Jakarta, M-Nusantara.com — Sebuah narasi hukum yang penting mengemuka di tengah gencarnya arus investasi asing di Indonesia. Status sebagai investor dengan modal besar dan izin usaha lengkap ternyata bukanlah perisai yang dapat membebaskan seseorang dari jerat hukum pidana jika terbukti melakukan tindak kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip ini ditegaskan oleh Praktisi Hukum, Reinhard Wowiling, S.H., bahwa hukum di Indonesia tidak membedakan kasta antara pemodal asing dengan rakyat biasa.
Menarik Dibaca. . .
Reinhard menjelaskan bahwa berdasarkan asas teritorialitas yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan pidana berlaku bagi “setiap orang” yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Frasa “setiap orang” ini mencakup Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA). Kamis (13/8/2026)
Dengan demikian, ketika seseorang berada di wilayah Indonesia dan diduga melakukan tindak pidana, titik awal analisisnya adalah yurisdiksi hukum Indonesia, bukan status ekonominya .
Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada investor, prinsip tersebut bersifat dua arah.
Di satu sisi, investor mendapat perlindungan; di sisi lain, investor wajib menghormati hukum Indonesia dan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Reinhard menegaskan bahwa izin usaha bukanlah izin untuk melakukan kekerasan, dan Nomor Induk Berusaha bukanlah kartu bebas dari sistem peradilan pidana.
Jika terjadi kasus kekerasan atau pengeroyokan, pasal yang disangkakan harus dibangun dari fakta di lapangan. Dalam KUHP baru yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, Pasal 262 mengatur tentang kekerasan terhadap orang secara bersama-sama di muka umum. Ancaman pidana untuk pasal ini adalah paling lama 5 tahun penjara, dan dapat meningkat hingga 12 tahun jika mengakibatkan luka berat atau kematian. Namun, jika kekerasan dilakukan oleh satu orang, konstruksi hukumnya bisa merujuk pada Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara .
Mengenai penahanan, Reinhard menjelaskan bahwa proses ini tidak otomatis. Berdasarkan KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025), penahanan hanya dapat dilakukan jika ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, harus ada alasan objektif seperti upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana .
Status WNA memang bisa menjadi faktor risiko pelarian, tetapi tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menahan. Penyidik wajib menilai keadaan konkret seperti ketersediaan paspor, alamat tinggal, dan sikap kooperatif tersangka.
Reinhard juga mengingatkan adanya hak konsuler berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations 1963. Jika seorang WNA ditahan, konsulat negara asalnya berhak diberitahu untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum. Namun, hak ini bukanlah kekebalan pidana dan tidak dapat menghentikan proses penyidikan di Indonesia .
Selain proses pidana, aspek keimigrasian juga berjalan sebagai rezim hukum tersendiri. Direktorat Jenderal Imigrasi baru-baru ini menegaskan komitmen untuk menindak tegas WNA pelanggar hukum, di mana pelaku tidak lagi hanya dideportasi tetapi juga diproses pidana hingga masuk penjara .
Hal ini membuktikan bahwa Indonesia terbuka terhadap investasi, tetapi tidak terhadap impunitas.
Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia harus tetap adil bagi semua pihak: investor dijamin keamanan usahanya, korban mendapatkan perlindungan, dan tersangka tetap diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H. (Advokat | Praktisi Hukum)
