Minahasa, M_Nusantara.com – Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP) Universitas Negeri Manado (UNIMA) akhirnya angkat bicara menanggapi gelombang kritik dan tudingan pembiaran dalam penanganan laporan kekerasan seksual yang diduga dialami oleh mahasiswi berinisial E (21) sebelum ditemukan meninggal dunia. Dekan FIPP UNIMA, Dr. Aldjon Dapa, M.Pd., secara tegas menyatakan bahwa surat pengaduan dugaan pelecehan seksual yang disebut-sebut ditujukan kepadanya, tidak pernah sampai ke tangan pimpinan fakultas.
Aldjon mengaku pihaknya sedang berupaya melacak keberadaan surat tersebut. Ia mengalihkan penjelasan kepada mekanisme formal yang ada, dengan menyebut bahwa korban telah melapor langsung ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) UNIMA pada 19 Desember 2025. Menurutnya, laporan itu telah diterima dan langsung diproses oleh tim satgas kampus.
Menarik Dibaca. . .
Lebih lanjut, Aldjon memaparkan kronologi tindak lanjut satgas. Rencana awal, kata dia, adalah pemanggilan korban untuk memberikan kesaksian di hadapan tim kerja Satgas PPKPT pada 22 Desember 2025. Namun, pertemuan tersebut akhirnya dibatalkan atas permintaan korban sendiri yang dikabarkan ingin pulang kampung terlebih dahulu.
Atas dasar rangkaian keterangan itu, Aldjon menegaskan bahwa tidak ada unsur pembiaran dari pihak fakultas maupun universitas. Ia juga menyebut bahwa secara administrasi akademik, korban masih tercatat aktif sebagai mahasiswa dan bahkan terdaftar sebagai peserta ujian proposal yang dijadwalkan pada 6 Januari 2026.
Klarifikasi kampus ini disampaikan di tengah tekanan publik yang kian menguat. Sebelumnya, aksi solidaritas dan kritik pedas dilayangkan oleh mahasiswa dan alumni UNIMA yang menilai adanya kelambanan respon kampus. Mereka menuntut transparansi penanganan kasus ini.
Salah satu suara kritik datang dari alumni PGSD UNIMA, Sri Wulandari Mamonto. Ia menyoroti surat kronologi yang ditinggalkan almarhumah sebagai bukti seriusnya persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sri juga mengkritik sikap institusi yang dinilai lebih mengutamakan reputasi daripada keselamatan dan keadilan bagi korban.
Kasus ini kembali menyoroti efektivitas Satgas PPKPT yang merupakan amanat Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Regulasi ini mewajibkan kampus untuk memiliki mekanisme penanganan yang cepat, aman, dan berpihak pada korban. Kematian E memunculkan pertanyaan kritis tentang prosedur satgas, termasuk soal perlindungan psikologis, prosedur tindak lanjut ketika pertemuan dibatalkan, serta koordinasi antara satgas dan pimpinan fakultas.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dan rinci dari Satgas PPKPT UNIMA mengenai tahapan proses yang telah dilakukan serta langkah perlindungan konkret yang diberikan kepada korban sebelum meninggal. Kematian mahasiswi itu meninggalkan duka dan tanda tanya besar tentang sejauh mana sistem perlindungan kampus benar-benar operasional dan sensitif terhadap kerentanan korban. Di balik bantahan institusi, publik terus menunggu akuntabilitas yang lebih nyata, agar keadilan tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata. (Tim/Red)
