Sulawesi Utara, Mitra, M-Nusantara.com – Polemik mengenai status kepemimpinan Solidaritas Lingkar Tambang Rakyat (SLTR) Ratatotok akhirnya menemukan titik terang.
Herokles D. Rundengan yang selama ini menjadi sorotan publik lantaran disebut-sebut hanya “mengaku” sebagai ketua, kini meluruskan informasi yang beredar dengan menunjukkan bukti legalitas organisasi.
Menarik Dibaca. . .
Klarifikasi resmi disampaikan Herokles di tengah riuh pemberitaan yang menuding dirinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memimpin organisasi kemasyarakatan yang bergerak di sektor pertambangan rakyat tersebut.
Kepastian hukum atas kepengurusan SLTR Ratatotok ini secara gamblang dituangkan dalam Akta Pendirian organisasi yang diformalkan pada 22 April 2015.
Dokumen legal tersebut dibuat melalui rapat pendirian dan disahkan secara resmi di hadapan notaris, terdiri dari Jim Robert Tindi , Herokles Deddy Rundengan, Max Mamahani, Sam Nicholas Pitoy, Laston Mamahani, J. Maramis, dan Cristian B. Aesong, SPd. lengkap dengan materai, tanda tangan para pendiri, serta cap notaris yang menjadi pengesahan mutlak. Klarifikasi ini disampaikan Herokles kepada publik pada Sabtu (27/6/2026) sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus menjawab keraguan yang berkembang di masyarakat.
Herokles yang akrab disapa Deddy itu menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendirian organisasi masih tersimpan dengan baik dan siap diperlihatkan kepada siapa pun yang memerlukan kepastian.
Ia membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait yang ingin melihat secara langsung bukti otentik kepengurusan yang diembannya.
“Saya bukan mengaku-ngaku sebagai ketua. Status saya memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan Akta Pendirian Solidaritas Lingkar Tambang Rakyat Ratatotok tanggal 22 April 2015 yang dibuat secara resmi melalui notaris. Ini bukan sekadar klaim tanpa bukti,” ujar Herokles saat memberikan pernyataan di hadapan awak media.
Ia menyayangkan pemberitaan yang terlanjur dipublikasikan tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang memiliki dokumen legalitas organisasi.
Menurutnya, praktik jurnalistik yang mengesampingkan verifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas informasi publik.
Herokles berharap ke depan setiap informasi yang dipublikasikan dapat melalui proses verifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik, sehingga menghasilkan pemberitaan yang berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak.
Untuk memperkuat klarifikasi tersebut, awak media kemudian menghubungi salah satu dewan pendiri sekaligus pembina SLTR Ratatotok, Jimmy Tindih (JMT). Dengan tegas, Jimmy membenarkan bahwa Herokles D. Rundengan adalah Ketua SLTR Ratatotok yang sah berdasarkan dokumen pendirian organisasi yang telah ada sejak 22 April 2015.
“Sebagai salah satu pendiri sekaligus pembina organisasi, saya dapat memastikan bahwa informasi yang menyatakan sebaliknya tidak sesuai dengan fakta yang kami miliki. Herokles D. Rundengan adalah Ketua Solidaritas Lingkar Tambang Rakyat Ratatotok yang sah.
Dokumen itu dibuat secara resmi di hadapan notaris dan menjadi dasar legalitas organisasi sejak awal didirikan,” kata Jimmy.
Jimmy menambahkan bahwa seluruh proses pembentukan organisasi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan diketahui oleh seluruh pendiri yang terlibat langsung sejak awal.
Ia menegaskan bahwa bukti yang dimiliki bukan sekadar pernyataan lisan, melainkan dokumen otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kami memiliki bukti yang lengkap. Akta pendirian organisasi dibuat secara resmi di hadapan notaris dan hingga saat ini tetap menjadi dasar legalitas organisasi.
Kami menyayangkan apabila terdapat pemberitaan yang tidak terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada para pendiri maupun kepada Ketua Solidaritas Lingkar Tambang Rakyat Ratatotok,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Jimmy mengajak masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga Ratatotok, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik. Ia membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin mengetahui sejarah maupun legalitas SLTR Ratatotok.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai setiap informasi tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Apabila ada pihak yang ingin mengetahui sejarah maupun legalitas Solidaritas Lingkar Tambang Rakyat Ratatotok, kami terbuka memberikan penjelasan disertai dokumen resmi yang kami miliki,” tutup Jimmy.
Klarifikasi ini menjadi pelurusan informasi sekaligus penegasan bahwa kepengurusan SLTR Ratatotok memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan dokumen pendirian organisasi yang sah dan telah terverifikasi.
Publik pun diharapkan tidak lagi terjebak pada informasi yang tidak berdasar, mengingat bukti otentik telah tersedia dan siap dipaparkan oleh pihak pengurus organisasi. (**)
(JoSel)
