Jakarta, M-Nusantara.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) kembali menyusun Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia (Edisi 2026) dengan tema “Bertahan di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional”. Dalam rangkaian publikasi tersebut, akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Een Novritha Walewangko,S.E., M.S.E mengangkat isu krusial mengenai efisiensi anggaran sebagai kunci harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah di tengah tekanan ekonomi global yang kian kompleks.
Dalam artikelnya yang berjudul “Efisiensi Anggaran: Kunci Harmonisasi Fiskal di Tengah Ketidakpastian”, Dr. Een menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun 2026 menjadi 693 triliun rupiah.
Menarik Dibaca. . .
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada pelaksanaan pembangunan di daerah yang sebagian besar masih bergantung pada pemerintah pusat. Data peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten/kota di Indonesia berada pada kategori kapasitas fiskal rendah hingga sedang, sementara dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Selatan, masuk kategori sangat rendah.
Akibatnya, pemerintah daerah diprediksi akan kesulitan membiayai berbagai proyek strategis pembangunan fisik dan infrastruktur baru, menimbulkan risiko besar terhadap keberlangsungan pembangunan daerah menuju pencapaian visi dan misi.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran mendorong pemerintah daerah untuk melakukan belanja berkualitas dengan mengurangi pengeluaran non-prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, atau belanja administrasi yang tidak mendesak.
Efektivitas belanja pun difokuskan pada program-program prioritas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. Dr. Een menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang didominasi oleh konfrontasi geoekonomi dan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Dampak langsung ketidakpastian global tahun 2026 terhadap APBN terlihat dari ketatnya persaingan antar modal global yang menekan nilai tukar rupiah, menyebabkan penurunan surplus neraca perdagangan, serta meningkatkan beban subsidi dan kompensasi akibat kenaikan harga komoditas energi dunia. Tak hanya itu, risiko pembiayaan juga meningkat seiring kenaikan imbal hasil obligasi global.
Menurut Dr. Een, harmonisasi kebijakan fiskal melalui efisiensi anggaran menjadi isu menarik dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketika kebijakan fiskal pusat tidak selaras dengan kebijakan fiskal daerah, terdapat potensi ketidakefisienan dalam pembangunan. Karena itu, efisiensi bukan sekadar berhemat, tetapi bagaimana setiap rupiah dalam APBN dan APBD berdampak besar pada penurunan ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat.
“Sinergi fiskal memastikan APBN dan APBD bergerak searah di saat ekonomi dunia tidak menentu,” tulis Dr. Een dalam artikelnya.
Sebagai informasi, Dr. Een Novritha Walewangko adalah Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Sekretaris ISEI Cabang Manado Sulawesi Utara dengan bidang keahlian Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia juga aktif membantu beberapa pemerintah daerah menetapkan pagu indikatif dalam RKPD serta menjadi instruktur pada bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Center P3KD UNSRAT.
Karya terbarunya terindeks Scopus (2026) tentang digitalisasi UKM dan ekowisata bahari sebagai pengungkit kesejahteraan masyarakat pesisir.
INDEF mengundang para ekonom untuk berkontribusi menulis artikel populer atau opini semi-ilmiah dengan panjang 1.500-2.500 kata yang bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan.
Naskah artikel dapat dikirimkan kepada panitia melalui email 100ekonomi@indef.or.id.
(Redaksi)
