Jakarta, M-Nusantara.com – Publik dihebohkan oleh fakta yang terungkap dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 28 Juli 2026. Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung membeberkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menunjukkan adanya pemborosan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp10,5 triliun per tahun.
Angka tersebut diungkapkan jaksa saat sidang permohonan praperadilan yang diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung.
Menarik Dibaca. . .
Pemborosan terjadi pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dan Lodewyk Pusung di BGN.
“Dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP, dinyatakan telah terjadi pemborosan program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional senilai Rp10,5 triliun per tahun,” ujar jaksa dalam persidangan.
Kejagung telah mengirim surat kepada Kepala BPKP pada 29 Mei 2026 untuk meminta bantuan penghitungan kerugian negara.
Permintaan itu ditindaklanjuti dengan ekspose bersama yang menghasilkan risalah tertanggal 2 Juni 2026, yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
Kepala BGN Sudaryono menanggapi hal tersebut dengan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung proses hukum yang berjalan.
“Intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum (terkait) data, diminta saksi, diminta apa pun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN.
Di tengah sorotan terhadap MBG, rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) juga menuai kritik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pembentukan institusi baru di tengah kebijakan efisiensi APBN berpotensi bertentangan dengan semangat penghematan.
Peneliti ICW, Nisa Zonzoa, mengatakan pemerintah perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi, dasar hukum, hingga kebutuhan pembentukan URI agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran maupun tumpang tindih kelembagaan.
“Pembentukan URI di tengah kebijakan efisiensi APBN berpotensi menimbulkan kontradiksi kebijakan.
Di satu sisi pemerintah meminta kementerian, lembaga, dan masyarakat melakukan penghematan anggaran, namun di sisi lain membentuk institusi baru yang tentu memerlukan anggaran untuk pembiayaan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain,” kata Nisa.
Komisi X DPR RI juga berencana memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk meminta penjelasan lengkap mengenai dasar hukum, tata kelola, sumber pendanaan, hingga arah pengembangan URI. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan hingga saat ini Komisi X DPR belum pernah membahas rencana pembentukan URI dalam rapat kerja maupun agenda resmi lainnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menyimpan sejumlah persoalan. Dirancang sebagai program lintas kementerian, anggarannya terpecah di berbagai lembaga mulai dari Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertahanan, hingga Badan Kepegawaian Negara.
Pakar politik dan kebijakan publik dari CITRA Institute, Efriza, menyoroti kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program KDMP. Efriza menilai polemik utama terletak pada transparansi yang sangat minim.
“Isu pengadaan kipas angin ini mengingatkan pada kasus dugaan mark up motor listrik program MBG oleh BGN,” ujar Efriza. Ia mewanti-wanti agar pengadaan kipas angin tidak menjadi “bancakan baru”.
Di lapangan, sejumlah masalah operasional juga ditemukan. Di Bojonegoro, puluhan gerai KDMP sempat tutup sebagai protes para pekerja atas ketidakjelasan upah, kontrak, dan sistem pengelolaan koperasi.
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, menyebut omzet harian satu KDMP hanya sekitar Rp 100.000-Rp 300.000, yang dinilai mustahil menutup ongkos operasional gerai termasuk menggaji karyawan.
Pemangkasan anggaran transfer ke daerah untuk membiayai program-program prioritas seperti MBG, KDMP, dan URI juga berdampak pada pelayanan publik di daerah.
Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Richo Andi Wibowo, mengungkapkan hal ini saat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi.
Ia menyebut ada guru di Nusa Tenggara Timur dengan masa pengabdian 23 tahun yang gajinya dipotong dari Rp 600 ribu menjadi Rp223 ribu per bulan akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
“Patut dikhawatirkan desain kebijakan pembangunan seperti itu diteruskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Richo, seraya menambahkan bahwa model pengambilan kebijakan pemerintah kerap berbasis instan dan intuitif.
Sejumlah pihak menilai ketiga program tersebut merupakan gejala dari pola kebijakan yang lahir tanpa kajian matang, tanpa sistem pengawasan yang kuat, dan tanpa akuntabilitas yang jelas.
Yang dibutuhkan adalah kajian ykebijakan yang matang, dasar hukum yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap penyimpangan.
Oleh : Reinhard Wowiling, S.H.
(Advokat dan Pengamat Hukum)
