Gorontalo Utara , M-Nusantara.com – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk pertunjukan seni dan tarian kolosal yang melibatkan ratusan peserta.
Namun, di balik kemeriahan tersebut, muncul sorotan tajam dari kalangan masyarakat dan organisasi pers terkait kondisi yang dinilai kontras di lapangan.
Empat warga Padengo, Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur,
Menarik Dibaca. . .
diketahui dipanggil oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo untuk dimintai keterangan. Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan laporan dari PT Makale Toraja Mining. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik, mengingat
perusahaan tersebut oleh sejumlah pihak disebut sudah tidak lagi beroperasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, menegaskan bahwa perayaan daerah seharusnya tidak mengabaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Perayaan boleh meriah, tetapi jangan sampai menutup mata terhadap masalah warga Padengo yang membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar euforia dan tepuk tangan,” tegas Yance.
Senada dengan itu, Ketua DPC AKPERSI Gorontalo Utara, Iron Tangahu, turut mengkritisi kepekaan pemerintah daerah dalam merespons kondisi masyarakat. Ia menilai terdapat ketimpangan antara citra yang ditampilkan kepada publik dan realitas yang dirasakan warga.
“Rakyat tidak butuh panggung, rakyat butuh kehadiran dan keadilan. Jangan jadikan perayaan sebagai alasan untuk mengabaikan tekanan yang dihadapi masyarakat,” ujar Iron, Sabtu (25/4/2026).
Lebih lanjut, Iron menyoroti aspek rasionalitas dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Ia menekankan pentingnya transparansi apabila benar laporan berasal dari entitas yang tidak lagi aktif.
“Jika pihak yang sudah tidak beroperasi masih dapat melaporkan, maka perlu ada penjelasan terbuka kepada publik. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut rasa keadilan,” tambahnya.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) AKPERSI Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo menegaskan bahwa momentum HUT daerah seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk lebih responsif, transparan,
dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya warga yang tengah menghadapi proses hukum.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata diukur dari kemeriahan perayaan, melainkan dari sejauh mana pemerintah hadir dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan (Yance)
