Gorontalo, M-Nusantara.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Dr. Abdul Waris, S.Pd., M.Pd, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Gorontalo.
Menurut Dr. Abdul Waris, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Gorontalo mencapai sekitar 8.386 anak. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun berbagai program strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028.
Menarik Dibaca. . .
“Penanganan angka anak tidak sekolah menjadi salah satu fokus utama kami. Desain programnya sudah kami siapkan pada tahun ini, sementara pengentasan secara lebih menyeluruh akan diperkuat melalui program yang masuk dalam RKP tahun 2027,” ujar Dr. Abdul Waris.
Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah PKBM Mobile, yang ditujukan bagi anak-anak yang tidak memungkinkan lagi mengikuti pendidikan formal. Melalui program tersebut, mereka akan difasilitasi untuk memperoleh layanan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), maupun Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF).
Menurutnya, kategori Anak Tidak Sekolah terdiri dari tiga kelompok, yakni tidak pernah sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai kondisi masing-masing anak.
Selain memperkuat pendidikan nonformal, Disdikbud Kabupaten Gorontalo juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa.
Bersama para kepala desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), upaya pendataan serta intervensi langsung kepada anak-anak yang belum bersekolah terus dilakukan.
“Kami sudah melakukan audiensi dengan seluruh kepala desa. Ke depan akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih konkret agar pemerintah desa turut berperan aktif dalam mendata dan mengajak anak-anak kembali memperoleh layanan pendidikan,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, Disdikbud Kabupaten Gorontalo juga akan menggelar sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para camat, pengelola PKBM, serta mitra pendidikan lainnya guna memperkuat sinergi dalam pengentasan ATS.
Untuk tahun 2027, sejumlah program prioritas telah disiapkan, di antaranya Program Retrieval untuk mengembalikan anak putus sekolah ke bangku pendidikan, program beasiswa pendidikan, serta Beasiswa Transisi bagi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Beasiswa Transisi tersebut akan membantu peserta didik melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maupun ke jalur pendidikan kesetaraan seperti Paket B dan Paket C sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
Dr. Abdul Waris optimistis langkah-langkah tersebut akan mampu menurunkan angka Anak Tidak Sekolah secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, satuan pendidikan, serta dukungan seluruh masyarakat, kami berharap angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Gorontalo dapat terus menurun sehingga hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dapat terpenuhi secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat saat ini memberikan perhatian khusus terhadap indikator Anak Tidak Sekolah, sehingga diperlukan kerja sama seluruh pihak agar target peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo dapat tercapai secara berkelanjutan. (Yance Harun)
