Gorontalo, M-Nusantara.com – Tiga wartawan yang tergabung dalam Digdaya Perwakilan Netizen (DPN) mengalami perlakuan tidak menyenangkan di depan Kantor Telkomsel Vidya Amaliah yang berlokasi di Jalan Nani Wartabone. Insiden yang berujung pada ketegangan itu dipicu oleh miskomunikasi antara para jurnalis dan seorang pegawai yang bertugas di tempat tersebut.
Peristiwa tersebut terjadi Selasa pagi, (12/3/2026), ketika ketiga wartawan hendak memarkir kendaraan di bahu jalan sebelum mengikuti agenda pertemuan di sekitar kantor tersebut. Keberadaan palang yang terpasang di tepi jalan membuat mereka ragu apakah area itu diperbolehkan untuk parkir. Untuk memperoleh kejelasan, mereka pun bertanya kepada seorang karyawan yang berada di lokasi. Namun, alih-alih mendapat respons ramah, percakapan justru berubah memanas. Menurut kesaksian para wartawan, karyawan tersebut merespons dengan nada tinggi dan menunjukkan sikap tidak bersahabat. Situasi kian runcing ketika pegawai itu diduga melakukan tekanan psikis terhadap salah satu jurnalis, sehingga memicu keributan kecil di lokasi.
Menarik Dibaca. . .
“Kami hanya ingin memastikan apakah area itu bisa dipakai parkir atau tidak. Tapi respons yang kami terima justru keras dan terkesan mengintimidasi,” ujar salah satu wartawan yang berada di tempat kejadian.
Keributan di tepi Jalan Nani Wartabone itu sempat menyita perhatian warga sekitar. Tak lama kemudian, aparat kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan pengecekan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya perselisihan di area tersebut.
Menanggapi insiden itu, Ketua DPN Gorontalo yang juga menjabat Sekretaris AKPERSI DPC Kota Gorontalo, Jefri Taha, yang akrab disapa “Yoker”, menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, intimidasi terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ia menilai bahwa peristiwa ini mencederai semangat kebebasan pers yang seharusnya dihormati oleh semua pihak.
“Jika benar ada tekanan terhadap wartawan, maka itu jelas tidak bisa ditoleransi. Jurnalis bekerja dengan payung hukum yang kuat, sehingga tidak boleh ada pihak yang bertindak sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik,” ujar Yoker.
Ia juga mendesak pihak manajemen yang bertanggung jawab di lokasi tersebut untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik guna menjernihkan duduk perkara. “Kami berharap ada itikad baik dari pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Jika persoalan ini dibiarkan mengambang tanpa kejelasan, maka kami tidak menutup kemungkinan akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Secara regulasi, tindakan yang menghalang-halangi kerja jurnalis dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 18 ayat (1). Disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Telkomsel Vidya Amaliah belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Sementara itu, aparat kepolisian menyatakan akan mengumpulkan keterangan dari semua pihak yang terlibat guna mengungkap fakta secara objektif sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa upaya menjaga kemerdekaan pers masih menghadapi tantangan di lapangan. Perlindungan terhadap jurnalis harus menjadi perhatian bersama agar fungsi kontrol sosial pers dapat berjalan tanpa rasa takut. (Y.H)
Humas DPD Akpersi
