Tahuna, M-Nusantara.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya nelayan, petani, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan pemahaman serta memanfaatkan layanan keuangan formal secara aman dan bijak.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua OJK Provensi Sulawesi Utara Robert H.P. Sianipar kepada Pers bahwa pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (15/9/2026).
Menarik Dibaca. . .
Dalam keterangannya, Ia menjelaskan bahwa kedua agenda tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan. Kegiatan GENCARKAN difokuskan pada edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, sedangkan rapat pleno TPAKD membahas evaluasi program sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan.
“Tujuan GENCARKAN hari ini sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Kita tahu tingkat inklusi dan literasi di Sulawesi Utara berdasarkan survei 2026 secara umum lebih tinggi dari nasional, tetapi masih ada gap karena tingkat inklusi masih lebih tinggi dibandingkan literasi,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga perlu menjadi perhatian pada segmen masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Karena itu, edukasi diberikan agar masyarakat memahami keuangan formal, mampu mengelola keuangan secara cerdas, serta dapat memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga.
Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengelola keuangannya secara sehat dan tidak mudah terjerat pada sumber pembiayaan informal yang berisiko.
Sementara itu, melalui rapat pleno TPAKD, OJK bersama pemerintah daerah mengevaluasi sejauh mana program yang telah ditetapkan berjalan di lapangan.
TPAKD menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan lembaga jasa keuangan guna membahas program-program unggulan dari berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, perdagangan, dan UMKM.
Program yang disampaikan perangkat daerah selanjutnya direspons oleh lembaga jasa keuangan untuk melihat bentuk dukungan pembiayaan yang dapat diberikan.
“Bagaimana sektor keuangan ini mendukung sehingga akses keuangan kepada masyarakat luas, pelaku UMKM, nelayan, dan petani bisa diperluas. Masyarakat bisa memperoleh akses keuangan dan permodalan sehingga dapat meningkatkan usahanya,” ujarnya.
Dalam pembahasan tersebut juga teridentifikasi masih adanya masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan. Salah satu penyebabnya adalah belum seluruh pelaku usaha mengetahui persyaratan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
OJK kemudian mendorong lembaga jasa keuangan untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang memiliki fasilitas pembiayaan hingga batas tertentu tanpa agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Misalnya KUR tadi juga disebutkan sampai batas Rp100 juta tidak perlu jaminan. Masyarakat luas belum seluruhnya mengetahui. Oleh sebab itu, peran lembaga jasa keuangan untuk terus mengedukasi supaya masyarakat tahu ada fasilitas pembiayaan dari lembaga jasa keuangan formal,” katanya.
OJK berharap pemahaman tersebut dapat mendorong masyarakat yang membutuhkan modal untuk lebih memilih lembaga keuangan formal dibandingkan memanfaatkan jasa rentenir.
Lebih lanjut, OJK menyebut terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan masyarakat belum dapat mengakses pembiayaan formal. Dua persoalan yang umum ditemukan yakni tidak memiliki agunan serta tidak mempunyai catatan keuangan usaha yang memadai.
Catatan keuangan diperlukan lembaga perbankan untuk melakukan analisis terhadap kondisi usaha, seperti omzet, kebutuhan modal, dan perputaran keuangan. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kelayakan pembiayaan.
(Heri O.Lesbata)
