Bitung, M-Nusantara.com – Bagi Lenny Manueke, Oma Mariani Clara Rumampuk bukanlah sekadar orang tua. Ia adalah sosok yang mengisi kekosongan dalam kehidupan Lenny. Ketika anak kandung Oma Mariani, Farida, membawa paksa ibunya ke Surabaya pada tahun 2016, Lenny tidak tinggal diam. Ia berusaha menjemput perempuan yang ia anggap sebagai ibu itu dalam kondisi sakit, namun Farida menolak mengizinkannya pulang ke Bitung.

Pada tahun 2018 dan 2019, Lenny kembali ke Surabaya untuk kedua kalinya, kembali berupaya menjemput Oma Mariani, namun lagi-lagi gagal. Perjuangan itu berakhir tragis: Oma Mariani meninggal di Surabaya dan dimakamkan di sana, sementara Lenny hanya bisa menyimpan bukti foto upaya penjemputannya.
Untuk melindungi dirinya, Lenny mengambil tindakan antisipatif. Sebelum menjemput Oma, ia melapor ke Polres Malang, tepatnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Petugas yang melayani adalah Ibu Puput. Lenny juga melapor ke Bareskrim, lurah, RT, RW, dan Babinsa Malang. Semua itu ia lakukan demi keselamatan, berjaga-jaga apabila ia menjadi korban kekerasan oleh anak-anak Oma Mariani. Setiap bukti laporan itu ia simpan dengan rapi.
Di kediamannya di Bitung, Lenny justru menjadi target penganiayaan oleh Grace Ngantung, cucu Oma Mariani. Tidak puas dengan aksi pertamanya, Grace kembali pada 13 September 2021 dengan membawa truk bermuatan batu, lalu menabrak hingga pagar samping rumah yang ditempati Lenny rusak parah.
Setelah penganiayaan 3 Juni 2016, Lenny segera membuat visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bitung atas perintah polisi bernama Isak Berthi Benda. Visum pertama diambil oleh Kanit F. Pangemanan, dengan bukti pengambilan yang terlampir.
Namun, seiring berjalannya waktu, seluruh dokumen laporan polisi dan visum itu lenyap tanpa jejak. Keanehan ini menjadi tanda tanya besar bagi Lenny. Hingga Kanit F. Pangemanan pensiun, laporannya terhenti di Polsek Matuari.
Lenny dihubungi pihak rumah sakit—Kabag Heven—yang menyebut visum sudah ditemukan. Namun, kejanggalan terungkap ketika Lenny menerimanya: tanggal kejadian di visum tersebut berubah dari 3 Juni 2016 menjadi 4 Agustus 2016.
Bersama pengacaranya, Raymond Wulanta SH, M.Hum dan Markus Tojang SH, Lenny akhirnya melangkah ke Polda Sulut menemui bagian PAMINAL, lalu bersama-sama datang ke RSUD untuk meminta kembali visum tersebut. Namun, pihak rumah sakit—oleh Maxi Assa, Ibu Heven, dan direktur utama—menyatakan visum sudah diretenisi atau dimusnahkan karena sudah lebih dari lima tahun.
Ketika Lenny dan Raymond meminta catatan Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak diberikan. Mereka pun melapor ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis pasien rawat inap wajib disimpan minimal lima tahun sejak tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Persoalannya, apakah dokumen visum untuk kepentingan proses pidana seharusnya diperlakukan berbeda?
Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui visum sebagai alat bukti “Surat” dan “Keterangan Ahli” yang sah. Dokumen yang menjadi kunci pembuktian tindak pidana bukan sekadar rekam medis biasa.
Visum yang akhirnya “ditemukan” rumah sakit itu diserahkan PAMINAL Pak Bawole kepada Kanit Petrus Palendeng di Polsek Matuari. Rantai penyerahan yang panjang ini justru membuka pertanyaan baru: di mana sebenarnya dokumen itu selama ini? Dan mengapa tanggalnya berubah?
Praktisi hukum Melky Ticonuwu S.H. menyatakan bahwa Lenny Manueke sebagai korban justru bisa menjadi tersangka akibat penyimpangan proses hukum di Polres Bitung. Dari sekian oknum penyidik yang menangani perkara Lenny, tidak satu pun bekerja dengan baik, dan hal ini mencoreng institusi kepolisian, terutama di Kota Bitung.
Laporan Lenny yang dibuat pada 3 Juni 2016 di Polsek Matuari itu diduga didiamkan oleh aparat penegak hukum di Polres Bitung. Bahkan hingga kini, Lenny mengaku tidak pernah mendapat kejelasan perkembangan perkara, dan hasil visum disebutnya masih tertahan di rumah sakit belum diambil penyidik.
Kasus ini bukan satu-satunya—Polres Bitung mencatat catatan merah penegakan hukum, dengan sejumlah laporan masyarakat mandek tanpa kejelasan.
Lenny Manueke memegang semua bukti yang sangat jelas: foto penjemputan Oma Mariani di Surabaya, laporan ke Polres Malang, laporan polisi atas penganiayaan Julfan Purnama dan Grace Ngantung, bukti visum yang kini berubah tanggal, serta jejak dokumen yang berpindah tangan.
Namun bukti-bukti itu seolah tak berarti di hadapan sistem yang lumpuh. Lenny hanya ingin keadilan, tetapi sejak 2016 hingga kini, kebenaran yang ia perjuangkan seolah tenggelam.
“Saya hanya meminta keadilan, yang sampai sekarang sejak 2016 saya laporkan, tapi belum ada kejelasan,” tegasnya.
Kini publik menunggu: kapan aparat penegak hukum di Bitung akan bergerak?
Liputan : Sabtu (18/4/2026)
















