Gorontalo, M-Nusantara.com — Aliansi Mahasiswa Merah Marun dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi demonstrasi yang menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dugaan persoalan alokasi anggaran BBM bersubsidi, hingga maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Provinsi Gorontalo. Senin (19/10/2026)
Dalam keterangannya kepada pers, salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang hadir dalam aksi tersebut menjelaskan bahwa demonstrasi itu merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menarik Dibaca. . .
Menurutnya, terdapat beberapa isu utama yang menjadi perhatian Aliansi Mahasiswa Merah Marun, baik dalam konteks nasional maupun lokal Gorontalo.
Pertama, mahasiswa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang menurut mereka belum terselesaikan secara tuntas. Mereka juga menilai persoalan lingkungan tersebut perlu mendapat perhatian karena dampaknya dikhawatirkan turut dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk Gorontalo.
Kedua, mahasiswa mempertanyakan dugaan adanya pengalihan alokasi anggaran untuk BBM bersubsidi ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut, menurut mereka, perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan anggaran dan dampaknya terhadap ketersediaan BBM bersubsidi.
Mahasiswa mengaitkan persoalan tersebut dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Namun, dugaan pengalihan anggaran maupun kaitannya dengan antrean BBM itu masih memerlukan penjelasan dan verifikasi dari pihak pemerintah serta instansi terkait.
Mahasiswa Minta Penertiban Tambang Ilegal
Selain isu nasional, Aliansi Mahasiswa Merah Marun menyoroti persoalan pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo.
Mahasiswa menilai aktivitas pertambangan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum perlu ditangani secara serius, terutama apabila telah menimbulkan kerusakan lingkungan, membahayakan keselamatan masyarakat, hingga menyebabkan korban jiwa.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Gubernur Gorontalo menyatakan sikap dan mengambil langkah konkret untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal.
Mereka juga memberikan batas waktu tujuh hari sebagaimana tercantum dalam tuntutan aksi agar pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam menangani persoalan tersebut.
Menurut perwakilan mahasiswa itu, tuntutan tersebut merupakan bentuk dorongan agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan perhatian terhadap persoalan pertambangan ilegal, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan dapat diketahui masyarakat.
Dugaan Penimbunan BBM Perlu Diusut Secara Transparan
Persoalan lain yang turut disoroti mahasiswa adalah dugaan penimbunan BBM di sejumlah SPBU yang mereka nilai perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Mahasiswa mempertanyakan penyebab berkurangnya ketersediaan BBM di lapangan serta meminta pemerintah membuka informasi mengenai dugaan praktik penimbunan yang menjadi perhatian masyarakat.
Mereka mendesak kepolisian, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk membuka ruang komunikasi dan transparansi kepada mahasiswa maupun masyarakat.
Menurut perwakilan Aliansi Mahasiswa Merah Marun, selama ini masyarakat membutuhkan informasi yang lebih jelas mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penimbunan BBM, termasuk langkah penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.
Mahasiswa menilai bahwa penjelasan terbuka diperlukan agar masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai pemberian sanksi, tetapi juga memahami dasar penindakan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Yance Harun)
