Sulut, M-Nusantara.com – INAKOR Sulut memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, beserta seluruh jajaran atas langkah serius, profesional, dan terukur dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
INAKOR Sulut menilai proses penanganan perkara yang dilakukan Kejati Sulut menunjukkan komitmen penegakan hukum yang berjalan secara serius, profesional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah.
Menarik Dibaca. . .
INAKOR Sulut juga menilai langkah penyidik yang melakukan penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penanganan perkara secara profesional, objektif, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Kasus dugaan penyalahgunaan dana yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan tentu menjadi perhatian serius masyarakat, karena bantuan bencana pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan dan keselamatan rakyat. Oleh sebab itu, proses hukum yang dilakukan secara profesional dan transparan patut mendapatkan dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat.
INAKOR Sulut memandang bahwa semangat pemberantasan korupsi yang saat ini berjalan di Sulawesi Utara sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks daerah, upaya penegakan hukum yang konsisten turut menjadi bagian dari penguatan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel di masa kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini. Pembangunan yang sehat hanya dapat terwujud apabila dijalankan bersamaan dengan komitmen terhadap transparansi, pengawasan, dan supremasi hukum.
INAKOR Sulut mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada saat yang sama, dukungan terhadap aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional juga penting demi terciptanya iklim pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Kami berharap langkah tegas ini menjadi momentum memperkuat budaya anti korupsi di Sulawesi Utara serta menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara bertanggung jawab, khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan penanganan bencana.
Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan moral terhadap upaya penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di Sulawesi Utara.
INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) Sulut.
Salam Anti Korupsi
