Gorontalo, M-Nusantara.com — Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Kota Gorontalo bersama DPC AKPERSI Kabupaten Pohuwato menyatakan komitmennya dalam memberikan pendampingan dan pengawalan hukum terhadap korban dugaan penganiayaan berinisial MP beserta tiga orang saksi dalam proses penanganan perkara yang saat ini sedang berjalan.
Ketua DPC AKPERSI Kota Gorontalo, Yance Harun, bersama Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Pohuwato, Dedi Bertus, menegaskan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan.
Menarik Dibaca. . .
Menurut Yance Harun, kasus penganiayaan terhadap perempuan bukan perkara ringan dan tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut keselamatan, martabat, serta hak hukum korban yang wajib dilindungi negara melalui aparat penegak hukum.
“Kami dari DPC AKPERSI Kota Gorontalo bersama DPC AKPERSI Kabupaten Pohuwato hadir mendampingi korban berinisial MP serta tiga orang saksi agar proses hukum berjalan profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditangani secara serius dan tidak boleh ada upaya untuk mengabaikan hak-hak korban,” tegas Yance Harun.
Sementara itu, Dedi Bertus menambahkan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak bertujuan mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan korban dan para saksi mendapatkan rasa aman serta perlindungan hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami akan terus melakukan pengawalan hingga perkara ini masuk dalam tahapan persidangan di pengadilan. Kami berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara transparan, cepat, dan berdasarkan fakta hukum yang ada,” ujar Dedi Bertus.
AKPERSI menilai bahwa tindak penganiayaan merupakan pelanggaran pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terlebih apabila korban mengalami luka fisik, tekanan mental, maupun trauma psikologis akibat tindakan kekerasan tersebut.
Selain memberikan pendampingan terhadap korban MP, AKPERSI juga meminta agar para saksi mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
Dalam pernyataannya, AKPERSI turut mengingatkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, sebab maraknya tindakan penganiayaan dinilai dapat mengancam rasa aman masyarakat apabila tidak ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku.
DPC AKPERSI Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato menegaskan akan terus mengawal proses hukum perkara tersebut hingga tuntas demi terciptanya keadilan bagi korban serta kepastian hukum yang berpihak pada kebenaran.
“Pendampingan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memperjuangkan keadilan bagi korban. Tidak boleh ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan, apalagi terhadap perempuan. Hukum harus ditegakkan secara adil dan transparan,” tutup Yance Harun. (Red)
