Gorontalo, M-Nusantara.com — Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo melaksanakan pertemuan pembahasan hasil evaluasi mutu Puskesmas sebagai bagian dari upaya memperkuat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Q Hotel Kota Gorontalo, Selasa, 29 September 2026, dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di sejumlah Puskesmas di wilayah Kabupaten Gorontalo.
Pertemuan ini diarahkan untuk melihat kembali hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus membahas berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh masing-masing Puskesmas. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada periode berikutnya.
Kepala Bidang Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Rahmad Budiyono Sutojo, menjelaskan bahwa kegiatan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi yang telah dilakukan sejak awal tahun.
Menurut Rahmad, pada tahap awal pihaknya telah melakukan reviu terhadap mutu pelayanan yang terdapat di masing-masing Puskesmas. Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil evaluasi untuk mengetahui perkembangan sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang kami laksanakan pada awal tahun, di mana kami telah mereviu kembali mutu yang ada di setiap Puskesmas. Memasuki akhir tahun, kami melaksanakan pembahasan kembali terhadap hasil evaluasi mutu yang sebelumnya juga telah dilaksanakan pada bulan Juni lalu,” ujar Rahmad.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai laporan administratif, tetapi menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan mutu pelayanan Puskesmas secara berkelanjutan.
Karena itu, hasil pembahasan yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan bersama untuk menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan kesehatan pada tahun 2027. Setiap Puskesmas diharapkan dapat melihat hasil evaluasi secara objektif dan menjadikannya sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rahmad menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang berada di lingkungan Puskesmas. Tenaga kesehatan maupun petugas pelayanan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari aspek pelayanan kepada pasien, tata kelola, maupun pelaksanaan standar pelayanan yang berlaku.
“Langkah untuk memperbaiki mutu yang ada di Puskesmas akan dilaksanakan bersama pada tahun 2027 melalui pembahasan hasil evaluasi mutu yang berada di setiap Puskesmas. Kami berharap petugas yang berada di Puskesmas dapat meningkatkan pelayanan,” jelasnya.
Menurutnya, evaluasi mutu menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelayanan kesehatan primer terus mengalami perbaikan. Hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelayanan di lapangan sekaligus menjadi bahan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan masing-masing Puskesmas.
Dalam pembahasan tersebut, aspek pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan program jaminan kesehatan. Rahmad menyebutkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan BPJS maupun Jamkesmas memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi kepesertaan masyarakat tidak seluruhnya sama. Ada masyarakat yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan dan ada pula yang belum terdaftar. Karena itu, menurutnya, aspek kepesertaan juga perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan hasil evaluasi mutu Puskesmas tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang lebih terarah. Dengan adanya evaluasi secara berkala, Dinas Kesehatan Kabu
(Yance Harun)
















