Gorontalo, M-Nusantara.com— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia Kota Gorontalo menyampaikan kekecewaan serius terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, khususnya dalam hal keterbukaan dan kemitraan dengan insan pers.
Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, menilai bahwa pelayanan yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Husin Ali, belum mencerminkan sikap profesional dan belum mengedepankan prinsip kemitraan dengan media.
“Kami sangat menyesalkan dan merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. Seharusnya, sebagai pimpinan instansi, beliau mampu menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan proaktif terhadap wartawan maupun organisasi pers,” tegas Yance.
Menarik Dibaca. . .
Menurutnya, AKPERSI bersama perwakilan media datang secara resmi ke kantor Dinas Pendidikan untuk melakukan konfirmasi terkait sejumlah hal penting. Namun, upaya tersebut tidak mendapatkan respon yang jelas dan terkesan berlarut-larut.
Ia menjelaskan, kunjungan dilakukan sekitar pukul 11.15 WITA. Pihaknya telah mengisi buku tamu dan menyampaikan maksud untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas.
Namun, dari informasi awal yang diterima, yang bersangkutan sedang dalam rapat.
“Setelah menunggu cukup lama hingga waktu salat Dzuhur, kami tetap bersabar. Bahkan setelah beliau selesai salat dan sempat berinteraksi singkat di area kantor, kami kembali diarahkan untuk menunggu dengan alasan masih makan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yance mengungkapkan bahwa setelah menunggu kembali, pihak staf justru melakukan dokumentasi dan menanyakan identitas, namun tidak memberikan kepastian waktu pertemuan. Informasi kemudian kembali berubah dengan alasan Kepala Dinas sedang mengikuti rapat virtual (Zoom), bahkan disebut akan menerima tamu dari instansi lain.
“Situasi ini menunjukkan pelayanan yang tidak konsisten, tidak transparan, dan tidak memberikan kepastian kepada tamu. Ini tentu sangat kami sesalkan,” tambahnya.
AKPERSI menilai bahwa pola pelayanan seperti ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap waktu dan fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh pers. Padahal, hubungan antara pemerintah dan media seharusnya bersifat kemitraan strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Sebagai bentuk sikap, AKPERSI Kota Gorontalo menegaskan bahwa jika pola pelayanan seperti ini terus berlanjut, maka pihaknya akan mempertimbangkan untuk tidak lagi melakukan konfirmasi terhadap Dinas Pendidikan dalam setiap pemberitaan.
“Kami berharap ke depan ada perubahan signifikan dalam pola pelayanan, terutama dalam hal transparansi, profesionalisme, dan penghargaan terhadap insan pers maupun masyarakat umum,” tutup Yance (Red)
