Gorontalo, M-Nusantara.com – Kamis 24 September 2026 — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) kabupaten/kota menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Kamis (24/9/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tindak lanjut atas sorotan terhadap sistem pelayanan di Rumah Sakit Siti Khadijah Gorontalo yang oleh AKPERSI dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari instansi yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan.
Menarik Dibaca. . .
Dalam aksi tersebut, pengurus AKPERSI menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dapat melakukan langkah pengawasan terhadap sistem pelayanan rumah sakit, khususnya berkaitan dengan dugaan pelayanan yang dinilai kurang proaktif terhadap pasien.
Pengurus AKPERSI menilai, pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat sehingga setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjalankan pelayanan secara profesional, efektif, efisien, transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Dalam orasinya, pengurus AKPERSI Provinsi Gorontalo, Roy Syawal, menyampaikan aspirasi tersebut di hadapan Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Adrianto, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
AKPERSI meminta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga dapat melakukan langkah pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pelayanan yang dipersoalkan.
Menurut AKPERSI, apabila terdapat dugaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka hal tersebut perlu ditelusuri melalui mekanisme pemeriksaan atau evaluasi sesuai kewenangan Dinas Kesehatan.
“Kami berharap Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dapat mempertimbangkan aspirasi ini dan melakukan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit. Apabila ada dugaan pelayanan yang tidak sesuai SOP, tentu harus dilakukan evaluasi agar masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” ujar Roy dalam penyampaian aspirasinya.
Sementara itu, Ketua DPD AKPERSI Provinsi Gorontalo, Imran Uno, dalam aksi tersebut menyoroti pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurut Imran, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus mengedepankan kepentingan pasien dan memastikan setiap masyarakat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dari Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, kami berharap Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dapat mengambil langkah dan mengawal proses pelayanan yang menjadi perhatian kami. Pelayanan terhadap pasien harus berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Imran.
AKPERSI juga menekankan bahwa pelayanan rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, keselamatan pasien, kebutuhan medis serta hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Dalam konteks tersebut, AKPERSI meminta agar setiap dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian pelayanan dapat diverifikasi melalui pemeriksaan yang objektif. Hal itu dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi persepsi sepihak dan setiap pihak memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan.
AKPERSI menyatakan, apabila hasil evaluasi nantinya menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan sesuai standar, maka hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian, maka diharapkan terdapat langkah perbaikan dan pembinaan.
Aksi tersebut tidak hanya diikuti pengurus AKPERSI di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan itu turut hadir perwakilan AKPERSI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bentuk solidaritas organisasi dalam menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan. (YH)
