Gorontalo, M-Nusantara.com – Sejumlah proyek penggantian jembatan yang dikelola melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Provinsi Gorontalo, kini menuai sorotan tajam.
Pasalnya, proyek-proyek yang dikerjakan sejak tahun 2025 hingga 2026 diduga memiliki kesamaan metode pekerjaan fisik, namun menunjukkan perbedaan nilai kontrak yang signifikan dan dinilai tidak rasional.
Menarik Dibaca. . .
Data yang dihimpun menyebutkan, pada tahun 2025 terdapat pekerjaan penggantian jembatan di wilayah Tapa Daa–Botumoito, di antaranya Jembatan Dulimati dengan nilai anggaran lebih dari Rp5 miliar serta Jembatan Palu-Palu dengan nilai mencapai lebih dari Rp8 miliar.
Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, proyek penggantian Jembatan Delihito dengan nomor kontrak HK.0201/BPJN.17.53/142/2026 yang ditandatangani pada 29 Januari 2026 justru memiliki nilai kontrak jauh lebih besar, yakni sebesar Rp12.402.743.000 dari sumber dana APBN.
Proyek tersebut memiliki target panjang jembatan sekitar 20,60 meter dan dikerjakan oleh penyedia jasa CV Citra Utama, dengan pengawasan oleh konsultan gabungan dari PT Panca Prakasa Tama, PT Arkade Gahan Konsultan, dan PT Garis Putih Sejajar (KSO).
Sorotan keras datang dari Divisi Pendidikan DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Roy Syawal. Ia menduga adanya ketidakterbukaan anggaran dalam proyek-proyek tersebut.
“Kami menduga proyek penggantian jembatan dari tahun 2025 hingga 2026 menggunakan metode fisik yang sama, baik dari sisi panjang maupun lebar, tetapi nilai kontraknya berbeda jauh. Ini patut diduga tidak transparan,” tegas Roy.
Menurutnya, perbedaan nilai yang mencolok, khususnya pada proyek Jembatan Delihito yang mencapai Rp12,4 miliar, menimbulkan pertanyaan serius terkait dasar perhitungan anggaran.
Secara hukum, Roy menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap proses pengadaan wajib terbuka, kompetitif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Lebih lanjut, Roy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN Gorontalo melalui Kepala Satuan Kerja (Kasatker), namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi.
“Kami sudah menghubungi pihak PPK untuk mempertanyakan dasar metode fisik dan perbedaan nilai kontrak, tetapi sangat disayangkan tidak ada jawaban. Ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakjelasan dalam penyusunan anggaran,” ujarnya.
AKPERSI menilai sikap tertutup dari pihak BPJN Gorontalo berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi publik dan dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Oleh karena itu, DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo mendesak BPJN untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada publik, khususnya terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek Jembatan Delihito.
Jika tidak ada klarifikasi dalam waktu dekat, AKPERSI menyatakan akan membawa temuan ini ke aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan untuk dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran.
“Kami minta BPJN terbuka. Jika tidak, kami tidak segan membawa persoalan ini ke ranah hukum untuk diaudit,” tegas Roy.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak BPJN Gorontalo maupun PPK terkait belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi. (Yance Harun)
