Manado M-Nusantara.com— Di tengah riuhnya perdebatan di media sosial soal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kepala SMK Negeri 6 Manado, Altje Salele S.Pd., M.Pd., akhirnya angkat bicara.
Nada suaranya tenang, namun tegas. Ia merasa perlu meluruskan berbagai informasi yang menurutnya sudah berkembang terlalu jauh dan tidak lagi utuh dipahami masyarakat.
Menarik Dibaca. . .
Polemik bermula dari beredarnya informasi yang menyebut Dana BOS SMKN 6 Manado sebesar kurang lebih Rp800 juta telah cair sekaligus pada 20 Januari 2026. Narasi itu kemudian memicu berbagai tudingan liar, termasuk anggapan sekolah sengaja membebankan biaya PKL kepada siswa meski dana negara disebut sudah tersedia.
Namun menurut Altje, informasi tersebut lahir dari penafsiran yang keliru terhadap dokumen administrasi penyaluran dana.
“Yang beredar itu hanya foto nominal dan tanggal penyaluran. Itu bukan berarti seluruh dana langsung masuk utuh dan bisa digunakan sekaligus pada hari itu juga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mekanisme Dana BOS tidak sesederhana yang dibayangkan publik. Ada tahapan, aturan penggunaan, serta jadwal pencairan yang diatur pemerintah dan wajib dipatuhi sekolah.
“Tidak mungkin seluruh anggaran satu semester langsung cair penuh di awal Januari seperti yang dituduhkan,” katanya.
Di balik polemik itu, muncul pula sorotan soal biaya PKL siswa. Sebagian pihak beranggapan seluruh kebutuhan PKL wajib ditanggung Dana BOS sehingga siswa seharusnya tidak mengeluarkan biaya apa pun.
Altje pun meluruskan bahwa penggunaan Dana BOS sudah diatur secara ketat melalui Petunjuk Teknis (Juknis) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disahkan sebelumnya.
Menurutnya, dalam RKAS SMKN 6 Manado memang terdapat alokasi Dana BOS untuk kegiatan PKL. Namun anggaran tersebut telah digunakan dan direncanakan pada Semester I, yakni periode Juli hingga Desember.
“Untuk Semester II, anggaran itu belum dialokasikan kembali. Jadi harus dipahami bahwa pengelolaan dana sekolah berjalan sesuai perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa sekolah mewajibkan seluruh siswa membayar biaya tambahan PKL.
Menurut Altje, sekolah hanya memberikan pilihan bagi siswa yang ingin menjalani PKL di lokasi tertentu dengan fasilitas lebih lengkap, di mana pihak tempat PKL memang menerapkan biaya layanan.
“Kami tetap menyediakan tempat PKL gratis bagi siswa. Jadi tidak benar kalau dikatakan semua siswa diwajibkan membayar,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Altje Salele mengajak masyarakat dan orang tua murid untuk lebih bijak menyikapi informasi yang beredar, terlebih jika hanya berasal dari potongan dokumen atau unggahan media sosial tanpa penjelasan menyeluruh.
Ia memastikan pihak sekolah tetap berkomitmen menjalankan pengelolaan Dana BOS secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi pemerintah.
“Seluruh penggunaan anggaran memiliki dokumen pertanggungjawaban lengkap dan siap diawasi sesuai mekanisme yang berlaku,” tutupnya. (**)
