Dari Serbia, Botswana, Afrika Selatan, Ghana, Inggris, Jepang hingga Amerika Serikat: Kekuasaan Tidak Abadi, Ketidakpuasan Rakyat Dapat Berubah Menjadi Kekalahan Elektoral
Jakarta, M-Nusantara.com – Ada satu pelajaran penting yang seharusnya dipahami oleh setiap pemimpin yang sedang memegang kekuasaan: kemenangan dalam pemilihan umum bukanlah jaminan bahwa rakyat akan terus memberikan dukungan. Mandat politik mempunyai batas waktu, sedangkan kepercayaan rakyat harus diperjuangkan setiap hari melalui kebijakan yang adil, pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejarah politik dunia berulang kali membuktikan bahwa partai yang pernah dominan, pemerintahan yang mempunyai dukungan parlemen besar, bahkan pemimpin yang merasa mempunyai legitimasi politik sangat kuat, pada akhirnya dapat kehilangan kekuasaan ketika rakyat menilai pemerintah tidak lagi bekerja sesuai harapan mereka.
Kekalahan petahana bukan selalu terjadi karena oposisi lebih hebat. Tidak jarang kekalahan itu merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap biaya hidup, pengangguran, korupsi, ketimpangan, pelayanan publik yang buruk, kebijakan yang tidak tepat sasaran, serta penegakan hukum yang kehilangan kepercayaan.
Fenomena tersebut terlihat dalam perkembangan politik di Serbia pada 2026, Botswana pada 2024, Afrika Selatan pada 2024, Ghana pada 2024, Inggris pada 2024, Jepang pada 2024, dan Amerika Serikat pada pemilihan tengah 2026. Israel juga memperlihatkan bagaimana blok politik yang mendukung pemerintahan dapat kehilangan mayoritas parlemen, meskipun hasilnya tidak sama dengan pergantian pemerintahan secara otomatis.
Peristiwa-peristiwa tersebut tidak boleh dibaca sebagai ramalan bahwa pemerintahan Indonesia pasti mengalami nasib yang sama. Setiap negara mempunyai sistem pemilu, struktur politik, persoalan sosial, dan karakter pemilih yang berbeda. Namun, ada satu benang merah yang layak menjadi peringatan: rakyat mempunyai cara konstitusional untuk mengoreksi kekuasaan, dan salah satu instrumen paling menentukan adalah suara mereka sendiri.
SERBIA: KETIKA KEMARAHAN PUBLIK TERHADAP KORUPSI BERUBAH MENJADI KEKALAHAN POLITIK
Perkembangan Serbia pada 2026 merupakan contoh yang sangat menarik untuk diperhatikan. Partai Progresif Serbia atau Serbian Progressive Party (SNS), yang selama kurang lebih 14 tahun mendominasi pemerintahan, akhirnya mengalami kekalahan dalam pemilihan parlemen pada 25 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil akhir yang dikonfirmasi Komisi Pemilihan Umum Serbia pada 5 November 2026, kelompok politik Student List memperoleh 2.354.417 suara dan 140 kursi dari total 250 kursi parlemen. Sementara itu, daftar politik yang dipimpin Aleksandar Vučić hanya memperoleh 1.731.323 suara atau 103 kursi. Dengan hasil tersebut, kekuasaan politik yang selama ini didominasi SNS berakhir setelah lebih dari satu dekade.
Kekalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari gelombang protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang berlangsung selama kurang lebih dua tahun. Salah satu pemicunya adalah runtuhnya kanopi stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang. Tragedi tersebut memicu kemarahan publik dan tuntutan agar pemerintah membuka pertanggungjawaban, termasuk dugaan korupsi dan persoalan tata kelola proyek infrastruktur.
Protes yang semula berangkat dari tuntutan keadilan atas tragedi kemanusiaan kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Mahasiswa dan kelompok masyarakat menuntut pemerintahan yang lebih transparan, pemberantasan korupsi, serta pemulihan supremasi hukum. Gerakan tersebut pada akhirnya menemukan saluran politik melalui Student List yang berhasil mengalahkan kekuatan politik petahana.
Serbia memberikan pelajaran penting: persoalan yang pada awalnya dianggap sebagai insiden teknis atau kegagalan proyek dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan nasional apabila pemerintah tidak memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban yang memadai.
Rakyat tidak hanya marah karena sebuah bangunan mengalami kegagalan. Mereka marah ketika muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan, apakah ada penyimpangan, dan mengapa keadilan terasa sulit diperoleh.
Ada hal yang harus dicatat secara jujur. Pada pemilu Serbia tahun 2023, justru partai Vučić yang menang dengan 46,75 persen suara dan 129 kursi. Kekalahan SNS baru terjadi pada pemilu parlemen 2026. Perbedaan kronologi ini penting agar contoh Serbia tidak dipelintir atau disajikan secara tidak akurat.
BOTSWANA: PARTAI YANG BERKUASA SELAMA 58 TAHUN PUN DAPAT DIKALAHKAN
Botswana memberikan pelajaran demokrasi yang tidak kalah kuat. Dalam pemilu parlemen pada 30 Oktober 2024, Botswana Democratic Party (BDP), yang telah memerintah selama 58 tahun, kehilangan kekuasaan.
Koalisi oposisi Umbrella for Democratic Change (UDC) memperoleh 36 dari 61 kursi parlemen yang dipilih langsung. Sebaliknya, BDP yang sebelumnya memiliki 38 kursi pada pemilu 2019 hanya memperoleh empat kursi. Kemenangan oposisi membawa Duma Boko menjadi presiden baru Botswana.
Apa penyebabnya?
Botswana mengalami tekanan ekonomi akibat penurunan permintaan berlian di pasar global. Padahal, berlian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negara tersebut. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan membuat perekonomian rentan ketika permintaan global melemah.
Persoalan tersebut kemudian bertemu dengan masalah pengangguran, pelayanan kesehatan, korupsi, tata kelola pemerintahan, dan tuntutan peningkatan kesejahteraan.
Masyarakat tidak lagi cukup diyakinkan dengan sejarah panjang keberhasilan partai penguasa. Mereka menginginkan pekerjaan, pelayanan publik yang lebih baik, dan kesempatan ekonomi yang nyata.
Peristiwa Botswana memperlihatkan bahwa usia kekuasaan bukan ukuran legitimasi. Bahkan partai yang telah menjadi bagian dari sejarah negara selama lebih dari setengah abad tetap dapat kehilangan kepercayaan pemilih.
Tidak ada partai yang berhak menganggap dirinya sebagai pemilik permanen negara.
AFRIKA SELATAN: WARISAN PERJUANGAN TIDAK DAPAT MENUTUP KEGAGALAN PEMERINTAHAN
African National Congress (ANC) merupakan partai yang mempunyai sejarah besar dalam perjuangan mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. Sejak pemilu demokratis 1994, ANC mendominasi pemerintahan nasional dan menjadi kekuatan politik utama.
Namun, pemilu 29 Mei 2024 mengubah peta politik negara tersebut. ANC hanya memperoleh sekitar 40,2 persen suara dan 159 dari 400 kursi parlemen. Untuk pertama kalinya sejak berakhirnya apartheid, partai tersebut gagal memperoleh mayoritas absolut dan harus membentuk pemerintahan koalisi.
Mengapa hal itu terjadi?
Persoalan pengangguran, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, gangguan pasokan listrik, pelayanan publik, dan korupsi menjadi bagian dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang telah lama berkuasa.
Reuters pada 1 Juni 2024 melaporkan bahwa kemarahan masyarakat terhadap pengangguran, ketimpangan, dan krisis pasokan listrik turut menyebabkan penurunan tajam dukungan terhadap ANC. Dukungan partai tersebut merosot dari 57,5 persen pada 2019 menjadi sekitar 40 persen pada 2024.
Inilah pelajaran yang sering dilupakan oleh penguasa: jasa masa lalu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari evaluasi atas kinerja hari ini.
Rakyat menghormati sejarah perjuangan, tetapi mereka juga mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Mereka tidak dapat terus-menerus diminta bersabar hanya karena partai penguasa pernah berjasa dalam sejarah bangsa.
GHANA: KRISIS EKONOMI DAN PENGANGGURAN MENGALAHKAN PARTAI PETAHANA
Dalam pemilu Ghana pada Desember 2024, New Patriotic Party (NPP) yang merupakan partai Presiden Nana Akufo-Addo mengalami kekalahan. Kandidat oposisi sekaligus mantan presiden John Dramani Mahama dari National Democratic Congress (NDC) memenangkan pemilihan presiden, sementara NDC memperoleh 183 kursi parlemen dari total 276 kursi. NPP hanya memperoleh 88 kursi. Mahama kemudian dilantik pada 7 Januari 2025.
Kekalahan NPP berlangsung di tengah krisis ekonomi yang serius, pengangguran, terutama di kalangan anak muda, serta persoalan biaya hidup. Ekonomi dan reformasi pajak menjadi isu utama dalam kampanye pemilu.
Ghana mengajarkan bahwa rakyat tidak hanya menilai pemerintah dari pertumbuhan ekonomi yang diumumkan secara resmi. Mereka juga menilai apakah pertumbuhan itu benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Angka makroekonomi dapat menunjukkan perbaikan, tetapi apabila masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan, harga kebutuhan meningkat, dan kesempatan ekonomi tidak merata, pemerintah tetap menghadapi risiko kehilangan dukungan.
Di sinilah letak persoalan mendasar pemerintahan: keberhasilan tidak cukup diumumkan, tetapi harus dirasakan.
INGGRIS: 14 TAHUN BERKUASA BERAKHIR KARENA KELELAHAN PUBLIK
Pemilu Inggris pada 4 Juli 2024 mengakhiri 14 tahun pemerintahan Partai Konservatif. Partai Buruh atau Labour Party memenangkan 411 kursi dari 650 kursi House of Commons, sedangkan Partai Konservatif hanya memperoleh 121 kursi.
Kemenangan Labour mengantarkan Keir Starmer menjadi perdana menteri, menggantikan Rishi Sunak. Hasil tersebut menjadi salah satu kekalahan terburuk Partai Konservatif dalam sejarah politik modern Inggris.
Faktor yang memengaruhi kekalahan tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang lemah, meningkatnya biaya hidup, persoalan pelayanan publik, tekanan terhadap National Health Service (NHS), serta ketidakpuasan terhadap stabilitas kepemimpinan pemerintah.
Dalam beberapa tahun sebelum pemilu, Inggris juga mengalami pergantian perdana menteri yang cepat. Kondisi itu memperkuat kesan bahwa pemerintahan tidak memiliki stabilitas dan arah kebijakan yang konsisten.
Pelajaran Inggris sederhana, tetapi keras: rakyat dapat kehilangan kesabaran ketika pemerintahan terlalu sibuk mengurus persoalan internal kekuasaan, sementara masalah sehari-hari masyarakat tidak terselesaikan.
JEPANG: SKANDAL POLITIK DAN BIAYA HIDUP MENGGERUS DOMINASI PARTAI PENGUASA
Jepang juga memberikan contoh penting melalui pemilu House of Representatives pada 27 Oktober 2024.
Partai Liberal Democratic Party (LDP) yang dipimpin Perdana Menteri Shigeru Ishiba kehilangan mayoritas parlemen. LDP yang sebelumnya memiliki 259 kursi turun menjadi 191 kursi. Mitra koalisinya, Komeito, juga turun dari 32 menjadi 24 kursi. Sementara itu, oposisi Constitutional Democratic Party of Japan meningkat dari 96 menjadi 148 kursi.
Pemilu berlangsung setelah skandal dana politik yang tidak tercatat dengan baik mengguncang LDP. Di saat yang sama, masyarakat menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup.
Persoalan ini menunjukkan bahwa reputasi partai yang telah lama berkuasa tidak menjamin dukungan rakyat akan terus bertahan. Ketika muncul persoalan integritas pejabat dan transparansi keuangan politik, kepercayaan publik dapat terkikis.
Menariknya, Ishiba tidak langsung kehilangan jabatan perdana menteri. Ia terpilih kembali melalui pemungutan suara di parlemen pada 11 November 2024, meskipun pemerintahannya harus menghadapi situasi politik yang lebih lemah.
Ini perlu dibedakan: kehilangan mayoritas parlemen tidak selalu berarti pergantian pemerintahan seketika, tetapi tetap merupakan peringatan serius terhadap legitimasi politik pemerintah.
AMERIKA SERIKAT: PEMILU SELA MENJADI KOREKSI TERHADAP PRESIDEN
Pemilihan tengah atau midterm elections Amerika Serikat pada 3 November 2026 memberikan pelajaran lain mengenai hubungan antara presiden, Kongres, dan rakyat.
Partai Demokrat berhasil merebut kendali DPR dan Senat dari Partai Republik. Reuters pada 4 November 2026 melaporkan kemenangan besar Demokrat, termasuk di sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan basis kuat Partai Republik. Hasil tersebut menjadi pukulan elektoral terhadap Presiden Donald Trump dan memperlihatkan melemahnya dukungan terhadap koalisi politiknya.
Faktor yang dilaporkan memengaruhi hasil pemilu antara lain ketidakpuasan terhadap perang dengan Iran, kecemasan mengenai biaya hidup, serta penilaian negatif terhadap pengelolaan pemerintahan. Reuters juga mencatat pergeseran dukungan pemilih di banyak wilayah, termasuk daerah yang sebelumnya memberikan kemenangan besar kepada Trump pada pemilu 2024.
Pemilu sela bukan pemilihan presiden. Trump tidak otomatis kehilangan jabatan karena hasil tersebut. Namun, hilangnya kendali atas kedua kamar Kongres membuat pemerintahannya menghadapi pengawasan legislatif yang lebih kuat dan ruang politik yang lebih terbatas.
Inilah fungsi demokrasi konstitusional yang sering dilupakan oleh penguasa: rakyat tidak harus menunggu pemilihan presiden berikutnya untuk mengoreksi arah pemerintahan.
ISRAEL: KEHILANGAN MAYORITAS PARLEMEN ADALAH PERINGATAN, BUKAN OTOMATIS PERGANTIAN PEMERINTAHAN
Pemilu parlemen Israel pada 27 Oktober 2026 juga menghasilkan perubahan penting. Hasil resmi Knesset menunjukkan Likud memperoleh 27 kursi. Blok pro-Netanyahu memperoleh 53 kursi, blok anti-Netanyahu 48 kursi, sedangkan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Tidak satu pun blok tersebut secara mandiri mencapai mayoritas 61 kursi di Knesset yang beranggotakan 120 orang.
Karena itu, hasil Israel harus dibaca secara tepat. Netanyahu dan sekutunya kehilangan mayoritas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan secara mandiri, tetapi hasil tersebut tidak otomatis berarti Netanyahu telah kehilangan jabatan. Pembentukan koalisi dan dukungan parlemen tetap menentukan keberlanjutan pemerintahan.
Faktor keamanan nasional, perang, kebijakan pemerintahan, dan kepercayaan publik menjadi bagian dari dinamika politik Israel. Namun, tidak tepat menyederhanakan seluruh hasil pemilu hanya sebagai penolakan terhadap satu kebijakan atau satu tokoh.
Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa bahkan dalam situasi keamanan yang sangat sensitif, dukungan politik tetap harus dipertahankan melalui pertanggungjawaban pemerintahan.
APA BENANG MERAH DARI SEMUA PERISTIWA TERSEBUT?
Jika berbagai negara tersebut diperhatikan secara cermat, ada beberapa faktor yang berulang dan patut menjadi perhatian setiap pemerintahan.
Pertama, ekonomi rakyat. Penguasa sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi, pembangunan infrastruktur, dan target jangka panjang. Namun, rakyat mengukur ekonomi melalui hal yang lebih sederhana: apakah mereka memperoleh pekerjaan, apakah harga kebutuhan pokok terjangkau, apakah pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan apakah masa depan anak-anak mereka lebih baik.
Kedua, korupsi dan konflik kepentingan. Ketika pemerintah meminta rakyat berhemat, tetapi pejabat justru dipersepsikan menikmati fasilitas dan privilese, kepercayaan masyarakat akan terkikis. Ketika penanganan perkara korupsi tidak transparan atau terlihat tebang pilih, masyarakat dapat mempertanyakan apakah hukum masih berdiri di atas kepentingan publik.
Ketiga, kebijakan yang tidak tepat sasaran. Program pemerintah yang dirancang dengan niat baik tetap dapat menimbulkan persoalan apabila perencanaannya tidak matang, pengawasan lemah, anggaran tidak transparan, dan masyarakat yang menjadi sasaran justru tidak merasakan manfaatnya.
Keempat, kepemimpinan yang tidak mau mendengar. Pemerintah boleh mempunyai visi besar, tetapi visi itu harus diuji melalui dialog, data, evaluasi, dan partisipasi masyarakat. Kritik bukan musuh negara. Kritik merupakan salah satu instrumen untuk memperbaiki negara.
Kelima, lemahnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat merasa hukum hanya tegas kepada kelompok tertentu, sementara kelompok yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan perlakuan berbeda, persoalannya bukan lagi sekadar citra institusi. Itu menyangkut legitimasi negara hukum.
Keenam, jarak antara janji politik dan kenyataan. Rakyat dapat menerima kebijakan yang sulit apabila pemerintah menjelaskan alasan, risiko, manfaat, dan pembagian bebannya secara jujur. Tetapi rakyat sulit menerima pengorbanan apabila manfaat kebijakan hanya dinikmati kelompok tertentu.
Tidak semua kekalahan petahana disebabkan oleh satu faktor. Hasil pemilu juga dipengaruhi sistem pemilihan, karakter kandidat, koalisi, tingkat partisipasi, isu lokal, serta kemampuan oposisi menawarkan alternatif. Namun, ketika ketidakpuasan ekonomi, persoalan integritas, dan kegagalan pelayanan publik bertemu, risiko kehilangan dukungan politik menjadi semakin besar.
INDONESIA: PROGRAM NASIONAL HARUS DIUJI DENGAN MANFAAT, BUKAN SEKADAR BESARNYA ANGGARAN
Pelajaran dari berbagai negara tersebut sangat relevan bagi Indonesia.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai mandat politik yang sah dan harus dihormati. Pemerintah juga memiliki agenda pembangunan nasional yang besar, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hilirisasi industri, Danantara, swasembada pangan, hingga berbagai program pembangunan lainnya.
Tidak ada yang salah dengan ambisi membangun negara. Indonesia membutuhkan program yang berani, investasi jangka panjang, penguatan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan.
Namun, satu hal harus ditegaskan: tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan cara pelaksanaan yang buruk.
Program pemerintah harus dinilai dari ketepatan sasaran, transparansi anggaran, kesiapan infrastruktur, kompetensi pelaksana, pengawasan, dan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai program nasional justru berubah menjadi beban fiskal, ruang pemborosan, atau ladang kepentingan kelompok tertentu.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, harus menjawab persoalan gizi anak secara nyata. Pemerintah harus memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, distribusi, pengadaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Apabila terdapat kasus keracunan, penyimpangan pengadaan, atau dugaan korupsi, pemerintah wajib melakukan pemeriksaan terbuka dan mengambil tindakan sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hanya karena program tersebut merupakan program unggulan pemerintah.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga harus dibangun berdasarkan prinsip koperasi yang sesungguhnya. Koperasi bukan sekadar target jumlah bangunan atau unit usaha. Ia harus hidup karena partisipasi anggota, tata kelola profesional, transparansi, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Apabila hanya dibangun secara administratif tanpa kesiapan usaha dan kemampuan pengelolaan, program tersebut berisiko menjadi beban baru bagi desa.
Begitu pula Danantara dan hilirisasi. Kebijakan investasi dan pengelolaan aset negara harus disertai transparansi, tata kelola yang kuat, pengawasan independen, serta pencegahan konflik kepentingan. Semakin besar nilai aset yang dikelola, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik.
Pemerintah harus berhenti mengukur keberhasilan hanya berdasarkan jumlah program, nilai anggaran, atau banyaknya kegiatan seremonial. Ukuran sebenarnya adalah apakah rakyat memperoleh manfaat yang terukur.
Jangan sampai pemerintah merasa telah bekerja keras, tetapi masyarakat justru merasa semakin berat menjalani kehidupan.
PENEGAKAN HUKUM: SUMBER KRISIS KEPERCAYAAN YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Di antara seluruh persoalan pemerintahan, penegakan hukum merupakan salah satu faktor paling menentukan legitimasi negara.
Pemerintah boleh mempunyai program pembangunan yang besar. Namun, semua itu akan kehilangan makna apabila hukum tidak berjalan secara adil.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pejabat, pengusaha besar, atau kelompok yang mempunyai hubungan politik dengan kekuasaan. Tidak boleh pula aparat penegak hukum menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat yang berbeda pendapat.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1) menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Ketentuan tersebut merupakan perintah konstitusi, bukan pilihan politik pemerintah.
Ketika perkara hukum ditangani secara tidak konsisten, ketika proses penyidikan tidak transparan, ketika dugaan penyimpangan tidak ditindaklanjuti secara profesional, atau ketika muncul persepsi bahwa hukum digunakan untuk kepentingan politik, kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat mengalami kemunduran.
Aparat penegak hukum harus memahami bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukan hak untuk bertindak tanpa batas. Setiap tindakan harus mempunyai dasar hukum, prosedur yang sah, alasan yang dapat diuji, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Kritik terhadap pemerintah tidak boleh dengan mudah dicap sebagai tindakan melawan negara. Demonstrasi damai, kebebasan pers, kritik akademisi, dan pendapat masyarakat merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi.
Pemerintah tidak perlu takut terhadap kritik yang sah. Yang seharusnya ditakuti adalah ketika masyarakat tidak lagi percaya bahwa kritik mereka akan didengar dan diproses melalui mekanisme yang adil.
LANDASAN KONSTITUSIONAL: KEKUASAAN ADALAH MANDAT, BUKAN KEPEMILIKAN
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 22E mengatur pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Makna konstitusionalnya jelas: pemerintah memperoleh kewenangan karena rakyat memberikan mandat melalui mekanisme demokratis. Pemerintah bukan pemilik negara, bukan pemilik rakyat, dan bukan pemilik kedaulatan.
Mandat tersebut membawa kewajiban untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum dan kepentingan umum.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menjamin hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak-hak tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara negara.
Sementara itu, Pasal 28J memberikan ruang pembatasan hak melalui undang-undang untuk tujuan yang sah. Namun, pembatasan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik yang sah atau melindungi kepentingan politik penguasa.
Dalam perspektif teori negara hukum, kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi, hukum, dan mekanisme pengawasan. Montesquieu mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung menyalahgunakan kewenangannya apabila tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. John Locke juga menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah yang kewenangannya harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Karena itu, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang sanggup menerima kritik, memperbaiki kebijakan, dan memastikan hukum berlaku sama bagi semua orang.
PERINGATAN KEPADA PEMERINTAH INDONESIA: JANGAN MENUNGGU RAKYAT MENJAWAB DI BILIK SUARA
Pemerintahan Presiden Prabowo mempunyai mandat elektoral yang sah. Namun, mandat tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai persetujuan tanpa batas terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
Setiap program nasional harus terbuka terhadap evaluasi. Setiap penggunaan anggaran harus dapat diawasi. Setiap pejabat yang diduga melakukan penyimpangan harus diproses tanpa melihat kedekatan politiknya. Setiap kritik masyarakat harus dijawab dengan argumentasi dan tindakan korektif, bukan dengan intimidasi atau stigmatisasi.
Pemerintah juga perlu memahami bahwa dukungan politik tidak dapat diukur hanya dari besarnya koalisi, jumlah pejabat yang hadir dalam acara resmi, atau banyaknya pernyataan dukungan di media sosial.
Dukungan yang sesungguhnya terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat merasakan keadilan, memperoleh kesempatan ekonomi, mendapatkan pelayanan publik yang layak, dan melihat bahwa pejabat bertanggung jawab atas tindakannya.
Tidak semua demonstrasi mewakili seluruh rakyat. Tidak semua kritik benar. Tidak semua program yang ditolak oleh sebagian kelompok berarti ditolak mayoritas masyarakat. Namun, setiap penolakan yang disertai alasan dan data harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Pemerintah yang bijaksana tidak memilih hanya suara yang menyenangkan. Pemerintah yang bijaksana juga mendengarkan suara yang tidak nyaman.
Kekuasaan seharusnya tidak sibuk membangun narasi bahwa semuanya baik-baik saja ketika masyarakat menyampaikan persoalan yang nyata. Mengakui kesalahan bukan kelemahan. Memperbaiki kebijakan bukan kekalahan. Mengganti pejabat yang tidak mampu menjalankan tanggung jawab bukan penghinaan terhadap pemerintah.
Justru kemampuan melakukan koreksi merupakan salah satu ukuran kedewasaan kepemimpinan.
RAKYAT DAPAT MEMAAFKAN KEKURANGAN, TETAPI SULIT MENERIMA KETIDAKADILAN YANG TERUS DIPELIHARA
Serbia memperlihatkan bahwa gerakan masyarakat yang tumbuh dari tuntutan pertanggungjawaban dapat berkembang menjadi kekuatan elektoral yang mengakhiri dominasi politik selama 14 tahun. Botswana membuktikan bahwa partai yang berkuasa selama 58 tahun pun dapat kehilangan kekuasaan. Afrika Selatan memperlihatkan bahwa warisan perjuangan besar tidak menjamin dukungan politik tetap utuh. Ghana dan Inggris menunjukkan bahwa krisis ekonomi serta kegagalan pelayanan publik dapat mengakhiri pemerintahan petahana. Jepang memperlihatkan bagaimana skandal politik dan tekanan biaya hidup dapat meruntuhkan mayoritas. Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemilu sela dapat menjadi instrumen koreksi terhadap presiden. Israel memberikan pelajaran bahwa kehilangan mayoritas parlemen dapat membatasi kemampuan pemerintah mempertahankan kekuasaan.
Semua peristiwa itu mempunyai konteks berbeda, tetapi mengandung pesan yang sama: tidak ada kekuasaan yang boleh merasa aman hanya karena pernah menang besar.
Bagi Indonesia, peringatan ini harus dibaca secara serius. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai ketidakpuasan masyarakat terakumulasi menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Evaluasi harus dilakukan sekarang, bukan ketika kekalahan politik sudah berada di depan mata.
Jangan sampai program yang seharusnya menyejahterakan justru menimbulkan beban baru. Jangan sampai penegakan hukum yang seharusnya menghadirkan keadilan justru memperlebar ketidakpercayaan. Jangan sampai kritik yang seharusnya menjadi masukan dianggap sebagai ancaman.
Dalam demokrasi, rakyat bukan penonton yang hanya diminta bertepuk tangan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang berhak menilai, mengawasi, mengkritik, dan pada waktunya menentukan kembali siapa yang layak memperoleh mandat.
Kekuasaan dapat dimenangkan melalui pemilu, tetapi legitimasi harus dipelihara melalui keadilan. Pemerintahan dapat bertahan karena dukungan politik, tetapi hanya akan dihormati apabila bekerja untuk kepentingan rakyat.
Dan kepada siapa pun yang sedang berkuasa, ingatlah satu hal: jangan menganggap kesabaran rakyat sebagai persetujuan, jangan menganggap kemenangan masa lalu sebagai jaminan masa depan, dan jangan menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang diwariskan secara permanen.
Sebab dalam demokrasi, rakyat dapat memberikan mandat. Rakyat juga dapat menarik kembali mandat itu melalui cara yang sah dan konstitusional.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H., C.Med., CPLA., CLI.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
