Sulut, M-Nusantara.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi ajang penting dalam menyatukan langkah pembangunan antara pusat dan daerah demi menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat fondasi transformasi wilayah ke depan.
Acara yang berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Manado, itu dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara Kamis, (9/4/2026).
Menarik Dibaca. . .
Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum pemersatu gerak pembangunan. Ia menginginkan agar setiap rencana yang disusun benar-benar mampu menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkokoh dasar-dasar transformasi daerah di masa mendatang.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan delapan prioritas pembangunan. Prioritas tersebut mencakup penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi daerah, penguatan daya saing, ketahanan pangan, energi, dan air, peningkatan kualitas hidup masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
Untuk tahun 2027, tema pembangunan difokuskan pada percepatan fondasi transformasi menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, seperti transformasi ekonomi berbasis maritim dan pariwisata, penguatan stabilitas daerah, peningkatan kualitas SDM, serta perlindungan lingkungan dan upaya pengurangan kemiskinan.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menguatkan pendapatan daerah, meningkatkan kualitas belanja, serta mengelola pembiayaan secara lebih berkelanjutan.
Dalam paparannya, Pemprov Sulut juga menetapkan sejumlah target makro tahun 2027, antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,7 persen, penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 5 persen, serta tingkat pengangguran di kisaran 4,7–5,5 persen. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui skema seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sumber pendanaan lainnya.
Gubernur berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menginginkan forum diskusi yang positif agar setiap program kerja benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (**)
