Gorontalo, M-Nusantara.com – Sengketa lahan yang melibatkan PT Alif kembali menjadi sorotan publik setelah memicu aksi demonstrasi mahasiswa. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, Bapak Kusno Katili, memberikan penjelasan resmi terkait kondisi dan proses yang tengah berjalan.
Menurut Kusno Katili, lahan yang dikuasai PT Alif berasal dari pembelian lima bidang tanah. Namun, dari keseluruhan bidang tersebut, terdapat satu objek yang saat ini menjadi sumber permasalahan hukum.
“Dari lima bidang tanah yang dibeli, ada satu objek yang masih disengketakan karena berkaitan dengan ahli waris. Dalam dokumen yang kami lihat, terdapat sekitar 21 orang ahli waris, termasuk pihak yang saat ini mengajukan keberatan,” jelasnya.
Menarik Dibaca. . .
Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan nama Ibu Zubaidah, yang disebut memiliki bagian dalam objek sengketa. Secara perhitungan, bagian tersebut diperkirakan hanya sekitar 1/9 dari keseluruhan, namun letak pasti secara spasial belum dapat dipastikan.
Akibat kondisi itu, pihak pertanahan mengambil sikap tegas dengan tidak memproses permohonan pada lokasi yang bersinggungan langsung dengan objek sengketa.
“Untuk keseluruhan lahan sekitar 7.600 meter persegi, kami belum dapat memproses karena masih berkaitan dengan objek bermasalah. Namun untuk empat bidang tanah lainnya yang tidak terkait, tetap kami layani sesuai prosedur,” tegas Kusno Katili.
Lebih lanjut, pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo telah melakukan berbagai langkah klarifikasi kepada sejumlah pihak, termasuk kelurahan, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri, guna memastikan keabsahan status lahan.
Hasil klarifikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan kelanjutan proses administrasi terhadap bagian lahan yang tidak bermasalah.
Terkait objek yang masih disengketakan, Kusno Katili menegaskan bahwa penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum.
“Untuk lokasi yang terdapat nama Ibu Zubaidah, kami arahkan agar diselesaikan melalui pengadilan atau upaya hukum lainnya,” ujarnya.
Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung, mahasiswa menyampaikan satu tuntutan utama, yakni menolak proses permohonan pemisahan lahan oleh PT Alif selama sengketa belum diselesaikan.
Sementara itu, terkait isu pembangunan di atas lahan tersebut, Kusno Katili menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kalau terkait pembangunan, itu bukan ranah kami. Ada atau tidak ada sertifikat, secara faktual aktivitas pembangunan bisa saja dilakukan,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan penyelesaian melalui dua jalur, yakni musyawarah dan jalur hukum. Namun hingga kini, kedua belah pihak belum menempuh langkah tersebut secara maksimal.
“Kami sudah memfasilitasi musyawarah dengan memanggil para pihak, namun tidak tercapai kesepakatan. Opsi berikutnya adalah melalui pengadilan, tetapi itu juga belum ditempuh. Akhirnya kami berada di posisi sulit karena mendapat tekanan dari kedua belah pihak,” jelasnya.
Meski situasi sempat memanas hingga berujung aksi demonstrasi, pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo menegaskan tetap berkomitmen menjalankan proses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sengketa ini menjadi cerminan pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan lahan, serta perlunya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang sah dan berkeadilan. (Yance Harun)
