Sulut, M-Nusantara.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kegiatan pertambangan pada PT HWR periode 2020-202pi.
Total kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan dalam perkara ini mencapai Rp 45 miliar.
Penetapan tersangka diumumkan oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kedua tersangka yang dijerat adalah BAT, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, serta HJ, warga negara asing asal Tiongkok yang menjabat sebagai Manager Operasional PT HWR periode 2020-2025.
Menarik Dibaca. . .
Berdasarkan hasil penyidikan, BAT diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyusun studi kelayakan (feasibility study) tanpa didahului penyelidikan awal maupun kegiatan eksplorasi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penyusunan studi kelayakan tersebut hanya menggunakan data milik PT New Moon Minahasa.Kamis (18/6/2026)
Selain itu, BAT juga diduga menerima sejumlah uang sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta yang berkaitan dengan penyusunan studi kelayakan tersebut. Tak hanya itu, mantan Kepala Dinas ESDM Sulut itu juga tidak membentuk Tim Evaluator dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana mestinya.
Sementara itu, tersangka HJ diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengolah, memurnikan, dan menjual emas hasil penambangan PT HWR pada periode 2021-2023 tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah.
HJ juga diduga melakukan pemalsuan data produksi yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT HWR.
Berdasarkan hasil penghitungan penyidik, total kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai Rp 45 miliar dengan rincian:
Kerugian akibat kerusakan lingkungan seluas 43 hektare sebesar Rp 17 miliar berdasarkan penilaian Ahli Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB)
Kerugian negara sebesar Rp 28 miliar yang berasal dari penjualan hasil pertambangan yang tidak sesuai dengan RKAB
Terhadap tersangka BAT, penyidik telah melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan setelah yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka dan berdasarkan alat bukti yang cukup diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dimaksud. BAT ditahan di Rumah Tahanan Kelas II A Kota Manado selama 20 hari.
Sementara itu, tersangka HJ telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali secara patut tanpa alasan yang sah.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama berbagai instansi terkait terus melakukan pencarian terhadap keberadaan tersangka HJ.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan:
Pasal 603, Pasal 604, dan Pasal 605 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Serta ketentuan pidana lainnya yang berkaitan
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menegaskan bahwa penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lainnya berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum serta memulihkan kerugian negara dan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. (**)
