Ketika Pengelola Menghimpun Dana, Menguasai Uang Anggota, Lalu Menghilang: Konstruksi Hukum dan Langkah yang Dapat Ditempuh Korban
Jakarta, M-Nusantara.com – Arisan pada dasarnya merupakan kegiatan sosial dan ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan. Sejumlah orang sepakat mengumpulkan uang secara berkala, kemudian dana yang terkumpul diberikan kepada peserta berdasarkan urutan atau mekanisme yang telah disepakati. Dalam praktik masyarakat, arisan menjadi sarana untuk menabung, memenuhi kebutuhan keluarga, memperoleh dana dalam jumlah tertentu, sekaligus menjaga hubungan sosial.
Menarik Dibaca. . .
Namun, ketika arisan berpindah ke ruang digital, pola hubungan tersebut mengalami perubahan. Media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan berbagai platform komunikasi lainnya memungkinkan seseorang menghimpun peserta dalam jumlah besar tanpa harus bertemu secara langsung. Cukup dengan membuat akun, membangun grup, mengunggah daftar slot, menampilkan bukti transfer, dan menjanjikan pencairan pada tanggal tertentu, seseorang dapat menarik puluhan bahkan ratusan peserta.
Di sinilah persoalan mulai muncul.
Tidak sedikit praktik arisan online yang dikelola oleh seorang admin atau bandar. Admin menentukan jumlah peserta, nilai setoran, jadwal pembayaran, urutan penerima, biaya administrasi, bahkan ketentuan apabila peserta terlambat membayar. Peserta diminta menyetorkan uang secara rutin dengan keyakinan bahwa pada waktu yang telah ditentukan mereka akan menerima dana sesuai kesepakatan.
Pada awal kegiatan, semuanya tampak berjalan lancar. Peserta pertama menerima uang. Peserta berikutnya juga memperoleh haknya. Admin terlihat aktif, komunikasi berlangsung intensif, dan bukti pembayaran terus ditampilkan dalam grup. Kepercayaan semakin besar. Peserta lama kemudian mengajak teman, keluarga, atau rekan kerja untuk bergabung. Jumlah anggota bertambah, perputaran uang semakin besar, dan pengelola memperoleh kepercayaan yang lebih luas.
Namun, keadaan berubah ketika jumlah dana yang terkumpul semakin besar. Pembayaran kepada peserta mulai tertunda. Admin memberikan berbagai alasan, mulai dari kendala transfer, masalah rekening, peserta yang belum menyetor, hingga gangguan teknis. Setelah itu, komunikasi mulai dibatasi. Peserta tidak lagi memperoleh penjelasan yang masuk akal. Nomor telepon tidak aktif, akun media sosial menghilang, grup ditutup, dan pengelola tidak dapat dihubungi.
Uang yang seharusnya diterima peserta tidak pernah sampai.
Peristiwa seperti ini bukan sekadar persoalan arisan yang tidak berjalan sesuai rencana. Apabila terdapat indikasi bahwa pengelola sejak awal menggunakan kebohongan untuk menghimpun dana, atau setelah menerima uang dengan penguasaan yang sah kemudian mengalihkannya untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum, persoalannya dapat memasuki wilayah hukum pidana.
Arisan tidak boleh dijadikan kedok untuk menghimpun uang masyarakat, membangun kepercayaan palsu, lalu menghilang bersama dana peserta.
Arisan adalah kesepakatan, tetapi kepercayaan bukan cek kosong
Dalam perspektif hukum perdata, arisan pada dasarnya dapat dipahami sebagai hubungan perjanjian antara para peserta dan pengelolanya. Kesepakatan mengenai jumlah iuran, waktu pembayaran, urutan penerimaan, hak dan kewajiban peserta, serta tanggung jawab pengelola merupakan bagian dari hubungan hukum yang harus dihormati.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang.
Sementara Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Prinsip ini berlaku pula dalam arisan online. Meskipun kesepakatan dilakukan melalui percakapan WhatsApp, pesan pribadi, formulir elektronik, atau grup media sosial, hubungan hukum tetap dapat terbentuk sepanjang unsur-unsur perjanjiannya terpenuhi.
Tidak harus selalu ada akta notaris untuk membuktikan adanya kesepakatan arisan. Percakapan elektronik, daftar peserta, ketentuan pembayaran, bukti transfer, serta konfirmasi penerimaan dapat menjadi bagian dari alat bukti untuk menunjukkan adanya hubungan hukum.
Akan tetapi, persoalan muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.
Dalam keadaan tertentu, kegagalan membayar hak peserta dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Misalnya, pengelola memang menjalankan arisan secara nyata, seluruh transaksi dapat ditelusuri, tidak terdapat kebohongan sejak awal, tetapi kemudian terjadi kesalahan pengelolaan atau kondisi keuangan yang menyebabkan pembayaran tertunda.
Keadaan demikian harus diperiksa berdasarkan fakta dan isi kesepakatan.
Namun, hukum tidak boleh berhenti pada alasan bahwa arisan merupakan hubungan perdata. Sebab, suatu hubungan perdata dapat menjadi sarana dilakukannya tindak pidana apabila terdapat unsur penipuan atau penggelapan.
Seseorang tidak dapat berlindung di balik kalimat “ini hanya urusan arisan” apabila faktanya ia sengaja menggunakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang menyerahkan uang, atau menguasai uang yang dipercayakan kepadanya secara melawan hukum.
Penipuan: ketika peserta digerakkan menyerahkan uang melalui tipu muslihat
Ketentuan mengenai penipuan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dapat dipidana karena penipuan.
Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500.000.000.
Dalam konteks arisan online, unsur penipuan harus diperiksa melalui tindakan konkret pengelola.
Apakah sejak awal pengelola menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai keberadaan arisan? Apakah daftar peserta dan nomor urut penerima direkayasa? Apakah bukti transfer yang ditampilkan merupakan bukti asli atau dibuat untuk membangun kepercayaan palsu? Apakah pengelola menjanjikan pencairan dengan mengetahui bahwa dana sebenarnya tidak tersedia? Apakah uang peserta baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya demi mempertahankan kesan bahwa arisan berjalan normal, sementara pengelola mengetahui bahwa skema tersebut tidak mempunyai kemampuan memenuhi kewajiban?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk menilai ada atau tidaknya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.
Dalam penipuan, tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang menerima uang lalu gagal mengembalikannya. Harus dibuktikan adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan cara-cara penipuan yang digunakan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang.
Dengan demikian, waktu dan keadaan ketika peserta menyerahkan uang menjadi sangat penting.
Apabila sejak awal pengelola telah membangun skema dengan informasi palsu, menjanjikan keuntungan atau pencairan yang tidak memiliki dasar, menggunakan identitas atau kedudukan palsu, dan sengaja menarik setoran untuk kepentingan melawan hukum, maka konstruksi penipuan patut dipertimbangkan.
Perbuatan tersebut tidak berubah menjadi sekadar wanprestasi hanya karena pengelola kemudian membuat janji baru untuk mengembalikan uang peserta.
Janji pembayaran yang terus diulang tidak otomatis menghapus dugaan penipuan apabila sejak awal telah terdapat rangkaian tipu muslihat yang memenuhi unsur pidana.
Penggelapan: ketika uang yang dipercayakan kemudian dikuasai secara melawan hukum
Selain penipuan, perbuatan pengelola arisan juga dapat diperiksa dari perspektif penggelapan.
Pasal 486 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200.000.000.
Penggelapan mempunyai karakter yang berbeda dari penipuan.
Dalam penipuan, penyerahan uang terjadi karena korban digerakkan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Sementara dalam penggelapan, barang atau uang pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah atau bukan karena tindak pidana, tetapi kemudian pelaku secara melawan hukum memperlakukan barang atau uang tersebut seolah-olah miliknya sendiri.
Dalam praktik arisan online, misalnya, peserta menyetorkan uang kepada admin berdasarkan kesepakatan bahwa dana tersebut akan dikelola dan disalurkan kepada peserta yang memperoleh giliran. Admin menerima uang tersebut dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pengelola.
Namun, kemudian admin menggunakan dana tersebut untuk membeli kendaraan pribadi, membayar utang pribadinya, membiayai kepentingan keluarga, atau mengalihkannya kepada pihak lain tanpa hak dan tanpa persetujuan yang sah dari peserta.
Apabila unsur penguasaan awal, kepemilikan pihak lain, dan tindakan memiliki secara melawan hukum dapat dibuktikan, maka dugaan penggelapan patut diperiksa.
Perlu diperhatikan bahwa tidak setiap keterlambatan pencairan merupakan penggelapan. Harus dibuktikan bagaimana dana diterima, siapa yang berhak atas dana tersebut, apa kesepakatan penggunaannya, ke mana uang dialirkan, dan tindakan apa yang menunjukkan penguasaan secara melawan hukum.
Dalam praktik, penipuan dan penggelapan dapat muncul dalam satu rangkaian peristiwa, tetapi tidak boleh diterapkan secara otomatis atau sekadar menumpuk pasal. Penyidik harus menguraikan unsur masing-masing tindak pidana dan menentukan konstruksi hukum berdasarkan fakta yang ditemukan.
Putusan Mahkamah Agung: arisan online dapat menjadi perkara pidana
Pembahasan ini bukan sekadar teori. Mahkamah Agung telah memberikan perhatian khusus terhadap praktik penipuan berkedok arisan online.
Salah satu putusan yang penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024 dalam perkara Sartika Deasy Anggraeni. Perkara tersebut berkaitan dengan arisan online yang dikelola melalui media sosial Facebook, dengan terdakwa bertindak sebagai admin atau moderator grup arisan.
Dalam prosesnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan beberapa kali. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun.
Dalam publikasi resmi Mahkamah Agung, putusan tersebut dibahas sebagai landmark decision mengenai jerat pidana terhadap admin arisan online. Salah satu pokok pentingnya adalah bahwa arisan online yang mekanismenya dikendalikan oleh admin tanpa pencatatan dan keterbukaan yang memadai tidak dapat begitu saja disamakan dengan arisan konvensional yang kedudukan pengelola dan pesertanya lebih seimbang.
Putusan tersebut memberikan pelajaran penting: label arisan tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
Meskipun demikian, putusan tersebut tidak berarti setiap admin yang gagal membayar peserta otomatis melakukan penipuan. Setiap perkara tetap harus diperiksa berdasarkan fakta, alat bukti, maksud pelaku, dan unsur tindak pidana yang didakwakan.
Kaidah yang harus dipahami masyarakat adalah bahwa hubungan yang tampak seperti kesepakatan perdata dapat mengandung tindak pidana apabila ditemukan tipu muslihat atau penguasaan uang secara melawan hukum.
Ilustrasi kasus: dari arisan yang tampak lancar hingga uang peserta dibawa kabur
Untuk memahami persoalan ini, bayangkan sebuah ilustrasi dengan nama-nama fiktif.
Seorang perempuan bernama AN membuka arisan online melalui grup WhatsApp dan akun media sosial. Ia menawarkan beberapa paket arisan dengan nilai setoran Rp500.000, Rp1.000.000, dan Rp2.000.000 setiap bulan. Peserta dijanjikan akan menerima dana sesuai nomor urut yang telah disepakati.
Pada awalnya, AN berhasil membangun kepercayaan. Beberapa peserta menerima pencairan tepat waktu. Bukti transfer diunggah ke grup, dan peserta yang telah menerima dana memberikan testimoni positif. AN kemudian mengajak anggota baru melalui teman, keluarga, dan jaringan media sosial.
Jumlah peserta meningkat menjadi lebih dari seratus orang.
Setelah dana yang terkumpul semakin besar, AN mulai mengubah jadwal pembayaran. Beberapa peserta yang telah jatuh tempo tidak menerima haknya. Ketika ditanyakan, AN menjelaskan bahwa ada peserta yang belum membayar dan bank sedang mengalami kendala. Ia meminta anggota bersabar dan bahkan membuka slot baru dengan janji pencairan lebih cepat.
Belakangan diketahui bahwa sebagian dana peserta telah digunakan untuk kepentingan pribadi AN, sebagian lagi dialihkan untuk membayar peserta lama, sementara sebagian transaksi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah menerima setoran dalam jumlah besar, AN menutup grup dan tidak dapat dihubungi.
Dalam ilustrasi ini terdapat beberapa kemungkinan konstruksi hukum.
Apabila sejak awal AN menggunakan rangkaian kebohongan, membuat bukti pembayaran palsu, menjanjikan pencairan yang tidak pernah mempunyai dasar, atau sengaja membangun skema untuk memperoleh uang peserta, maka unsur penipuan berdasarkan Pasal 492 KUHP patut diperiksa.
Apabila dana peserta pada awalnya diterima secara sah untuk dikelola, tetapi kemudian dikuasai dan digunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi, maka unsur penggelapan berdasarkan Pasal 486 KUHP dapat dipertimbangkan.
Apabila terdapat peserta yang memang telah menerima haknya, tetapi kemudian diketahui bahwa pembayaran tersebut berasal dari setoran peserta baru, penyidik perlu menelusuri aliran dana dan keseluruhan mekanisme pengelolaan. Pembayaran kepada peserta awal tidak otomatis membuktikan bahwa arisan berjalan sehat. Sebaliknya, penggunaan dana peserta baru untuk membayar peserta lama juga tidak otomatis membuktikan penipuan tanpa pemeriksaan terhadap maksud, informasi yang diberikan, dan kondisi sebenarnya dari skema tersebut.
Yang harus dibuktikan adalah apakah terdapat pola penghimpunan dana dengan kebohongan, penguasaan uang secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban setiap orang yang terlibat.
Apakah admin, perekrut, dan pihak yang menerima uang dapat dimintai pertanggungjawaban?
Dalam praktik, pengelola arisan online tidak selalu bekerja sendiri. Ada yang mempunyai admin grup, petugas pencatat setoran, perekrut anggota, pemegang rekening, atau orang yang bertugas menghubungi peserta.
Tidak semua orang yang membantu menyebarkan informasi arisan otomatis dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan, pengetahuan, maksud, dan kontribusi masing-masing pihak.
Namun, apabila ditemukan bahwa seseorang secara sadar membantu menyusun skema penipuan, merekrut peserta dengan informasi palsu, mengatur rekening penampungan, mengalihkan dana, atau melakukan tindakan lain yang memenuhi ketentuan penyertaan, maka perannya dapat diperiksa berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional.
Pasal tersebut mengatur bentuk-bentuk pelaku tindak pidana, termasuk orang yang melakukan sendiri, melakukan melalui perantaraan orang lain, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui cara yang ditentukan undang-undang.
Karena itu, penyidikan tidak boleh berhenti pada admin yang terlihat di grup WhatsApp. Harus ditelusuri siapa yang sebenarnya mengendalikan arisan, siapa yang menentukan rekening penerimaan, siapa yang menguasai dana, siapa yang membuat keputusan pencairan, dan apakah terdapat pihak lain yang mengetahui serta secara sadar membantu perbuatan melawan hukum.
Sebaliknya, seseorang yang hanya mengajak temannya bergabung karena benar-benar percaya bahwa arisan tersebut sah dan berjalan normal tidak otomatis dapat dipersalahkan. Harus ada bukti mengenai pengetahuan, kesengajaan, dan bentuk keterlibatannya.
Prinsip pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Kedekatan, hubungan keluarga, pertemanan, atau sekadar berada dalam grup tidak cukup untuk menyatakan seseorang turut melakukan tindak pidana.
Apakah arisan online juga dapat dijerat UU ITE?
Karena arisan dilakukan melalui media elektronik, bukti-bukti digital mempunyai peranan penting. Namun, harus dipahami bahwa penggunaan WhatsApp, Facebook, Instagram, atau media sosial lainnya tidak otomatis membuat suatu perkara menjadi tindak pidana UU ITE.
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, memberikan kerangka hukum mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik.
Pasal 5 UU ITE mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam perkara arisan online, bukti elektronik dapat berupa percakapan antara admin dan peserta, unggahan promosi, daftar nomor peserta, pengumuman jadwal pencairan, bukti transfer, rekaman suara, perubahan informasi rekening, dan komunikasi yang menunjukkan bagaimana pengelola membangun kepercayaan atau menjelaskan keterlambatan pembayaran.
Apabila terdapat manipulasi informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah-olah otentik, ketentuan Pasal 35 UU ITE dapat dipertimbangkan. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Namun, pasal tersebut hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur manipulasi elektronik yang dimaksud benar-benar terpenuhi. Tidak setiap unggahan bohong atau janji palsu otomatis memenuhi Pasal 35.
Demikian pula, apabila terdapat akses tanpa hak terhadap akun atau sistem elektronik, atau tindakan mengubah, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik pihak lain tanpa hak, ketentuan UU ITE yang sesuai dapat diperiksa berdasarkan fakta perbuatannya.
Dengan demikian, UU ITE bukan pasal tambahan yang otomatis dikenakan hanya karena arisan dilakukan secara online. Penerapannya harus berdasarkan perbuatan elektronik yang konkret dan unsur pasal yang relevan.
Jangan abaikan kemungkinan tindak pidana pencucian uang
Dalam perkara arisan online dengan jumlah korban dan nilai kerugian yang besar, penyidikan sebaiknya tidak hanya berfokus pada siapa yang menerima setoran peserta. Aliran dana harus ditelusuri secara menyeluruh.
Apabila terdapat dugaan bahwa uang hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan dialihkan, disamarkan, dibelanjakan, ditempatkan dalam rekening pihak lain, atau diubah bentuknya untuk menyembunyikan asal-usulnya, penyidik dapat menilai apakah terdapat unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU mengatur bentuk-bentuk perbuatan pencucian uang dengan unsur yang berbeda. Ancaman pidananya juga berbeda menurut pasal yang diterapkan.
Namun, pencucian uang tidak boleh diasumsikan hanya karena dana peserta berpindah dari satu rekening ke rekening lain. Harus dibuktikan bahwa dana tersebut merupakan hasil tindak pidana dan terdapat perbuatan serta unsur kesengajaan sebagaimana ditentukan undang-undang.
Pemeriksaan terhadap rekening bank, dompet digital, rekening penampung, transaksi antaranggota, pembelian aset, dan aliran dana kepada pihak lain dapat menjadi bagian penting dari upaya menemukan keberadaan uang peserta.
Tujuannya bukan hanya membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga membantu mengidentifikasi aset yang mungkin dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Upaya hukum yang dapat dilakukan peserta yang dirugikan
Bagi peserta yang merasa uangnya tidak dikembalikan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan ketergantungan pada janji lisan pengelola. Jangan terus menyetorkan uang hanya karena dijanjikan bahwa pembayaran akan segera dilakukan atau bahwa pencairan akan dipercepat setelah anggota baru bergabung.
Peserta perlu mengamankan seluruh bukti yang dimiliki. Simpan percakapan WhatsApp, pesan pribadi, unggahan media sosial, daftar peserta, nomor urut, peraturan arisan, bukti transfer, rekening tujuan, identitas pengelola, bukti penerimaan peserta lain, serta komunikasi mengenai keterlambatan dan janji pembayaran.
Jangan menghapus percakapan atau keluar dari grup sebelum bukti yang relevan diamankan. Apabila memungkinkan, simpan salinan elektronik asli dan lakukan pencadangan. Tangkapan layar sebaiknya tidak menjadi satu-satunya bukti apabila tersedia data percakapan atau dokumen elektronik asli yang dapat diperiksa lebih lanjut.
Langkah berikutnya adalah menyusun kronologi secara tertulis. Catat kapan pertama kali bergabung, siapa yang mengajak, apa yang dijanjikan, berapa nilai setoran, ke rekening mana uang dikirim, kapan seharusnya menerima pencairan, berapa jumlah yang telah dibayarkan, dan berapa kerugian yang masih belum dipulihkan.
Kronologi harus disusun secara individual dan dapat pula digabungkan dalam daftar kerugian seluruh peserta. Hal ini penting karena jumlah korban, pola komunikasi, kesamaan rekening tujuan, dan rangkaian transaksi dapat membantu penyidik memahami apakah terdapat pola perbuatan yang sama.
Apabila terdapat indikasi penipuan atau penggelapan, peserta dapat membuat laporan kepada Kepolisian dengan menguraikan peristiwa secara faktual dan melampirkan bukti pendukung. Laporan sebaiknya tidak hanya berisi pernyataan bahwa admin menghilang atau tidak membayar uang arisan, tetapi menjelaskan sejak kapan dugaan tipu muslihat dilakukan, bagaimana uang dihimpun, siapa yang menguasainya, dan apa bukti penyimpangan tersebut.
Peserta dapat meminta agar penyidik menelusuri rekening penerima, aliran dana, identitas pemilik rekening, hubungan antarrekening, serta penggunaan dana setelah diterima. Apabila terdapat banyak korban, koordinasi dan pengumpulan bukti secara bersama-sama akan membantu memperlihatkan pola kejadian secara lebih utuh.
Di samping jalur pidana, peserta juga dapat mempertimbangkan gugatan perdata. Pasal 1238 KUHPerdata dapat menjadi dasar untuk menilai keadaan lalai atau wanprestasi setelah debitur dinyatakan lalai melalui mekanisme yang sesuai. Pasal 1243 KUHPerdata mengatur kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan dalam keadaan yang ditentukan hukum.
Apabila perbuatan pengelola memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat menjadi dasar gugatan ganti kerugian.
Gugatan perdata dapat diarahkan untuk menuntut pengembalian uang dan kerugian yang dapat dibuktikan. Dalam keadaan yang memenuhi persyaratan, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan permohonan sita jaminan terhadap aset tergugat agar pelaksanaan putusan nantinya tidak menjadi sia-sia. Namun, sita jaminan harus didasarkan pada alasan dan bukti yang memadai serta ditetapkan oleh pengadilan.
Perlu dipahami bahwa laporan pidana tidak otomatis mengembalikan uang peserta. Demikian pula gugatan perdata tidak otomatis membuat pelaku dipidana. Kedua jalur tersebut mempunyai tujuan dan standar pembuktian yang berbeda, tetapi dapat dipertimbangkan secara terukur sesuai keadaan perkara.
Bagaimana jika pengelola mengaku uang arisan hilang karena kerugian usaha?
Pengelola sering kali beralasan bahwa uang peserta tidak dapat dikembalikan karena mengalami kerugian, dana dipakai sementara untuk kebutuhan lain, ada anggota yang tidak membayar, atau usaha yang dijalankan mengalami masalah.
Alasan tersebut harus diuji, bukan langsung diterima ataupun langsung dianggap sebagai bukti kejahatan.
Apabila benar terjadi kegagalan pengelolaan tanpa tipu muslihat, tanpa penguasaan secara melawan hukum, dan tanpa maksud menipu, perkara dapat lebih tepat ditempatkan dalam ranah perdata. Namun apabila alasan kerugian hanya digunakan untuk menutupi fakta bahwa dana peserta telah dialihkan secara sengaja untuk kepentingan pribadi, atau sejak awal pengelola mengetahui bahwa skema yang ditawarkan tidak mungkin memenuhi janji pencairan, maka dugaan tindak pidana harus diperiksa.
Penyidik perlu menelusuri catatan keuangan, rekening koran, transaksi keluar-masuk, daftar peserta yang telah menerima pencairan, jumlah setoran yang belum dibayarkan, dan penggunaan dana oleh pengelola.
Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan kerugian usaha yang nyata dari skema penghimpunan dana yang dibangun melalui kebohongan.
Satu hal yang harus diingat: alasan “uangnya sudah habis” tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila sebelumnya telah terbukti terdapat penipuan atau penggelapan.
Filosofi hukum: kepercayaan tidak boleh dijadikan alat untuk merampas hak orang lain
Arisan hidup karena kepercayaan. Tanpa kepercayaan, orang tidak akan bersedia menyerahkan uangnya kepada pengelola atau peserta lain yang mungkin bahkan belum pernah ditemuinya secara langsung.
Namun, kepercayaan mempunyai batas. Kepercayaan tidak berarti peserta menyerahkan haknya untuk memperoleh informasi, mengetahui pengelolaan dana, dan menuntut pertanggungjawaban.
Dalam perspektif filsafat hukum, hubungan arisan mencerminkan prinsip keadilan dan itikad baik. Setiap orang yang menerima kepercayaan untuk mengelola uang pihak lain mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan dana tersebut sesuai tujuan yang telah disepakati.
Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan korektif mengingatkan bahwa ketika terjadi kerugian akibat tindakan yang tidak patut, hukum harus menyediakan mekanisme untuk memulihkan keseimbangan. Sementara prinsip pacta sunt servanda menegaskan bahwa kesepakatan yang sah harus dihormati dan dilaksanakan.
Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang memenuhi unsur kejahatan. Ia tidak boleh digunakan hanya karena seseorang gagal memenuhi kewajiban perdata. Sebaliknya, hukum perdata juga tidak boleh dijadikan tempat berlindung bagi orang yang sejak awal menggunakan perjanjian sebagai alat untuk melakukan penipuan.
Di sinilah batas antara wanprestasi dan tindak pidana harus ditentukan secara cermat.
Kita tidak boleh membiarkan setiap kegagalan pembayaran disebut penipuan. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan penipuan berlindung di balik dalih bahwa semua ini hanya urusan arisan.
Arisan boleh dibangun atas kepercayaan, tetapi pengelolaan uang harus dapat dipertanggungjawabkan
Maraknya arisan online menunjukkan bahwa teknologi telah mempermudah masyarakat membangun hubungan ekonomi. Namun kemudahan tersebut juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Masyarakat perlu lebih berhati-hati sebelum bergabung. Jangan hanya percaya pada testimoni, foto pencairan, jumlah anggota, atau rekomendasi teman. Periksa siapa pengelolanya, bagaimana mekanisme arisan, siapa yang menguasai rekening, bagaimana pencatatan dana dilakukan, dan apakah seluruh peserta mempunyai akses terhadap informasi yang transparan.
Pengelola juga harus memahami bahwa menerima uang peserta bukan berarti bebas menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Setiap rupiah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai kesepakatan.
Apabila pengelola sejak awal menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menghimpun uang, Pasal 492 KUHP Nasional dapat menjadi dasar pemeriksaan tindak pidana penipuan. Apabila uang yang berada dalam penguasaannya kemudian dimiliki atau digunakan secara melawan hukum, Pasal 486 KUHP Nasional dapat dipertimbangkan mengenai penggelapan. Ketentuan lain, termasuk UU ITE dan UU TPPU, hanya dapat diterapkan apabila fakta dan unsur hukumnya terpenuhi.
Kita juga harus belajar dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2024 bahwa praktik arisan online dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana apabila terbukti merupakan penipuan. Hubungan yang diberi nama arisan tidak otomatis menjadikannya perkara perdata semata.
Bagi peserta yang dirugikan, jangan hanya menunggu janji pengembalian uang. Amankan bukti, susun kronologi, hitung kerugian, koordinasikan dengan korban lain, dan tempuh upaya hukum berdasarkan fakta.
Jangan biarkan kepercayaan menjadi pintu masuk bagi penipuan. Jangan biarkan media sosial menjadi tempat menghimpun uang tanpa pertanggungjawaban. Dan jangan biarkan uang masyarakat hilang hanya karena pelakunya berlindung di balik nama arisan.
Pada akhirnya, arisan seharusnya menjadi sarana saling membantu, bukan alat untuk memperkaya satu orang dengan mengorbankan banyak orang. Ketika kepercayaan disalahgunakan dan uang peserta dikuasai secara melawan hukum, hukum harus hadir untuk mengungkap kebenaran, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan memperjuangkan pemulihan hak para korban.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
