Jakarta, M-Nusantara.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty pada tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Purbaya menilai kebijakan tax amnesty justru merugikan si,stem perpajakan dan berisiko bagi petugas pajak. “Selama saya jadi Menteri Keuangan, tidak ada tax amnesty,” ujarnya tegas di hadapan para ekonom yang hadir .
Menarik Dibaca. . .
Di tengah sorotan kebijakan perpajakan, perhatian publik juga tertuju pada rencana pembiayaan utang negara yang mencapai Rp 876,3 triliun, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp 779,9 triliun. Di sela forum tersebut, akademisi dan dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado, Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., yang juga menjabat sebagai Sekretaris ISEI Cabang Manado, memberikan catatan kritis. Menurutnya, ketika SBN menawarkan imbal hasil yang menarik, terdapat potensi bank dan investor lebih memilih menempatkan dana pada instrumen pemerintah dibandingkan menyalurkannya ke sektor produktif.
Singkatnya, pemerintah harus memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, namun di sisi lain terdapat potensi persaingan likuiditas yang harus dijaga agar kredit dan investasi sektor swasta tetap tumbuh .
Mengangkat isu tersebut, Dr. Een Novritha Walewangko mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar kepada Menteri Keuangan. Pertama, bagaimana pemerintah memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada biaya utangnya?
Kedua, bagaimana pemerintah memaknai apakah tambahan pembiayaan masih produktif atau mulai berisiko menimbulkan crowding out? Ketiga, apa kebijakan pemerintah untuk memastikan kebutuhan pembiayaan APBN tidak mengurangi ruang kredit bagi dunia usaha? Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat beban bunga utang yang membengkak dikhawatirkan dapat mengurangi fleksibilitas fiskal untuk belanja produktif .
Selain tanggapan dari akademisi Sulawesi Utara, beberapa penanggap dari berbagai daerah lainnya juga turut menyoroti rencana pembiayaan ini. Mereka mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan menjaga likuiditas perbankan agar sektor usaha tetap bergairah.
Risiko crowding out menjadi perhatian serius, di mana jika pemerintah terlalu agresif menyerap dana melalui SBN, maka sektor swasta bisa kesulitan mendapatkan pinjaman perbankan untuk ekspansi usaha . (**)
