Minahasa, M-Nusantara.com — Ketegangan di Desa Sea, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, kembali memuncak Jumat (10/4/2026). Sejumlah oknum anggota Polri Polda Sulut yang diduga bertugas tanpa surat perintah yang sah dikerahkan untuk “mengawal” aksi pengusaha properti yang disebut berusaha menguasai paksa lahan perkebunan yang telah digarap warga selama puluhan tahun. Kuasa hukum masyarakat, Noch Sambouw, SH, MH, mengecam keras tindakan tersebut dan meminta perlindungan hukum kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menarik Dibaca. . .
Lahan yang menjadi sumber sengketa ini adalah perkebunan rakyat yang dikenal sebagai Kebun Tumpengan, yang secara administratif berada dalam wilayah Desa Sea. Menurut Noch Sambouw, lahan ini telah digarap secara turun-temurun oleh warga setempat sejak tahun 1962, jauh sebelum masa berlakunya hak erfpacht yang menjadi dasar klaim pihak lain. “Di tanah ini, ada masyarakat yang menguasai dan mengolahnya sudah puluhan tahun dan memiliki surat dari pemerintah desa,” tegas Noch Sambouw kepada wartawan.
Konflik ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak tahun 1999, status kepemilikan lahan di Desa Sea telah menjadi objek sengketa fisik dan yuridis yang berkepanjangan. “Undang-undang dan peraturan mengatakan, tanah yang dalam sengketa tidak bisa dilakukan jual beli atau peralihan hak,” ujar Noch Sambouw, menegaskan dasar hukum dari penolakan masyarakat. Namun, di tengah status sengketa yang jelas, sebuah Akta Jual Beli (AJB) bermasalah justru diterbitkan.
Kasus ini memasuki babak baru setelah Noch Sambouw secara resmi melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sulut, yang teregistrasi dengan nomor laporan STTLP/B/68/I/2026/SPKT/POLDA SULAWESI UTARA. Laporan tersebut menyorot terbitnya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 203/2019 tertanggal 12 November 2019, yang dibuat oleh PPAT Natalia Rumagit di Kabupaten Minahasa. Dokumen ini diduga mengandung keterangan palsu, terutama pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa objek tanah tidak dalam sengketa—sebuah pernyataan yang secara faktual salah.
Noch Sambouw menjelaskan bahwa penerbitan AJB di atas lahan bersengketa merupakan pelanggaran hukum yang tegas. “Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 39 ayat (1) huruf f, PPAT seharusnya menolak pembuatan akta jika objek tanah sedang dalam sengketa, baik secara fisik maupun yuridis,” tegasnya. Pelanggaran ini menjadi dasar utama laporan polisi yang kini sedang dalam proses penyelidikan oleh Subdit Harda, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut.
Kejanggalan lain terungkap dari isi dokumen tersebut, di mana nama Jimmy Widjaja disebut bertindak sebagai kuasa dari pihak penjual, sekaligus juga tercatat sebagai pihak pembeli. “Sangat rancu, penjual dan pembelinya adalah orang yang sama,” kata Noch Sambouw, yang juga menjadi kuasa hukum bagi warga yang dituduh menyerobot tanah. Akta bermasalah ini diketahui telah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dengan perkara nomor 19/G/2025/PTUN.MDO.
Insiden terbaru 10 April 2026 dinilai sebagai eskalasi yang berbahaya, di mana aparat kepolisian diduga bertindak tidak netral dengan “membackup” oknum pengusaha. Menurut Noch Sambouw, pemagaran lahan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya perintah eksekusi dari pengadilan merupakan tindakan yang melawan hukum. “Tidak ada perintah pengadilan, tiba-tiba orang yang datang… langsung pagar,” ujarnya mengkritisi aksi yang dilakukan oleh pihak Jimmy Widjaja Cs. Kehadiran aparat yang tanpa surat perintah tugas yang sah semakin memperkuat dugaan adanya tindakan di luar prosedur untuk mengintimidasi warga.
Menyikapi dugaan pembiaran dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat, Noch Sambouw selaku kuasa hukum menyatakan akan bertindak tegas. “Kami advokat akan bertindak tegas dan keras melawan kezoliman oknum anggota Polri yang mencari tambahan pendapatan dengan melanggar aturan,” tegasnya. Pihaknya bahkan tak segan-segan meminta perlindungan hukum kepada TNI untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, mengingat aparat kepolisian yang seharusnya mengamankan proses hukum justru dinilai menjadi bagian dari masalah.
Noch Sambouw berharap kasus ini segera mendapat perhatian serius dari pimpinan tertinggi kepolisian dan komisi III DPR. Dengan laporan polisi yang sudah ditindaklanjuti cepat oleh penyidik Polda Sulut, publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran materiil di balik sengketa lahan yang telah berlangsung lebih dari seperempat abad ini, dan menghentikan praktik mafia tanah yang merampas hak rakyat kecil. (**)
