Jakarta, M-Nusantara.com– Rentetan dugaan keracunan massal yang menimpa ribuan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu pertanyaan kritis tentang penegakan hukum di Indonesia. Seorang advokat, Reinhard Wowiling, S.H., menyoroti adanya standar ganda dalam penegakan hukum pidana, di mana pedagang warung kecil yang makanannya menyebabkan keracunan bisa cepat ditetapkan sebagai tersangka, sementara dalam kasus MBG yang melibatkan sistem besar, pencarian pertanggungjawaban seringkali berhenti pada “oknum” di lapangan.
“Pertanyaan sederhana tetapi serius : kalau makan di warung keracunan, penjual bisa jadi tersangka. Lalu, kalau ratusan anak sekolah keracunan MBG, siapa yang bertanggung jawab? Hukum pidana tidak boleh memiliki dua wajah : tajam ke pedagang kecil, tapi tumpul ke program pemerintah,” ujarnya dalam analisis hukum yang diterima redaksi, Jumat (4/9/2026).
Menarik Dibaca. . .
Kritik ini muncul di tengah laporan yang menyebutkan lebih dari 1.700 siswa dan guru dilaporkan sakit di Sidoarjo, Nganjuk, Jombang, Agam, dan Rembang dalam waktu berdekatan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, sebelumnya mengakui bahwa berdasarkan evaluasi internal, sekitar 80-90 persen kasus keracunan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti kesalahan penyimpanan dan pengaturan suhu makanan .
BGN juga telah menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum, dan beberapa kasus bahkan sudah naik ke tahap penyidikan . Namun, pengacara tersebut menilai bahwa menghentikan penyelidikan hanya pada pengelola dapur tidak cukup jika pelanggaran terjadi karena sistem pengawasan yang gagal atau target produksi yang tidak realistis.
Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Prija Djatmika, menilai pemilik dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya, mengingat program ini melibatkan badan usaha atau korporasi .
Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang secara tegas menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, di mana pertanggungjawaban dapat diuji jika korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau gagal melakukan pencegahan .
“Jangan sampai negara hanya sibuk mencari ‘oknum’ tetapi lupa mencari sumber kegagalan sistem. MBG punya rantai panjang: dari pengadaan, pemasok, dapur, hingga distribusi.
Kalau hanya ‘kepala dapur’ yang disalahkan, kita mungkin berhasil menemukan pelaku, tetapi gagal menemukan penyebab.
Jika penyebab tidak diperbaiki, tersangka hari ini akan berganti dengan tersangka baru besok,” tegas Reinhard.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan MBG dari hulu ke hilir dan mendorong BGN mengubah pola pengawasan dari reaktif menjadi sistem pencegahan yang ketat .
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan standar keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh dikompromikan dan setiap kelalaian harus ditindak tegas .
Saat ini, ratusan siswa di SMAN 1 Lasem, Rembang, juga masih menjalani perawatan setelah diduga keracunan menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG Soditan .Kepala SPPG setempat telah meminta maaf dan menjamin biaya pengobatan korban . (Red)
