Membaca Pasal 273 KUHP Baru, Praktik Gadai Tanpa Izin, Pinjaman Berbunga Tinggi, dan Batas Pertanggungjawaban Hukum
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada satu fenomena ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung lama, tetapi sampai hari ini masih menimbulkan persoalan hukum dan sosial: praktik peminjaman uang dengan bunga tinggi, yang dikenal dengan istilah rentenir.
Kita dapat menemukannya di pasar tradisional, lingkungan permukiman, kawasan perdagangan, hingga desa-desa. Sebagian datang menawarkan pinjaman secara langsung, sebagian berkeliling dari rumah ke rumah, dan sebagian lainnya menjalankan kegiatan melalui aplikasi digital. Mereka hadir dengan satu tawaran yang kelihatannya sederhana: uang tersedia cepat, persyaratan mudah, dan pencairan tidak membutuhkan proses panjang seperti lembaga keuangan formal.
Bagi masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan, kebutuhan keluarga, modal usaha, atau membayar kewajiban mendesak, tawaran tersebut sering kali menjadi jalan keluar sementara. Persoalannya muncul ketika kewajiban pengembalian disertai bunga dan biaya yang sangat tinggi, penagihan dilakukan secara intimidatif, atau kegiatan pemberian pinjaman ternyata dijalankan melalui usaha yang menurut undang-undang memerlukan izin tetapi tidak memiliki izin tersebut.
Di sinilah masyarakat harus memahami bahwa persoalan rentenir tidak dapat disederhanakan menjadi satu kesimpulan: semua pemberi pinjaman tanpa izin adalah penjahat dan dapat dipenjara.
Hukum pidana tidak bekerja berdasarkan sebutan atau julukan yang diberikan masyarakat. Hukum pidana bekerja berdasarkan perbuatan, unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, dan pembuktian.
Memang benar, KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman uang atau barang tanpa izin. Namun, ketentuan tersebut mempunyai ruang lingkup yang harus dibaca secara tepat.
Pasal 273 KUHP Baru bukan pasal yang secara otomatis memenjarakan setiap orang yang memberikan pinjaman uang dengan bunga. Pasal tersebut mengatur bentuk kegiatan usaha tertentu yang dilakukan tanpa izin sebagai mata pencaharian.
Perbedaan ini penting. Jangan sampai edukasi hukum justru menimbulkan ketakutan yang keliru di tengah masyarakat atau membuat seseorang dituduh melakukan tindak pidana hanya karena meminjamkan uang kepada orang lain.
Memahami Pasal 273 KUHP Baru
Pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur:
“Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”
Ketentuan ini merupakan bagian dari pengaturan tindak pidana perizinan, khususnya mengenai gadai tanpa izin.
Ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan.
Pertama, terdapat kegiatan meminjamkan uang atau barang. Kedua, kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi. Ketiga, kegiatan tersebut dijalankan sebagai mata pencaharian. Keempat, pelaksanaannya dilakukan tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Unsur-unsur tersebut tidak boleh dipisahkan dari keseluruhan rumusan pasal.
Frasa “sebagai mata pencaharian” menunjukkan bahwa yang menjadi perhatian bukan sekadar transaksi pinjam-meminjam yang terjadi satu kali antara dua orang. Ketentuan ini menyasar kegiatan usaha yang dijalankan secara berkelanjutan sebagai sumber penghidupan dalam bentuk transaksi yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang.
Demikian pula frasa “dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi” mempunyai arti hukum yang penting. Ketiga bentuk transaksi tersebut tidak boleh dihilangkan dari pembacaan Pasal 273.
Karena itu, tidak tepat apabila setiap kegiatan pemberian pinjaman uang secara pribadi langsung dimasukkan ke dalam Pasal 273 hanya karena pemberi pinjaman tidak memiliki izin OJK.
Izin harus diperiksa berdasarkan jenis kegiatan usaha yang sebenarnya dilakukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Untuk tindak pidana sebagaimana Pasal 273, ancaman pidananya adalah penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III. Berdasarkan Pasal 79 KUHP, denda kategori III paling banyak sebesar Rp50.000.000.
Perlu dipahami bahwa angka tersebut merupakan batas maksimum pidana denda, bukan denda yang otomatis harus dibayar oleh setiap orang yang diperiksa. Penjatuhan pidana tetap menjadi kewenangan hakim setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti melalui proses peradilan.
Mengapa kegiatan gadai tanpa izin dapat dipidana?
Untuk memahami alasan pembentuk undang-undang mengatur tindak pidana ini, kita harus melihat fungsi perizinan dalam kegiatan jasa keuangan.
Gadai merupakan kegiatan yang melibatkan penyerahan barang sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban tertentu. Dalam praktiknya, masyarakat menyerahkan barang berharga, seperti emas, kendaraan, perhiasan, atau barang lainnya, untuk memperoleh uang.
Hubungan tersebut tidak hanya menyangkut pinjam-meminjam. Ada pula persoalan penguasaan barang, penilaian nilai jaminan, penyimpanan, pengembalian, dan kemungkinan penjualan barang apabila kewajiban tidak dipenuhi sesuai perjanjian dan ketentuan hukum.
Karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat dan penguasaan barang milik orang lain, kegiatan usaha gadai harus dijalankan berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku.
Perizinan bukan sekadar kewajiban administratif. Ia merupakan instrumen pengawasan negara untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi standar tertentu, mempunyai tanggung jawab yang jelas, dan tidak menjalankan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam konteks ini, kegiatan usaha pergadaian diatur melalui rezim pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian menjadi salah satu regulasi penting untuk memahami kewajiban perizinan dan tata kelola usaha pergadaian.
Apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha pergadaian secara profesional dan berkelanjutan tanpa memenuhi kewajiban izin yang diwajibkan, persoalannya bukan lagi sekadar hubungan utang-piutang antara dua individu. Perbuatannya dapat memasuki wilayah tindak pidana perizinan sebagaimana diatur Pasal 273 KUHP, sepanjang seluruh unsur pasal tersebut terbukti.
Di sinilah negara mempunyai kepentingan untuk melindungi masyarakat dari praktik usaha keuangan yang tidak berada dalam pengawasan sebagaimana mestinya.
Apakah rentenir yang memberikan pinjaman berbunga tinggi otomatis dapat dipenjara?
Jawabannya: tidak.
Ini merupakan bagian yang paling penting untuk diluruskan.
Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam merupakan hubungan hukum yang diakui. Pasal 1754 KUHPerdata mengatur bahwa pinjam-meminjam terjadi ketika satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama.
Pasal 1765 KUHPerdata juga memperbolehkan para pihak memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.
Sementara Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Dengan demikian, pemberian pinjaman uang dengan bunga, termasuk bunga yang tinggi, tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Persoalan besaran bunga, keabsahan kesepakatan, penyalahgunaan keadaan, dan pelaksanaan perjanjian harus dianalisis berdasarkan hukum perdata.
Namun, kebebasan berkontrak bukan kebebasan tanpa batas.
Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang sebagai syarat sah perjanjian. Pasal 1337 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.
Artinya, suatu perjanjian tidak otomatis menjadi sah hanya karena kedua pihak membubuhkan tanda tangan.
Apabila kesepakatan lahir karena penipuan, ancaman, tekanan, atau penyalahgunaan keadaan yang sangat merugikan pihak yang berada dalam posisi lemah, keabsahan dan akibat hukum perjanjian tersebut dapat dipersoalkan.
Dalam keadaan tertentu, pihak yang dirugikan dapat menempuh gugatan perdata untuk mempersoalkan perjanjian, bunga, atau pelaksanaan kewajiban yang dianggap bertentangan dengan hukum.
Tetapi harus dibedakan antara perjanjian yang bermasalah secara perdata dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena masyarakat menilai bunga pinjamannya terlalu tinggi. Harus ada dasar hukum pidana yang tepat dan bukti bahwa unsur tindak pidana tersebut benar-benar terpenuhi.
Bank keliling tidak otomatis merupakan tindak pidana
Istilah bank keliling sering digunakan masyarakat untuk menyebut orang atau kelompok yang memberikan pinjaman dengan cara mendatangi rumah, pasar, atau tempat usaha calon peminjam.
Sebagian menjalankan kegiatan dengan sistem angsuran harian atau mingguan. Sebagian menggunakan kelompok peminjam. Ada pula yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan dengan proses pencairan yang cepat.
Namun, istilah bank keliling bukan kategori hukum yang secara otomatis menunjukkan suatu tindak pidana.
Yang harus diperiksa adalah kegiatan sebenarnya.
Apakah pihak tersebut hanya meminjamkan dana milik pribadi? Apakah ia menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk kemudian disalurkan kembali? Apakah ia menjalankan usaha gadai? Apakah ia menawarkan pembiayaan melalui badan usaha yang wajib memiliki izin? Apakah ia menjalankan kegiatan sebagai penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan rezim hukum yang harus diterapkan.
Perlu dipahami bahwa Undang-Undang Perbankan mempunyai larangan khusus mengenai penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin. Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mengatur ancaman pidana terhadap penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha sebagai bank.
Ketentuan tersebut tidak boleh disamakan begitu saja dengan kegiatan seseorang yang meminjamkan uang dari dana pribadinya.
Meminjamkan uang dengan menggunakan modal sendiri tidak otomatis sama dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
Karena itu, seseorang yang memberikan pinjaman dengan bunga tidak dapat langsung dituduh menjalankan bank tanpa izin. Harus dibuktikan terlebih dahulu apakah kegiatan yang dilakukan memang merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana dimaksud undang-undang.
Pembedaan ini sangat penting agar hukum perbankan tidak diterapkan secara keliru.
Pinjaman online ilegal: persoalannya lebih luas daripada bunga tinggi
Perkembangan teknologi melahirkan bentuk pemberian pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi digital atau platform elektronik. Masyarakat mengenalnya dengan istilah pinjaman online atau pinjol.
Tidak semua layanan pinjaman online ilegal. Ada penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang beroperasi secara sah setelah memenuhi persyaratan perizinan dan pengawasan OJK.
Sebaliknya, terdapat pula penyelenggara pinjaman online yang menawarkan pinjaman tanpa memenuhi persyaratan hukum, menggunakan identitas perusahaan yang tidak jelas, tidak transparan mengenai biaya, dan melakukan penagihan dengan cara yang melanggar hukum.
Kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi diatur antara lain melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
Oleh karena itu, status legalitas penyelenggara harus diperiksa berdasarkan jenis kegiatan dan izin yang diwajibkan oleh OJK.
Namun, penting untuk ditegaskan bahwa pinjol ilegal tidak otomatis dijerat Pasal 273 KUHP. Pasal tersebut mempunyai ruang lingkup khusus mengenai gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, dan perjanjian komisi yang dijalankan sebagai mata pencaharian tanpa izin.
Apabila penyelenggara pinjol melakukan kegiatan usaha tanpa izin yang diwajibkan, maka ketentuan sektoral yang relevan harus diperiksa. Apabila terdapat penipuan, ancaman, pemerasan, akses tanpa hak, penyalahgunaan data pribadi, atau perbuatan pidana lainnya, pertanggungjawaban pidananya harus dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana yang sesuai.
Dalam hal penggunaan data pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap pemrosesan data pribadi yang tidak sesuai ketentuan. Akses terhadap daftar kontak, foto, lokasi, dan informasi pribadi peminjam tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang hanya karena seseorang mempunyai kewajiban membayar utang.
Kegagalan membayar pinjaman tidak menghilangkan hak seseorang atas kehormatan, privasi, dan perlindungan hukum.
Ilustrasi kasus: kapan pemberi pinjaman dapat dipidana?
Untuk memahami perbedaan tersebut, mari kita gunakan ilustrasi dengan identitas fiktif.
Seorang pengusaha bernama AR mempunyai usaha perdagangan emas. Ia menjalankan kegiatan menerima barang dari masyarakat sebagai jaminan pinjaman uang. Setiap hari ia menerima emas, memberikan pinjaman, menentukan nilai taksiran, menetapkan biaya, dan menyimpan barang yang dijaminkan.
Kegiatan tersebut telah berlangsung secara teratur dan menjadi sumber penghasilan utamanya. Namun, AR tidak memenuhi kewajiban perizinan usaha pergadaian yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam keadaan demikian, terdapat dasar untuk memeriksa apakah kegiatan AR memenuhi unsur Pasal 273 KUHP. Penyidik harus membuktikan bahwa kegiatan yang dijalankan benar-benar berbentuk gadai, dilakukan sebagai mata pencaharian, dan tidak memiliki izin yang diwajibkan.
Sekarang kita lihat contoh yang berbeda.
Seseorang bernama B meminjamkan uang pribadinya kepada seorang teman bernama C. Mereka membuat kesepakatan tertulis bahwa uang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu tiga bulan dengan bunga tertentu.
Meskipun bunga yang disepakati dianggap tinggi oleh C, transaksi tersebut tidak otomatis memenuhi unsur Pasal 273 KUHP. Harus diperiksa apakah transaksi itu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang secara khusus disebut dalam Pasal 273 atau hanya merupakan perjanjian pinjam-meminjam biasa.
Apabila tidak terdapat unsur tindak pidana, persoalannya pada prinsipnya berada dalam ranah hukum perdata. Apabila C merasa dirugikan karena adanya tekanan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan, ia dapat menempuh upaya hukum sesuai dasar dan bukti yang dimiliki.
Contoh ketiga.
Sebuah kelompok usaha menawarkan pinjaman kepada masyarakat melalui aplikasi digital. Kelompok tersebut mengaku sebagai penyelenggara layanan pendanaan, tetapi tidak memenuhi persyaratan izin yang diwajibkan. Setelah memberikan pinjaman, mereka mengakses kontak pribadi peminjam, mengirim pesan yang mempermalukan, menyebarkan informasi utang kepada keluarga dan rekan kerja, serta mengancam menggunakan data pribadi apabila pinjaman tidak dibayar.
Dalam keadaan demikian, persoalannya tidak cukup hanya dilihat dari bunga pinjaman. Harus diperiksa legalitas kegiatan usahanya, cara memperoleh data pribadi, bentuk ancaman, kemungkinan penipuan, dan tindakan lain yang dilakukan dalam proses penagihan.
Perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan sektoral maupun ketentuan pidana yang relevan, sepanjang unsur masing-masing tindak pidana terbukti.
Ilustrasi ini menunjukkan bahwa hukum harus menilai perbuatan konkret, bukan sekadar memberikan label rentenir, bank keliling, atau pinjol ilegal.
Ketika penagihan utang berubah menjadi tindak pidana
Satu persoalan yang sering terjadi dalam praktik adalah penagihan utang yang dilakukan dengan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau tindakan mempermalukan peminjam.
Harus dipahami bahwa hubungan utang-piutang tidak memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.
Kreditur mempunyai hak menagih pembayaran sesuai perjanjian dan hukum. Akan tetapi, hak tersebut tidak mencakup kewenangan untuk mengancam keselamatan, merusak barang, memasuki rumah secara paksa, menyebarkan data pribadi, atau mengambil barang milik debitur tanpa dasar hukum.
Apabila penagihan disertai ancaman kekerasan atau tindakan memaksa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, ketentuan pidana mengenai pemerasan atau pengancaman dapat menjadi relevan sesuai unsur perbuatannya.
Apabila sejak awal terdapat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat untuk membuat seseorang menyerahkan uang atau barang sehingga mengalami kerugian, ketentuan mengenai penipuan juga dapat diperiksa.
Namun, perlu dibedakan antara ancaman pidana yang dilakukan secara nyata dan pemberitahuan hukum yang sah. Pernyataan bahwa kreditur akan mengajukan gugatan perdata atau menempuh proses hukum apabila utang tidak dibayar bukan dengan sendirinya merupakan tindak pidana pengancaman.
Demikian pula, kegagalan membayar utang pada dasarnya tidak otomatis merupakan tindak pidana. Harus ada unsur lain yang memenuhi ketentuan hukum pidana.
Hukum tidak boleh menjadikan setiap orang yang gagal membayar utang sebagai pelaku kejahatan. Tetapi hukum juga tidak boleh membiarkan pihak yang memberikan pinjaman menggunakan kekuatan ekonomi untuk melakukan intimidasi dan tindakan melawan hukum.
Perspektif filosofi hukum: melindungi yang lemah tanpa menghapus kepastian hukum
Persoalan rentenir sesungguhnya bukan hanya persoalan bunga dan utang. Ia juga berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan posisi tawar antara pihak yang mempunyai uang dan pihak yang sedang membutuhkan uang.
Dalam keadaan normal, seseorang mungkin mempunyai banyak pilihan untuk memperoleh pembiayaan. Namun ketika menghadapi kebutuhan mendesak, pilihan tersebut dapat menjadi sangat terbatas. Pada saat itulah seseorang berpotensi menyetujui syarat yang tidak menguntungkan karena tidak mempunyai alternatif lain.
Dalam hukum perdata, keadaan tersebut dapat dianalisis melalui doktrin misbruik van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Doktrin ini berkembang dalam pemikiran hukum perjanjian untuk menilai apakah suatu kesepakatan lahir karena pihak yang lebih kuat memanfaatkan keadaan khusus pihak lain secara tidak patut.
Namun, penyalahgunaan keadaan tidak boleh diasumsikan hanya karena bunga pinjaman tinggi. Harus diperiksa keadaan para pihak, proses terjadinya kesepakatan, ketimpangan posisi, pengetahuan, tekanan yang dialami, dan akibat hukumnya.
Di sinilah keadilan substantif harus berjalan bersama kepastian hukum.
Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan korektif relevan untuk memahami hubungan antara kreditur dan debitur. Apabila salah satu pihak dirugikan akibat tindakan yang melanggar haknya, hukum harus menyediakan mekanisme pemulihan yang proporsional.
Sementara itu, gagasan negara hukum mengharuskan negara tidak hanya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pelaku usaha, tetapi juga membatasi penggunaan kewenangan pidana oleh negara itu sendiri.
Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap transaksi pinjam-meminjam yang secara hukum sah. Namun tidak boleh pula ada pembiaran terhadap kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki izin tetapi sengaja dijalankan tanpa memenuhi ketentuan tersebut.
Hukum pidana merupakan instrumen perlindungan terakhir atau ultimum remedium dalam konteks tertentu. Penggunaannya harus tepat, proporsional, dan didasarkan pada rumusan undang-undang.
Negara harus melindungi masyarakat yang lemah secara ekonomi, tetapi perlindungan tersebut tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan asas legalitas dan kepastian hukum.
Apa yang harus dilakukan masyarakat yang menjadi korban?
Masyarakat yang menghadapi praktik pinjaman bermasalah sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa seluruh pemberi pinjaman dapat dilaporkan dengan Pasal 273 KUHP.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi bentuk transaksi yang sebenarnya. Apakah pinjaman biasa, gadai, jual beli dengan hak membeli kembali, pembiayaan melalui perusahaan, atau pendanaan melalui platform digital?
Langkah berikutnya adalah mengumpulkan dokumen dan bukti. Simpan perjanjian, bukti transfer, catatan pembayaran, bukti potongan pinjaman, rincian bunga dan biaya, pesan elektronik, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, serta bukti tindakan penagihan.
Apabila pihak yang memberikan pinjaman menjalankan usaha gadai, periksa apakah kegiatan tersebut memiliki izin sesuai ketentuan OJK.
Apabila menggunakan platform digital, periksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK. Jangan hanya mempercayai logo, iklan, atau pernyataan bahwa suatu aplikasi telah terdaftar.
Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan data pribadi, ancaman, penipuan, pemerasan, atau kekerasan, peristiwa tersebut harus dilaporkan dengan menjelaskan tindakan konkret dan bukti yang mendukungnya.
Masyarakat juga harus memahami bahwa pembayaran utang dan pelaporan tindak pidana merupakan dua persoalan yang dapat berjalan secara terpisah. Adanya laporan pidana tidak otomatis menghapus kewajiban perdata yang sah. Sebaliknya, adanya kewajiban membayar utang tidak memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan tindak pidana dalam proses penagihan.
Jangan salah memahami hukum, tetapi jangan pula membiarkan hukum dipermainkan
Berlakunya KUHP Nasional memberikan pesan bahwa kegiatan usaha tertentu yang dilakukan tanpa izin tidak dapat dibiarkan berjalan seolah-olah berada di luar pengawasan negara.
Pasal 273 KUHP menjadi salah satu instrumen untuk menindak kegiatan pergadaian, jual beli dengan hak membeli kembali, atau perjanjian komisi yang dijalankan sebagai mata pencaharian tanpa izin sebagaimana diwajibkan undang-undang.
Namun, ketentuan tersebut tidak boleh diperluas secara serampangan untuk mempidanakan setiap orang yang meminjamkan uang dengan bunga.
Rentenir yang menjalankan usaha gadai tanpa izin dapat menghadapi konsekuensi pidana apabila unsur Pasal 273 terbukti. Pemberi pinjaman yang melakukan penipuan, pemerasan, pengancaman, atau penyalahgunaan data pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, pinjaman pribadi dengan bunga tinggi tidak otomatis merupakan tindak pidana.
Perbedaan tersebut harus dipahami agar masyarakat tidak salah menggunakan hukum dan aparat penegak hukum tidak keliru menentukan pasal.
Hukum harus melindungi masyarakat dari praktik usaha yang merugikan dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Tetapi hukum juga harus memberikan kepastian bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya benar-benar memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan undang-undang.
Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan ekonomi justru menjadi korban dua kali: pertama karena terjebak dalam pinjaman yang memberatkan, kedua karena tidak memperoleh perlindungan hukum yang tepat.
Dan jangan pula setiap orang yang meminjamkan uang langsung dicap sebagai penjahat, sementara praktik usaha ilegal yang sebenarnya memenuhi unsur tindak pidana justru tidak diperiksa.
Hukum tidak boleh melindungi rentenir yang menjalankan usaha ilegal, tetapi hukum juga tidak boleh mengkriminalisasi setiap transaksi utang-piutang yang sah.
Sebab keadilan bukan hanya tentang menghukum pihak yang dianggap kuat. Keadilan juga berarti memastikan bahwa setiap orang diperlakukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan prasangka.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
