Kapolri Baru Suyudi Ario Seto dan Ujian “Rumah Keadilan atau Rumah Kekuasaan”
Advokat Reinhard Wowiling: Rakyat Tidak Butuh Polisi yang Pandai Bersolek, tetapi Tegak Lurus Saat Keadilan Diuji
Jakarta, M-Nusantara.com – Pergantian kepemimpinan di pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan sekadar seremoni pergeseran tongkat komando. Ia adalah momentum perenungan konstitusional bagi seluruh elemen masyarakat sipil untuk mempertanyakan kembali arah penegakan hukum nasional : ke mana Korps Bhayangkara hendak dibawa, dan seperti apa wajah kepolisian yang sesungguhnya dihadapi rakyat sehari-hari? Persetujuan Komisi III DPR terhadap Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri anyar menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo per 1 Oktober 2026 membawa beban amanah publik yang sangat besar.
Menarik Dibaca. . .
Komitmen yang disampaikan dalam uji kelayakan untuk menjaga ruang aman pembangunan serta memberikan kepastian hukum tentu patut dicatat. Namun, catatan Advokat dan Praktisi Hukum Reinhard Wowiling, S.H., hadir bukan sebagai karangan bunga pujian, melainkan pengingat hukum yang bernas, sebab rakyat tidak membutuhkan institusi yang pandai bersolek di panggung pencitraan, melainkan polisi yang tegak lurus dan tegar berdiri ketika keadilan sedang diuji.
Menurut Wowiling, landasan hukum tugas pokok Polri diatur secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026. Tiga pilar utamanya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Susunan norma tersebut mengandung pesan filosofis yang jernih bahwa yang ditegakkan adalah hukum, bukan kepentingan politik, bukan pesanan oligarki, dan bukan kehendak pihak yang memegang kekuasaan maupun modal.
Negara memang memberikan kewenangan imperatif yang sangat besar kepada kepolisian untuk menghadapi kejahatan, namun semakin besar kewenangan tersebut, semakin mutlak pula tuntutan agar penggunaannya dilakukan secara proporsional, profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Dalam catatannya, Wowiling menilai seorang Kapolri baru tidak sekadar menerima warisan organisasi yang megah, melainkan juga tumpukan ribuan laporan warga yang tertunda, sengketa kewenangan, persoalan disiplin internal, hingga skeptisisme publik terhadap objektivitas penyidikan.
Ukuran keberhasilan seorang pimpinan tertinggi kepolisian tidak boleh lagi diukur dari seberapa sering konferensi pers digelar atau seberapa banyak angka penindakan dipublikasikan di media. Parameter yang jauh lebih esensial adalah apakah warga biasa yang melangkah ke kantor polisi merasa didengar, apakah laporan mereka diproses berdasarkan kecukupan bukti material, serta apakah penyidik mampu memberikan penjelasan hukum yang akuntabel tatkala sebuah perkara harus dihentikan secara sah tanpa menyisakan prasangka transaksi di bawah meja.
Ia menegaskan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum tidak boleh lagi membiarkan praktik diskriminatif di mana hukum bersikap represif terhadap rakyat kecil namun mendadak tumpul dan ragu tatkala berhadapan dengan figur berpangkat, pejabat, atau pemilik modal. Warga miskin yang terdesak kebutuhan dasar tidak boleh dipandang lebih berbahaya ketimbang oknum berkuasa yang menyalahgunakan wewenangnya.
Jika penindakan hukum dibeda-bedakan berdasarkan kasta dan status sosial, maka yang sedang beroperasi di tengah masyarakat bukanlah rule of law, melainkan rule by power—sebuah pergeseran berbahaya yang merusak sendi-sendi negara hukum.
Titik krusial yang kerap mencederai kepercayaan publik, lanjut Wowiling, adalah tata kelola penanganan laporan masyarakat. Dalam rezim hukum acara pidana modern sebagaimana dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, mekanisme penerimaan pengaduan serta hak pelapor untuk mendapatkan tanda penerimaan dan kepastian informasi telah dipertegas secara prosedural.
Laporan warga tidak boleh lagi hilang dan mengendap dalam birokrasi penyidikan tanpa kejelasan status. Transparansi bukan berarti membuka rahasia penyidikan yang dilindungi hukum, melainkan menjamin bahwa masyarakat mengetahui hukum sedang bekerja dan berhak atas penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara berkala.
Ancaman terbesar bagi martabat kepolisian, ujarnya, sering kali tidak bersumber dari luar, melainkan dari oknum internal yang memperdagangkan kewenangan. Praktik pungutan liar, suap, mafia hukum, hingga jual-beli perkara adalah tindak pidana yang menggerogoti legitimasi institusi.
Slogan integritas dan seremoni zona bebas korupsi akan kehilangan makna jika oknum penyidik di lapangan masih menjadikan kewenangan penyidikan sebagai komoditas tawar-menawar. Pemberantasan penyalahgunaan wewenang internal harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang rigid dan penindakan tegas tanpa tebang pilih, termasuk memproses pidana anggota yang terbukti menjadikan hukum sebagai barang dagangan.
Sikap terhadap kritik publik juga menjadi cermin kedewasaan sebuah institusi penegak hukum. Polri yang kuat tidak akan menganggap laporan kontrol sosial, kritik media, atau masukan masyarakat sipil sebagai bentuk serangan permusuhan.
Ketika publik mempertanyakan lambatnya proses hukum suatu perkara, jawaban yang presisi adalah keterbukaan data, penyajian tahapan penyidikan, dan penjabaran argumen hukum yang rasional.
Budaya defensif dan intimidatif harus digantikan dengan budaya hukum yang sehat, di mana data dilawan dengan data, bukti dijawab dengan bukti, dan argumentasi hukum diuji secara akuntabel.
Pada akhirnya, reformasi kepolisian tidak boleh berhenti sebagai dokumen indah di ruang rapat Mabes Polri, melainkan harus dirasakan secara riil oleh warga di Polsek, Polres, jalan raya, hingga ruang-ruang pemeriksaan. Pimpinan kepolisian wajib memastikan doktrin due process of law dihormati secara mutlak bahwa penyidik bukanlah hakim, dan penetapan status tersangka harus didasarkan pada pembuktian material yang sah, bukan asumsi yang dipaksakan.
Selamat bertugas kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Ketika seorang warga negara berhadapan dengan polisi, ia tidak boleh lagi bertanya tentang siapa pelindung kekuasaannya, melainkan merasa tenang karena yakin hak-hak konstitusionalnya dilindungi secara utuh oleh negara.
Oleh : Reinhard Wowiling S.H
Advokat dan Praktisi Hukum
