Sitaro, M-Nusantara.com – Langkah tegas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang menahan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Chyntia Kalangit, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang, disambut apresiasi tajam oleh lembaga swadaya masyarakat. Kepala Divisi Investigasi LSM Kibar Nusantara Merdeka, Darwis Saselah, menilai bahwa penahanan ini baru awal dari sebuah proses besar yang seharusnya tidak berhenti di satu nama.
“Terkait penahanan Bupati Kepulauan Sitaro, tentunya kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Namun, kami mendesak agar kasus dugaan korupsi bantuan dana siap pakai bencana Gunung Api Ruang ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” ujar Darwis saat dihubungi melalui sambungan telepon. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mencari-cari kesalahan, melainkan murni membantu masyarakat Tagulandang yang terdampak bencana untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Kamis (6/5/2026)
Menarik Dibaca. . .
Menurut Darwis, sudah saatnya aparat penegak hukum membuka mata lebar-lebar terhadap kemungkinan adanya aktor lain di balik kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini. Ia berharap pengusutan dapat mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, sehingga proses hukum tidak hanya berhenti pada satu orang saja. LSM Kibar Nusantara Merdeka pun menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.
Kasus ini mencuat setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 35,71 miliar untuk menangani dampak erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada April 2024 lalu. Namun, dalam perjalanannya, dana yang seharusnya meringankan beban para korban malah diduga dikorupsi. Berdasarkan hasil penyidikan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menetapkan Chyntia Kalangit sebagai tersangka Rabu (6/5/2026) dan langsung melakukan penahanan.
Asisten Pidana Khusus Kejati Sulut, Zein Yusri Munggaran, mengungkapkan sejumlah peran Bupati Sitaro yang memperparah kasus ini. Chyntia diduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penyaluran dana siap pakai yang berlarut-larut. “Ia juga memerintahkan penunjukan lima toko penyalur yang bertentangan dengan petunjuk teknis dan pelaksana, serta mengakomodasi pengadaan material berdasarkan hubungan kekerabatan dengan mantan tim suksesnya,” tegas Zein.
Dengan ditetapkannya Chyntia Kalangit sebagai tersangka, total oknum yang terlibat dalam kasus ini bertambah menjadi lima orang. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah lebih dulu menetapkan Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Daerah, mantan Penjabat Bupati, serta satu pihak swasta sebagai tersangka. Kerugian negara akibat praktik korupsi ini ditaksir mencapai Rp22,7 miliar dari total alokasi dana.
Darwis Saselah mengingatkan bahwa dana bencana adalah hak rakyat yang sedang menderita, bukan lahan basah bagi pejabat untuk mencari keuntungan pribadi. “Setiap rupiah yang keluar dari kas negara untuk bencana harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Kami mendorong Kejati Sulut untuk terus mengembangkan kasus ini dan memproses siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu,” pungkasnya tegas.
Hingga berita ini oditurunkan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan penyidikan. Chyntia Kalangit sendiri saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng, Manado, untuk 20 hari ke depan guna kelancaran proses hukum. Publik dan para korban bencana Gunung Ruang kini menanti apakah kasus ini akan benar-benar merangkul semua pihak yang bertanggung jawab atau justru berhenti di tengah jalan. (**)
