Presiden buka suara soal potensi oknum nakal di balik program makan bergizi gratis, perintah aparat awasi tanpa cari keuntungan pribadi
Jakarta, M-Nusantara.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada aparat di lapangan yang bertugas mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta agar pengawasan dilakukan murni untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi ajang pemerasan atau pungutan liar.
Dalam pidatonya di acara peresmian lima bendungan di Lombok Barat, Jumat (10/7/2026), Prabowo mengaku sadar bahwa program unggulannya itu rawan disusupi oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
“Banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan aparat.
Karena itu, ia membuka seluas-luasnya bagi gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga aparat TNI dan Polri untuk memeriksa seluruh dapur MBG.
Bahkan, ia mempersilakan laporan disampaikan langsung lewat media sosial jika ditemukan indikasi penyimpangan.
“Gampang, ngomong di TikTok langsung aku kirim tim untuk selesaikan,” katanya.
Namun, di tengah kelonggaran itu, Prabowo menyelipkan peringatan tajam yang tak bisa ditafsirkan lain.
Ia secara gamblang melarang aparat menggunakan kewenangan pengawasan untuk kepentingan pribadi.
“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, manggil-manggil minta setoran,” tegasnya.
Kalimat itu menjadi sorotan karena secara terbuka menyindir praktik lama di birokrasi Indonesia di mana pengawasan kerap berubah menjadi ajang permintaan uang atau imbalan dari pihak yang diawasi.
Prabowo menegaskan, tujuan utama pengawasan adalah memastikan program tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat.
“Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan,” katanya dengan nada bersemangat.
Program MBG selama ini menjadi salah satu andalan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan potensi kebocoran anggaran jika pengawasan tidak berjalan efektif.
Dengan pernyataan terbaru ini, Prabwo ingin menunjukkan bahwa ia tidak main-main dalam menjaga integritas program tersebut.
Ia meminta laporan dari semua jenjang pemerintahan, mulai dari kepala desa hingga kepala daerah, untuk disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepadanya.
“Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya,” ucapnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba bermain-main dengan program makan bergizi gratis, baik dari sisi pelaksana maupun dari sisi pengawas yang nakal. (**)
(Sumber : Sekretariat Presiden RI)















