Sitaro, M_Nusantara.com – Duka mendalam menyelimuti tanah Sitaro. Seorang mahasiswi asal daerah itu, Evia Manggolo, mengakhiri hidupnya dalam sunyi. Diduga, keputusasaan itu merupakan puncak dari tekanan psikologis berat dan depresi kuat yang dialaminya, akibat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen—sosok yang seharusnya menjadi pendidik, pelindung, dan teladan moral.
Peristiwa ini bukan sekadar tragedi personal. Kematian Evia adalah luka kolektif, sebuah tamparan keras bagi dunia pendidikan, dan penghinaan terhadap martabat perempuan serta nilai kemanusiaan rakyat Sitaro. Ini menjadi bukti kegagalan sistem ketika ruang yang seharusnya aman justru diduga berubah menjadi tempat predator berkeliaran.
Menarik Dibaca. . .
Dalam keadaan seperti ini, negara tidak boleh diam, aparat tidak boleh ragu, dan masyarakat tidak boleh bungkam. Bunuh diri bukanlah penyebab utama, melainkan puncak dari penderitaan panjang, ketakutan, rasa malu, tekanan mental, dan kegagalan sistem dalam melindungi korban. Oleh karena itu, perjuangan harus dialihkan kepada akar persoalan: kekerasan seksual dan kelalaian perlindungan.
Atas nama kemanusiaan dan harga diri rakyat Sitaro, seluruh elemen masyarakat di mana pun berada diajak untuk bersatu mengawal kasus ini hingga tuntas. Seruan ini menolak segala bentuk pembungkaman, intimidasi, dan upaya damai semu yang dapat mengubur kebenaran dan keadilan.
Masyarakat juga dituntut untuk bersikap pro-aktif menuntut penegakan hukum yang adil dan transparan. Targetnya jelas: memastikan sang predator, siapa pun dia dan setinggi apa pun jabatannya, mendapatkan hukuman yang setimpal. Nama Evia Manggolo tidak boleh hilang tanpa keadilan, dan kampus tidak boleh dibiarkan menjadi kuburan masa depan anak-anak bangsa.
Dasar hukum untuk menuntut keadilan ini sangat kuat. Landasan utama adalah UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang dengan tegas menyatakan pelecehan seksual sebagai tindak pidana, mengakui penyalahgunaan relasi kuasa (dosen-mahasiswa) sebagai unsur pemberat, dan menjamin hak korban atas perlindungan serta pemulihan.
Selain UU TPKS, sejumlah regulasi lain memperkuat posisi korban dan kewajiban penegak hukum. KUHP (Pasal 289, 290, 294, dan 359) mengancam perbuatan cabul dan kelalaian yang berakibat kematian. UU HAM menjamin perlindungan kehormatan dan rasa aman, khususnya bagi perempuan. Sementara itu, Permendikbudristek tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi mewajibkan kampus untuk mencegah, menindak, dan melindungi, dengan sanksi berat bagi yang lalai. UU Perlindungan Saksi dan Korban juga menjamin pendampingan serta perlindungan bagi keluarga Evia.
Penegasan moral dan hukum dalam kasus ini harus jelas: ini tidak boleh berhenti pada belasungkawa. Kasus ini harus berujung pada keadilan. Institusi yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban, dan nama korban harus dipulihkan melalui terangnya kebenaran dan hukum. Diam dalam situasi ini sama saja membiarkan kejahatan yang sama terulang kembali di masa depan.
Pesan akhirnya tegas: jangan biarkan Evia Manggolo hanya menjadi statistik tragis. Perjuangan kolektif ini adalah untuk memastikan setiap orang, terutama perempuan, dapat menuntut ilmu di ruang yang aman dan bermartabat. Hanya dengan keadilan yang ditegakkan, luka Sitaro dan keluarga Evia dapat mulai sembuh, dan harga diri kemanusiaan dapat dipulihkan. (JS)
