Gorontalo, M-Nusantara.com — Dugaan kasus perselingkuhan dan nikah siri (pernikahan tersembunyi) kembali mencuat di wilayah Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Kasus tersebut diduga melibatkan seorang pria berinisial AI (Arifin Ibrahim) yang masih berstatus sebagai suami sah dari seorang perempuan bernama RT (Reni Ahmad Tamahulah).
Berdasarkan keterangan korban, AI awalnya berpamitan kepada istrinya untuk bekerja di luar daerah Kabupaten Pohuwato. Namun, seiring berjalannya waktu, AI tidak lagi kembali ke rumah dan sulit dihubungi. Korban kemudian mendapat informasi bahwa suaminya diduga menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain berinisial HM (Hartin Malatia), bahkan disebut tinggal serumah di wilayah Randangan.
Menarik Dibaca. . .
Merasa keberatan dan dirugikan secara moral maupun rumah tangga, korban RT kemudian mendatangi aparat desa dan melaporkan persoalan tersebut ke pihak Polsek Randangan agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut pengakuan korban, kedua terduga pelaku sempat dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh aparat setempat. Dari hasil pertemuan tersebut, dibuat surat pernyataan yang menyebutkan bahwa AI dan HM tidak dapat hidup bersama karena AI masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan istrinya dan diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Namun, setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani, AI disebut tidak pernah lagi kembali ke rumah. Korban kemudian membawa dokumen surat pernyataan tersebut ke Polsek Randangan sebagai bentuk laporan dan bukti agar kasus dugaan perselingkuhan dan nikah siri tersebut dapat diproses lebih lanjut.
Ironisnya, menurut keterangan korban RT, hingga hampir satu tahun berjalan, kasus tersebut belum menunjukkan perkembangan hukum yang jelas. Korban bahkan mengaku kecewa karena surat pernyataan yang sebelumnya dijadikan pegangan dan barang bukti justru diminta kembali oleh penyidik dengan alasan akan dijadikan arsip pemeriksaan.
“Ketika saya tanyakan kembali surat itu, penyidik menyampaikan bahwa dokumennya tercecer dan sementara dicari. Saya sangat kecewa karena sampai sekarang kasus ini tidak diproses secara serius,” ungkap RT dengan nada kecewa.
Korban menilai penanganan perkara tersebut terkesan lamban dan tidak memberikan kepastian hukum bagi dirinya sebagai istri sah yang merasa dirugikan secara moral maupun sosial.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Pohuwato, Deddy Bertus, meminta aparat penegak hukum, khususnya Polsek Randangan, untuk bertindak profesional dan tegas dalam menangani laporan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial pihak yang terlibat.
Menurut Deddy, aparat penegak hukum harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan keluarga yang merasa dirugikan akibat dugaan perselingkuhan maupun praktik nikah siri yang dilakukan tanpa persetujuan istri sah.
“Kami meminta pihak Polsek Randangan agar serius menangani perkara ini. Jangan sampai ada kesan tebang pilih dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat kecil melapor, kasusnya justru mengendap tanpa kepastian. Tetapi ketika kasus melibatkan orang tertentu, prosesnya cepat sampai ke pengadilan,” tegas Deddy Bertus.
Ia juga menegaskan bahwa DPC AKPERSI Kabupaten Pohuwato akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan hukum terhadap kedua oknum yang diduga terlibat.
“DPC AKPERSI akan tetap mengawal perkara ini sampai tuntas. Kami meminta aparat bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban.
Dugaan perselingkuhan dan nikah siri tanpa izin istri sah tidak boleh dianggap persoalan sepele karena menyangkut kehormatan rumah tangga dan hak perempuan,” tambahnya.
Secara hukum, praktik perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih terikat perkawinan sah dapat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait asas monogami dan syarat sah perkawinan.
Selain itu, apabila terdapat unsur penelantaran rumah tangga maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya, maka aparat penegak hukum diminta untuk melakukan pendalaman sesuai prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Randangan maupun pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. (Yance Harun)
