Jakarta, M-Nusantara.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus SE (YSK) menyampaikan sejumlah persoalan mendasar terkait kondisi wilayahnya kepada Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur YSK mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara memiliki keterbatasan daratan yang sangat signifikan, yakni hanya 23% dari total wilayah, sementara 77% merupakan lautan.
“Kami hanya memiliki sawah 39.000 hektar. Jadi kalau kita bicara untuk swasembada beras itu pasti sudah tidak mungkin,” ujar Gubernur YSK dalam paparannya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (15/9/2026).
Menarik Dibaca. . .
Menurutnya, kondisi geografis Sulut yang didominasi pegunungan, lembah, dan jurang membuat pengembangan sektor pertanian, khususnya padi, sangat terbatas. Pemerintah daerah, kata dia, hanya bisa mengoptimalkan lahan-lahan datar yang tersedia.
Gubernur YSK juga menyoroti persoalan lahan yang masa pakainya telah selesai. Ia menyebut banyak Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah berakhir dan berharap agar lahan-lahan tersebut dapat dikembalikan kepada daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
“Kami ingin HGU dan HGB itu dikembalikan ke daerah,” tegasnya.
Persoalan lain yang diangkat adalah tumpang tindih lahan di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang. Gubernur YSK mengungkapkan bahwa lahan di Likupang yang telah ditetapkan sebagai DPSP ternyata tumpang tindih dengan HGU atau milik PT PP. Akibatnya, dari lima DPSP di Indonesia, hanya Likupang yang belum selesai pengerjaannya hingga saat ini.
“Sudah lama sekali ini tidak pernah selesai. Padahal kami sudah melapor ke pusat, termasuk ke Komisi IV Waktu itu dibantu untuk diselesaikan, tetapi belum pernah terselesaikan,” jelasnya.
Ia berharap agar persoalan tumpang tindih lahan di Likupang segera dirampungkan sehingga DPSP tersebut dapat benar-benar dijalankan dan memberikan manfaat bagi daerah.
Selain itu, Gubernur YSK juga menyoroti keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah mati namun tidak dapat diganggu gugat. Ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di Kementerian ESDM, bukan hanya di Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, ada ribuan hektar lahan terbengkalai yang perlu menjadi perhatian serius.
“Karena kembali lagi, Sulawesi Utara hanya 23% daratan. Demikian yang menjadi masalah buat kami,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR RI menegaskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus SE (YSK), terkait pengelolaan aset dan tata kelola pemerintahan daerah.
Penegasan ini disampaikan dalam RDP Komisi II DPR RI yang membahas persoalan HGU, HPL.
Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim bersama untuk mengawasi langsung koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi pusat-daerah harus menjadi prioritas agar pemanfaatan aset, termasuk lahan dengan status HGU, dapat dialokasikan secara tepat guna untuk kepentingan daerah.
“Kita ingin menjadi jembatan yang baik antara pusat dan daerah. Kalau daerah bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri, tentu kita lebih senang,” ujar Ketua Komisi II dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, sejumlah opsi tengah dikaji, termasuk kemungkinan penerbitan kembali HGU melalui Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sesuai peruntukannya.
Komisi II menilai langkah ini penting agar aset negara dapat dikelola secara produktif dan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Kita akan kawal bersama. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan yang membuat urusan di daerah menjadi tidak selesai,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II juga menanggapi apa yang menjadi perhatian Gubernur Sulawesi Utara. Ia meminta Mendagri serius menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.
“Jangan sampai dua kali Gubernur datang ke Komisi II, urusan belum beres. Cukup sekali datang, Gubernur, dan semuanya harus beres,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan lahan dan tata ruang yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Komisi II DPR RI diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut agar kebijakan yang diambil pusat benar-benar selaras dengan kondisi riil di daerah. (**)
