Opini Hukum tentang Integritas, Etika Publik, dan Tanggung Jawab Moral di Panggung Politik
Jakarta, M-Nusantara.com – Salah satu ironi paling menarik dalam politik adalah ketika seseorang yang dahulu lantang mengkritik kekuasaan, kemudian memilih masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang pernah dikritiknya. Perubahan posisi semacam ini kerap memunculkan kekecewaan publik, terutama bila figur tersebut sebelumnya dikenal sebagai simbol keberanian, pembela rakyat, atau suara moral penentang ketidakadilan.
Menarik Dibaca. . .
Namun dalam negara hukum dan demokrasi, persoalan ini harus dibaca lebih jernih ketimbang sekadar menuduh seseorang mengkhianati prinsipnya. Setiap warga negara berhak mengubah pandangan, menerima tanggung jawab publik, bahkan bekerja sama dengan pihak yang dahulu berseberangan. Yang patut diuji bukan semata perpindahan dari luar ke dalam kekuasaan, melainkan konsistensi nilai, transparansi alasan, serta tindakan nyata setelah jabatan diperoleh. Minggu (4/10/2026)
Sebab, kritik terhadap kekuasaan tidak kehilangan maknanya ketika seorang pengkritik masuk ke pemerintahan. Kritik kehilangan maknanya ketika prinsip yang dahulu diperjuangkan tidak lagi dipakai untuk menguji kekuasaan yang kini ia ikut jalankan.
Niccolò Machiavelli dalam The Prince membahas realitas kekuasaan dengan pendekatan pragmatis: bagaimana penguasa menghadapi kebutuhan mempertahankan stabilitas, mengelola konflik, dan menjaga keberlangsungan pemerintahan. Pemikirannya sering dibaca sebagai gambaran politik yang memisahkan efektivitas kekuasaan dari ukuran moral konvensional.
Akan tetapi, membaca Machiavelli seolah-olah ia mengajarkan bahwa segala cara dibenarkan demi mempertahankan jabatan adalah penyederhanaan. Pemikirannya justru dapat dipakai memahami ketegangan antara kepentingan politik, efektivitas pemerintahan, dan tuntutan moral.
Dalam praktik demokrasi, kompromi politik tidak selalu berarti pengkhianatan. Perbedaan pandangan dapat dijembatani demi kepentingan umum. Seorang pengkritik pemerintah juga dapat menerima jabatan apabila ia meyakini ada ruang untuk memperbaiki kebijakan dari dalam.
Namun kompromi memiliki batas. Ketika kompromi mengharuskan seseorang membenarkan tindakan yang dahulu ia sebut penyimpangan, atau menutup mata terhadap persoalan yang sebelumnya ia perjuangkan untuk dibongkar, publik berhak mempertanyakan konsistensinya.
Politik yang matang menuntut kemampuan berkompromi tanpa kehilangan prinsip. Sebab, apabila setiap prinsip dapat ditukar dengan kedudukan, yang tersisa bukan lagi perjuangan nilai, melainkan sekadar negosiasi kepentingan.
Dalam perspektif hukum tata negara, pengangkatan seseorang ke jabatan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan, bukan sekadar instrumen pembenar keputusan pejabat.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Konsekuensinya, seseorang yang memperoleh jabatan publik tidak otomatis memperoleh legitimasi moral atas seluruh tindakannya. Legalitas pengangkatan adalah satu persoalan; integritas dalam menjalankan kewenangan adalah persoalan lain.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum.
Norma-norma itu mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tujuan sah, proses patut, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Maka kritik terhadap tokoh yang bergabung dengan pemerintahan semestinya tidak berhenti pada pertanyaan “Mengapa ia menerima jabatan?” Pertanyaan yang lebih substantif ialah: “Bagaimana ia menggunakan kewenangan itu, apakah tetap berpegang pada nilai yang pernah diperjuangkan, dan apakah tindakannya memberi manfaat bagi masyarakat?”
Jabatan dapat diberikan melalui prosedur sah, tetapi kepercayaan publik tidak dapat diperoleh hanya melalui pelantikan. Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang konsisten.
Ketika seorang figur publik berpindah posisi politik, masyarakat tidak seharusnya langsung menganggapnya pengkhianat. Perubahan sikap dapat terjadi karena perubahan situasi, informasi, tanggung jawab, atau strategi mencapai tujuan lebih besar.
Namun semakin kuat reputasi seseorang sebagai pengkritik, semakin besar ekspektasi publik terhadap konsistensi sikapnya. Ekspektasi itu bukan hukuman atas kebebasan memilih, melainkan konsekuensi dari kepercayaan yang sebelumnya dibangun di ruang publik.
Misalnya, seorang tokoh yang dahulu terbuka menuntut transparansi anggaran lalu dipercaya menduduki jabatan pemerintahan. Masyarakat berhak berharap ia tetap memperjuangkan keterbukaan anggaran, memperkuat pengawasan, dan bersedia menjelaskan kebijakan dalam lingkup kewenangannya.
Jika dahulu ia mengkritik konflik kepentingan, maka ketika berada dalam pemerintahan ia semestinya mendukung mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Jika dahulu ia menuntut penegakan hukum setara, maka ia juga harus mendukung proses hukum yang tidak diskriminatif terhadap siapa pun, termasuk pihak di lingkaran kekuasaan.
Ilustrasi tersebut bukan tuduhan terhadap figur tertentu, melainkan standar etika yang sepatutnya berlaku bagi setiap orang yang menerima amanah publik.
Publik juga perlu membedakan perubahan strategi dan perubahan prinsip. Strategi dapat berubah karena keadaan, tetapi prinsip mendasar seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hukum seharusnya tetap menjadi pedoman.
Jangan mengukur integritas seseorang hanya dari seberapa keras ia mengkritik ketika di luar kekuasaan. Ukurlah juga dari keberaniannya mempertahankan standar yang sama ketika ia telah berada di dalamnya.
Kekecewaan publik kadang lahir bukan hanya dari tindakan seorang tokoh, tetapi juga dari harapan yang terlalu tinggi terhadap figur tersebut. Ketika masyarakat menganggap seseorang sebagai representasi tunggal kebenaran, setiap perubahan sikapnya dapat terasa seperti runtuhnya seluruh nilai yang pernah diperjuangkan.
Di sinilah pentingnya membangun budaya demokrasi yang tidak bergantung pada kultus individu.
Aristoteles, dalam tradisi pemikiran etika, menempatkan kebajikan dan penalaran sebagai unsur penting dalam kehidupan yang baik. Gagasan untuk mendahulukan kebenaran daripada loyalitas pribadi sejalan dengan semangat berpikir kritis, meskipun kutipan populer yang sering dilekatkan kepadanya perlu diperlakukan hati-hati karena atribusi redaksionalnya tidak selalu dapat dipastikan.
Dalam kehidupan demokrasi, masyarakat seharusnya mencintai nilai lebih daripada tokoh yang mengucapkannya. Kejujuran tetap harus dihargai meskipun datang dari orang yang tidak kita sukai. Sebaliknya, kekeliruan tetap harus dikritik meskipun dilakukan figur yang kita kagumi.
Kultus tokoh membuat masyarakat rentan membenarkan tindakan yang sama sekali berbeda hanya karena pelakunya adalah orang yang mereka percayai. Akibatnya, standar moral menjadi tidak konsisten: kesalahan lawan dianggap kejahatan, sementara kesalahan idola dicari-cari pembenarannya.
Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang mampu membedakan antara loyalitas kepada seseorang dan komitmen terhadap prinsip. Loyalitas politik tidak boleh menghapus akal sehat, apalagi menggantikan penilaian berdasarkan bukti.
Dari perspektif profesi hukum, integritas merupakan fondasi yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral. Seorang advokat, misalnya, wajib memberikan jasa hukum dengan menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kode etik profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pembelaan terhadap kepentingan klien tidak berarti membenarkan setiap tindakan klien. Demikian pula, keterlibatan dalam pemerintahan tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan kemampuan membedakan antara kepentingan jabatan dan kepentingan umum.
Prinsip ini berlaku lebih luas dalam jabatan publik. Pejabat tidak boleh menjadikan loyalitas politik sebagai alasan mengabaikan kewajiban hukum. Ia harus menjalankan kewenangan sesuai mandat, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan keputusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila seorang tokoh yang dahulu vokal terhadap penyimpangan kini menghadapi persoalan serupa dalam pemerintahan, responsnya menjadi ujian integritas. Apakah ia tetap mendorong pemeriksaan objektif? Apakah ia bersedia menerima kritik? Apakah ia memberi ruang bagi lembaga pengawasan untuk bekerja tanpa intervensi?
Hal-hal itu jauh lebih bermakna daripada sekadar mempertahankan citra sebagai figur kritis.
Dalam negara demokratis, kritik terhadap pejabat publik adalah bagian dari pengawasan masyarakat. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Kebebasan itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Kritik sebaiknya didasarkan pada fakta, membedakan dugaan dari hal yang telah terbukti, serta menghindari tuduhan mengenai motif pribadi tanpa bukti memadai.
Perpindahan seorang pengkritik ke dalam pemerintahan dapat menjadi kesempatan menguji apakah gagasan yang dahulu disuarakan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan. Sebaliknya, perpindahan itu juga dapat menimbulkan pertanyaan sah tentang konsistensi, terutama jika terdapat perbedaan nyata antara pernyataan terdahulu dan tindakan sekarang.
Kedua kemungkinan itu harus diuji melalui rekam jejak dan tindakan yang dapat diverifikasi, bukan asumsi atau sentimen semata.
Kita tidak perlu memusuhi seseorang hanya karena ia memilih jalan politik berbeda. Namun masyarakat juga tidak wajib membungkam pertanyaan kritis hanya karena orang tersebut telah menjadi pejabat.
Demokrasi bukan ruang untuk mengharuskan semua orang berpandangan sama. Demokrasi adalah ruang tempat kekuasaan dan keputusan publik dapat diperiksa tanpa menghilangkan martabat orang yang diperiksa.
Politik akan selalu berubah. Kawan dapat menjadi mitra, lawan dapat menjadi rekan kerja, dan seseorang yang dahulu di luar pemerintahan dapat menerima amanah di dalamnya. Perubahan semacam itu bagian dari dinamika demokrasi.
Namun perubahan posisi tidak boleh menjadi alasan menghapus catatan masa lalu, mengabaikan janji publik, atau menghindari pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankan.
Tokoh publik berhak mengubah pilihan politiknya. Masyarakat juga berhak menguji alasan, konsistensi, dan hasil dari pilihan tersebut. Keduanya bagian dari kebebasan dan tanggung jawab dalam demokrasi.
Kita tidak perlu membangun harapan bahwa seorang manusia akan selalu benar. Yang perlu dibangun adalah sistem hukum dan budaya politik yang memungkinkan setiap orang, termasuk tokoh paling populer sekalipun, tetap dapat dikritik dan dimintai pertanggungjawaban.
Sebab, kebenaran tidak menjadi milik eksklusif seorang tokoh. Keadilan tidak berubah hanya karena pelakunya orang yang kita kagumi. Dan integritas tidak dapat dibuktikan hanya dengan pidato lantang ketika seseorang berada di luar lingkaran kekuasaan.
Jabatan dapat mengubah posisi seseorang, tetapi seharusnya tidak menghapus kewajiban moral dan hukumnya. Kekuasaan dapat memberi ruang untuk bertindak, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berpikir kritis.
Pada akhirnya, masyarakat yang dewasa bukanlah masyarakat yang tidak pernah kecewa kepada pemimpinnya. Masyarakat yang dewasa adalah masyarakat yang tidak menyerahkan seluruh akal sehatnya kepada siapa pun, tetap menguji kekuasaan dengan bukti, dan mempertahankan prinsip meskipun figur yang dahulu mengucapkannya telah berubah haluan.
Jangan terlalu mencintai tokoh hingga kehilangan keberanian mengoreksinya. Jangan terlalu kecewa kepada manusia hingga kehilangan kepercayaan pada perjuangan menegakkan kebenaran. Sebab, yang harus tetap berdiri tegak bukanlah nama seorang idola, melainkan prinsip keadilan, integritas, dan supremasi hukum.
Oleh: Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Praktisi Hukum)
