkara PN Marisa juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum.
Penyidik bertanggung jawab melakukan penyidikan berdasarkan hukum acara dan mengumpulkan alat bukti. Penuntut Umum mempunyai tanggung jawab memeriksa kelengkapan berkas, menilai kecukupan dasar penuntutan, dan menyusun surat dakwaan yang memenuhi persyaratan undang-undang.
Penuntut Umum tidak boleh hanya berperan sebagai penerima berkas secara administratif.
Ketika berkas perkara diterima, harus dilakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kronologi, keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti, keabsahan tindakan penyidikan, serta pemenuhan hak-hak pihak yang diperiksa.
Apabila terdapat indikasi bahwa pemeriksaan tersangka tidak didampingi Advokat sebagaimana diwajibkan hukum, persoalan tersebut seharusnya diperiksa sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Fungsi koordinasi dan pengawasan antara penyidik dan Penuntut Umum menjadi sangat penting. Tujuannya bukan untuk saling melindungi kesalahan, melainkan memastikan bahwa perkara yang diajukan kepada pengadilan telah memenuhi standar hukum.
Pengadilan bukan tempat untuk memperbaiki setiap kelalaian administratif aparat yang seharusnya dapat diselesaikan sejak tahap penyidikan dan penuntutan.
Hakim memang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus persoalan hukum yang diajukan kepadanya. Namun pengadilan tidak boleh dijadikan tempat untuk melegitimasi tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang.
Dalam konteks ini, tanggung jawab aparat tidak boleh berhenti pada alasan bahwa perkara telah dilimpahkan atau bahwa penyidikan telah selesai.
Setiap tahapan mempunyai standar pertanggungjawaban sendiri.
Dalil konstitusional: persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil
Perlindungan terhadap hak tersangka memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hak memperoleh pembelaan bukan kemurahan hati aparat. Ia merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Dalam konteks hukum internasional, Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga mengatur jaminan peradilan yang adil. Di dalamnya terdapat hak seseorang untuk membela diri secara langsung atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, serta memperoleh bantuan hukum apabila kepentingan keadilan menghendakinya dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.
Ketika hak tersebut diabaikan, persoalannya bukan lagi sekadar hubungan antara penyidik dan Advokat. Persoalannya menyangkut kewajiban negara menghormati prinsip peradilan yang adil.
Perspektif filosofi hukum: tujuan tidak dapat menghalalkan cara
Dalam filsafat hukum, terdapat pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara tujuan hukum dan cara mencapai tujuan tersebut.
Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum tidak cukup hanya mengejar kepastian. Hukum juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus dijaga dalam pelaksanaan hukum, meskipun dalam praktiknya dapat terjadi ketegangan di antara ketiganya.
Dalam perkara pidana, kepastian hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kepastian bahwa seseorang akan dihukum. Kepastian hukum juga berarti bahwa seseorang mengetahui haknya, memahami tuduhan yang dihadapi, dan memperoleh kesempatan yang sah untuk membela diri.
Dari sudut pandang keadilan, seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang seluruh haknya dapat dikesampingkan demi kepentingan pembuktian.
Sementara dari sudut pandang kemanfaatan, proses hukum yang tertib justru menghasilkan putusan yang lebih dapat dipercaya, mengurangi risiko kesalahan, dan menjaga legitimasi institusi penegak hukum.
Ada pula adagium hukum yang sangat dikenal: Fiat justitia ruat caelum, yang secara bebas dimaknai sebagai tegakkanlah keadilan sekalipun langit runtuh. Adagium ini bukan pembenaran untuk bertindak tanpa pertimbangan, melainkan pengingat bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan hanya karena terdapat tekanan, kepentingan, atau keadaan yang dianggap mendesak.
Dalam konteks penyidikan, aparat harus memahami bahwa keberhasilan mengungkap tindak pidana tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak yang dijamin undang-undang.
Keadilan bukan hanya soal siapa yang akhirnya dihukum. Keadilan juga menyangkut apakah negara telah memperlakukan setiap orang secara benar selama proses berlangsung.
Pelajaran praktis bagi Advokat: pemeriksaan prosedur harus dimulai sejak awal
Bagi profesi Advokat, perkara ini memberikan pelajaran bahwa pembelaan yang efektif harus dimulai sejak tahap penyidikan, bukan menunggu sampai dakwaan dibacakan di pengadilan.
Ketika menerima kuasa, Advokat perlu memastikan status klien, dasar penetapan tersangka, surat penunjukan atau surat kuasa, pemberitahuan pemeriksaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses penyidikan.
Advokat juga harus memastikan bahwa hak klien untuk memperoleh pendampingan benar-benar dilaksanakan. Apabila terdapat intimidasi atau pertanyaan yang bersifat menjerat, keberatan harus disampaikan dan diminta dicatat dalam BAP sesuai Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
Setelah pemeriksaan selesai, Advokat perlu memeriksa isi BAP secara teliti. Jangan menandatangani dokumen yang tidak sesuai dengan fakta kehadiran, jalannya pemeriksaan, atau keterangan yang benar-benar disampaikan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, keberatan harus didokumentasikan secara tepat.
Advokat juga perlu menguji rekaman pemeriksaan. Pasal 30 UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Rekaman tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembelaan, serta pemeriksaan di persidangan atas permintaan hakim.
Dengan demikian, rekaman pemeriksaan dapat menjadi instrumen penting untuk menguji apakah prosedur benar-benar dilaksanakan dan apakah terdapat perbedaan antara proses yang terjadi dengan apa yang tertulis dalam BAP.
Apabila ditemukan pelanggaran, Advokat harus menentukan upaya hukum yang paling tepat berdasarkan jenis tindakan, tahap perkara, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tidak semua pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme yang sama. Ada persoalan yang dapat diajukan melalui keberatan atau perlawanan dalam persidangan, ada pula yang relevan diuji melalui praperadilan atau mekanisme hukum lainnya sesuai ketentuan KUHAP.
Profesionalisme Advokat tidak diukur dari seberapa keras ia menyampaikan keberatan, tetapi dari ketepatan mengidentifikasi pelanggaran, membangun argumentasi, menghubungkan fakta dengan norma, dan memilih upaya hukum yang tepat.
Agenda pembenahan: prosedur harus menjadi budaya institusi
Perkara seperti ini seharusnya tidak berhenti sebagai koreksi terhadap satu berkas perkara. Ia harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh institusi penegak hukum.
Pertama, penyidik harus memastikan bahwa setiap tersangka memperoleh pemberitahuan mengenai hak bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Apabila Advokat telah ditunjuk, pemeriksaan harus dijadwalkan dan dilaksanakan dengan memastikan pendampingan benar-benar tersedia.
Kedua, seluruh pemeriksaan harus direkam sesuai Pasal 30 KUHAP. Rekaman perlu dikelola dengan sistem penyimpanan yang aman, dapat ditelusuri, dan tidak mudah dimanipulasi.
Ketiga, BAP harus disusun secara akurat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang diwajibkan undang-undang. Tidak boleh ada praktik melengkapi dokumen secara formal setelah pemeriksaan tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya.
Keempat, penyidik pembantu yang terlibat harus menjalankan kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban sesuai perannya. Setiap tindakan harus dapat diidentifikasi siapa pelaksananya dan siapa yang bertanggung jawab.
Kelima, Penuntut Umum harus melakukan pengujian substantif terhadap berkas perkara, termasuk memastikan bahwa hak tersangka telah dihormati dan surat dakwaan memenuhi persyaratan hukum.
Keenam, lembaga penegak hukum perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan mengenai KUHAP Baru, terutama mengenai hak tersangka, pendampingan Advokat, pembuatan BAP, rekaman pemeriksaan, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedur.
Ketujuh, evaluasi terhadap pelanggaran prosedur harus dilakukan secara objektif. Apabila ditemukan kelalaian atau kesengajaan, pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan pangkat atau kedudukan seseorang.
Penegakan hukum yang profesional tidak dibangun dengan budaya saling menyalahkan. Ia dibangun melalui disiplin prosedur, pengawasan internal yang efektif, dan kesediaan memperbaiki kesalahan.
Penutup: hukum harus melindungi semua pihak, bukan hanya pihak yang berkuasa
Putusan PN Marisa pada 3 November 2026 memberikan pengingat bahwa hukum acara pidana bukan sekadar aturan teknis yang dapat diabaikan ketika aparat merasa sedang mengejar tujuan yang lebih besar.
Pendampingan Advokat adalah bagian dari perlindungan hak tersangka. BAP harus mencerminkan proses pemeriksaan yang benar. Penyidik wajib menjalankan kewenangannya sesuai hukum. Penuntut Umum harus memeriksa berkas secara cermat. Dan hakim harus menjaga agar proses peradilan tidak berubah menjadi legitimasi terhadap pelanggaran prosedur.
Namun, keadilan bagi tersangka tidak boleh menghapus hak korban. Sebaliknya, penderitaan korban juga tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan hak pembelaan. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menghormati martabat manusia.
Kita harus berhenti memahami keberhasilan penegakan hukum hanya dari jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan, atau dijatuhi pidana. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh proses dilakukan secara sah, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Negara hukum tidak boleh menghasilkan keadilan melalui tindakan yang justru melanggar hukum.
Penyidik tidak boleh merasa dirinya adalah hukum. Penuntut Umum tidak boleh menganggap dakwaan selalu benar hanya karena berasal dari institusi penegak hukum. Advokat tidak boleh diperlakukan sebagai penghambat proses penyidikan. Dan pengadilan tidak boleh kehilangan keberaniannya untuk mengoreksi penyimpangan prosedural.
Ada satu prinsip yang harus terus diingat: lebih baik proses hukum diperbaiki daripada seseorang dipaksa menghadapi proses peradilan yang sejak awal tidak memenuhi jaminan hukum.
Sebab hukum bukan hanya instrumen untuk menghukum orang yang bersalah. Hukum juga merupakan pagar agar negara tidak sewenang-wenang terhadap siapa pun yang sedang diperiksa.
Pada akhirnya, kualitas penegakan hukum tidak ditentukan oleh seberapa cepat seseorang dijadikan terdakwa, melainkan oleh seberapa cermat negara memastikan bahwa setiap langkah menuju keadilan tidak melanggar hukum itu sendiri.
Keadilan yang mengabaikan prosedur akan kehilangan legitimasi. Dan penegakan hukum yang mengabaikan hak manusia pada akhirnya sedang mengingkari tujuan hukum itu sendiri.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
